Anggaran Program Makan Bergizi Gratis di Jabar Capai Rp1 Triliun
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mulai merencanakan anggaran untuk implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun 2025. Besaran anggaran program Presiden Prabowo Subianto ini masih dibahas.
Sekda Provinsi Jawa Barat, Hermann Suryatman mengatakan, pembahasan mengenai alokasi APBD untuk progam ini masih belum final. Adapun pemerintah pusat mengarahkan besaran program Makan Bergizi Gratis mencapai Rp1 trliun.
"Ada sedikit update terkait dengan antisipasi MBG di mana sesuai arahan dari Kemendagri Jabar harus mengantisipasi kurang lebih Rp1 triliun. Nah sementara kami sudah menyiapkan di Rp793 miliar, dan ini akan dibahas dengan badan anggaran (DPRD Jawa Barat)," ujar Herman, dikutip Sabtu (9/11/2024).
1. Optimistis bisa menyediakan anggaran tersebut
Dengan arahan Kemendagri ini, Hermann memastikan, nantinya penambahan anggaran akan disesuaikan dengan beberapa dari pemasukan Pemprov Jawa Barat, dan lainnya. Misalnya deviden BUMD Provinsi Jawa Barat.
"Insyaallah bisa kami penuhi, dan untuk pendapatan berarti naik Rp1 triliun. Anggaran iyu dari dana bagi hasil, kami dapat sekitar Rp750 miliar dan ditambah daru dana defiden," tuturnya.
2. Berbagai sektor akan digenjot
Herman mengungkapkan, Pemprov Jawa Barat akan terus berupaya memenuhi arahan dari Kementerian Dalam Negeri menyiapkan dana Rp1 triliun untuk implementasi program Makan Bergizi Gratis.
"Ini kekurangnya di Rp207 miliar. Ini akan kami genjot yang pasti di sektor pajak pokok dan dana bagi hasil lagi. Untuk MBG akan kita siapkan di Rp1 triliun. Nah ini akan kMi bahas lagi dengan dewan," tuturnya.
3. Legislator minta harus diawasi secara maksimal
Sementara Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa mengatakan, dirinya masih belum mengetahui secara pasti anggaran yang akan ditetapkan nantinya untuk program pemerintah pusat ini.
"Kami belum tahu, tetapi secara gambaran untuk anggaran ini sudah keluar angka Rp1 triliun," kata Buky.
Meski begitu, ia mengungkapkan, dalam implementasinya nantinya pengawasan harus dilakukan secara maksimal agar program tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
"Ini kan menyangkut anggaran, sehingga tentu kita semua harus memantau dan jangan sampai ada anggaran yang tidak efisien, lalu disalahgunakan. Jadi jangan sampai kami mendengar adanya korupsi dari program ini," kata dia.
