Alasan Pemprov Jabar di Balik Keputusan Alih Kelola Jalan dan Teras Cihampelas

Hal itu juga berlaku untuk Jalan Cihampelas, penataan dan lain sebagainya akan dikoordinasikan dengan dinas terkait. Norman memastikan, rencana pengambilalihan tersebut benar adanya dan saat ini tengah berproses.

"Nanti saya coba cek ke DBMPR (Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang) tapi yang jelas rencana itu untuk pengambilalihan ke Pemprov itu betul ya, akan dilaksanakan dan sedang berproses," katanya.

Adapun proses pengambilalihan ini, kata dia, sudah pada tahap Pemprov Jabar menunggu jawaban dari Pemkot Bandung, setelah sebelumnya pemerintah provinsi mengajukan permohonan hibah BMD ke Pemkot Bandung.

"Jadi kalau prosesnya kita sedang menunggu dari Pemkot. Karena kami sudah lakukan permohonan hibah ke Pemkot. Nah hari ini belum ada jawaban. Kalau misalnya dari Pemkot-nya sudah ada jawaban ya kami serah terima jabatan (serah terima aset) langsung gitu," katanya.

Norman berharap, pengambilalihan aset Jalan Cihampelas Kota Bandung dapat mempercepat penataan pada kawasan tersebut sebagaimana kebijakan yang nantinya bakal diambil oleh Gubernur Dedi Mulyadi apabila kawasan ini resmi dikelola oleh Pemprov Jabar.

"Ya tentunya terjadi percepatan harapannya dengan penataan Cihampelas. Karena tentunya sesuai dengan kewenangan Pak Gubernur, kalau sudah memang Cihampelas itu sudah milik Pemprov, artinya kan percepatan-percepatan sudah bisa kita lakukan gitu, kurang lebih seperti itu," kata dia.

Rencana pengambilalihan ini sebelumnya disampaikan oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Dia mengatakan, Jalan Cihampelas kini resmi naik status menjadi jalan milik Provinsi Jawa Barat, demi memangkas kerumitan administrasi anggaran.

"Betul, Jalan Cihampelas sudah jadi jalan provinsi sebagai bagian dari kemudahan administrasi untuk turunnya anggaran dari provinsi," kata Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (20/7/2026).

Farhan menilai, perbaikan infrastruktur di kawasan Sukajadi dan sekitarnya sering kali terhambat karena benturan kewenangan antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar. Sehingga, dengan dihibahkan ke provinsi maka penanganan tidak lagi terbatas.

Politisi NasDem itu menegaskan, Pemprov Jabar nantinya tidak hanya mengelola ruas jalan saja, melainkan Teras Cihampelas yang sebelumnya sempat tidak terawat dan akan dilakukan pembongkaran kini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

"Betul, termasuk Teras Cihampelas. Kalau pembongkaran, kami juga tadinya sudah mau bongkar. Tapi kami dari Pemerintah Kota Bandung mendapatkan peringatan, baik dari KPK, Kejaksaan, dari BPK terutama. Ini, saya mesti meyakinkan sama mereka bahwa ini tidak menimbulkan kerugian negara. Nah, itu yang belum saya ketemu jalannya. Mudah-mudahan Pak Dedi ketemu jalannya," ujarnya.