Warga Bandung Kini Makin Mudah Bayar PBB dengan Gunakan QRIS
Dok. Humas Pemkot Bandung
Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) meluncurkan layanan pembayaran via aplikasi QRIS bagi wajib pajak bumi dan bangunan (PBB). Inovasi ini diyakini dapat mengakselerasi pendapatan, utamanya dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, PBB merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memberi sumbangan signifikan untuk pembiayaan pembangunan, termasuk pembangunan di kewilayahan.
"Maka kami memberikan kemudahan pelayanan baik secara manual ataupun digital lewat QRIS untuk mempercepat, memperluas, serta mendorong integrasi ekonomi dan memulihkan ekonomi pasca pandemi,” ujar Yana, Senin (28/3/2022).
1. Ketua RW diimbau sampaikan informasi ini ke masyarakat
Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)Yana menyebut peran kewilayahan (terutama Ketua RW) sangat penting untuk mengenalkan fitur baru ini. Sebab pihak kewilayahan berhadapan langsung dengan wajib pajak dan juga memahami kondisi finansial wajib pajak.
Dia berharap PBB bisa sangat dimaksimalkan ketika masyarakat seluruhnya tahu kewajiban apa yang harus dilakukan, termasuk dalam membayar pajak tahunan ini.
"Saya berharap proses pemulihan ekonomi di Kota Bandung dapat terealisasi. Salah satunya dengan memaksimalkan pendapatan dari PBB," kata dia.
2. Bandung jadi kota pertama terapkan sistem ini
Ilustrasi Pajak. (IDN Times/Arief Rahmat)Sementara itu, Kepala BPPD Kota Bandung Iskandar Zulkarnain menyebut Kota Bandung merupakan yang pertama dari Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat yang menggunakan teknologi ini. Sehingga, inovasi ini perlu disosialisasikan lebih luas lagi.
“Masyarakat perlu tahu melalui peran media sosial, media cetak, dan daring. Agar tahu peran QRIS dalam pembayaran PBB,” ucapnya.
3. Ini tata cara pembayaan PBB Kota Bandung lewat QRIS
Dok. Humas Pemkot BandungLangkah untuk melakukan pembayaran PBB lewat layanan QRIS adalah dengan memindai kode (barcode) di laman SPPT wajib pajak. Setelah dipindai, wajib pajak bisa memastikan data secara rinci mengenai data PBB.
Jika data PBB sudah tepat, wajib pajak bisa langsung melanjutkan pembayaran melalui berbagai layanan keuangan digital dari bank, e-commerce ataupun e-wallet.
“Inovasi ini juga menjaga motivasi para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar PBB,” ucap Zulkarnain.
