Catatan Akhir Tahun LBH Bandung: Intoleransi Masih Jadi PR di Jabar
- LBH Bandung mencatat intoleransi masih marak di Jawa Barat, termasuk pembatalan paksa Jalsah Salanah Nasional JAI di Kuningan.
- Penangkapan massal dan kekerasan fisik terjadi dalam aksi demonstrasi, dengan banyak korban salah tangkap dari aparat keamanan.
- Pola pemiskinan dan penghancuran serikat pekerja masih terjadi, seperti PHK massal yang diduga sebagai union busting oleh PT Yihong.
Bandung, IDN Times - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung memberikan beberapa catatan mengenai perlindungan negara terhadap para kelompok rentan yang ada di Jawa Barat. Mereka menganggap pemerintah tidak hadir saat para kelompok tersebut menghadapi persoalan.
Berdasarkan catatan sepanjang tahun 2025, tindakan intoleran masih banyak ditemukan di beberapa wilayah Jabar. Kejadian itu tercatat mulai dari pembatalan paksa Jalsah Salanah Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kuningan pada akhir 2024 oleh Forkopimda setempat.
"Itu dengan blokade fisik dan intimidasi, merupakan pelanggaran konstitusional yang serius dan menimbulkan kerugian materiil besar," ujar Ketua (Direktur) LBH Bandung, Heri Pramono melalui keterangan resmi yang dikutip Rabu (24/12/2025).
1. Negara gagal lindungi warga paling rentan
Peristiwa intoleransi juga terjadi di Cidahu, Sukabumi. Heri menyampaikan, saat itu sekelompok massa membubarkan dan merusak tempat retret umat Kristen. Hal itu seharusnya bisa dicegah dan negara harus melindungi warga negara.
"Negara melalui aparat lokal gagal menjadi penjaga netralitas dan pelindung, justru sering mengikuti atau membiarkan tekanan kelompok intoleran," ucapnya.
Tidak hanya soal intoleransi, LBH Bandung menyoroti ruang aman untuk demokrasi, di mana masih banyak praktik penangkapan yang dilakukan oleh aparat dalam beberapa aksi yang terjadi. Seperti aksi penolakan RUU TNI dan juga lainnya yang membuat beberapa peserta aksi demonstrasi ditangkap.
"Aparat keamanan melakukan penangkapan massal (147 orang di Bandung, termasuk 37 anak), menggunakan kekerasan fisik dan gas air mata kadaluarsa, menolak akses bantuan hukum, serta menerapkan beragam pasal karet secara dipaksakan," kata Heri.
2. Praktik salah tangkap masih terjadi
Heri mengatakan, dalam proses itu juga ditemukan banyak korban salah tangkap dari aparat. Menurutnya, perbuatan tersebut menjadi bukti cara dari pihak berwajib dalam membubarkan massa aksi.
"Banyak korban merupakan salah tangkap warga yang sekadar pulang kerja atau sedang berolahraga. Praktik ini menunjukkan eskalasi dari sekadar membubarkan aksi menjadi perburuan pasca-aksi," katanya.
Di sektor perburuhan, LBH Bandung menyampaikan, pola pemiskinan dan penghancuran serikat masih terjadi. PT Yihong melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap 1.131 pekerja secara sepihak, diduga sebagai bentuk union busting karena pekerja mendirikan serikat independen.
"Kasus-kasus ini mengungkap ketidakberdayaan pekerja di hadapan korporasi dan lemahnya penegakan hukum perburuhan," ujar Heri.
3. Warga sipil turut melawan
Dengan demikian, Heri menyatakan, sepanjang 2025 berbagai fakta di lapangan melukiskan potret suram demokrasi Indonesia yang sedang dalam krisis multidimensi. Negara, yang seharusnya menjadi pelindung dan pemenuh hak, kata dia, berubah menjadi aktor pelanggaran HAM.
"Di tengah kondisi yang mencekam, tahun ini juga merekam semangat perlawanan dan ketahanan masyarakat sipil: petani yang mempertahankan lahannya, buruh yang memperjuangkan haknya, korban kekerasan yang menuntut keadilan, aktivis yang menolak pembungkaman," kata dia.
