Sekda Pastikan Belum Ada Arahan Evakuasi Warga Jabar di Timur Tengah
- Pemprov Jawa Barat terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Kementerian Luar Negeri untuk memantau kondisi WNI di Timur Tengah pasca meningkatnya eskalasi konflik regional.
- Hingga kini belum ada arahan resmi evakuasi dari Kementerian Luar Negeri, namun Pemprov Jabar siap menindaklanjuti setiap instruksi yang dikeluarkan pemerintah pusat.
- KBRI di berbagai negara Timur Tengah masih fokus memberi imbauan kewaspadaan serta menyusun rencana darurat, sementara data warga Jabar di kawasan tersebut masih dalam proses pendataan.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna menyikapi perkembangan geopolitik di kawasan Timur Tengah setelah meningkatnya eskalasi konflik yang terjadi baru-baru ini.
Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan keadaan warga negara Indonesia (WNI), Jawa Barat dalam kondisi aman, tidak terdampak langsung.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, pemerintah provinsi juga berkoordinasi dengan Badan Penghubung untuk tergabung dalam grup WhatsApp Evakuasi Pemulangan Timur-Tengah. Adapun tim tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
"Pemprov Jawa Barat melalui Badan Penghubung sudah masuk ke dalam WhatsApp Group Evakuasi Pemulangan Timur-Tengah yang dikoordinasikan Kementerian Luar Negeri. Seluruh informasi, baik arahan maupun perintah terkait evakuasi WNI, disampaikan melalui kanal tersebut," ujar Herman dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).
1. Belum ada data berapa warga Jabar terdampak
Menurutnya, hingga saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri belum merilis arahan resmi terkait langkah evakuasi atau pemulangan WNI, termasuk yang berasal dari Jawa Barat.
"Per hari ini, belum ada rilis resmi maupun perintah evakuasi dari Kementerian Luar Negeri. Kami terus memantau perkembangan secara intensif dan siap menindaklanjuti setiap arahan yang dikeluarkan pemerintah pusat," tegasnya.
2. KBRI Tehran baru sebatas memberikan imbauan
Herman menjelaskan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran, Iran, saat ini masih berfokus pada pemberian imbauan kewaspadaan kepada WNI yang berada di wilayah tersebut serta menyusun contingency plan atau rencana darurat apabila situasi memburuk.
"Informasi yang kami terima, KBRI Teheran masih mengedepankan imbauan kewaspadaan kepada WNI di Iran. Selain itu, sedang disusun rencana kontinjensi sebagai langkah antisipatif," katanya.
Di sisi lain, perkembangan situasi menunjukkan bahwa respons militer Iran juga diarahkan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan, antara lain di Qatar, Bahrain, Kuwait, Yordania, Uni Emirat Arab, Irak, dan Arab Saudi.
3. KBRI masih melakukan pendataan warga terdampak
Meski begitu, Herman memastikan bahwa hingga saat ini KBRI di negara-negara tersebut juga belum mengeluarkan perintah evakuasi, sehingga pemerintah provinsi memastikan masih menunggu kabar dari pemerintah pusat.
"KBRI di negara-negara yang terdampak perkembangan tersebut sejauh ini baru merilis informasi resmi dan imbauan kewaspadaan. Belum ada instruksi evakuasi," katanya.
Terkait jumlah warga Jawa Barat yang berada di kawasan Timur Tengah, Herman mengakui pihaknya masih menunggu data resmi dari masing-masing KBRI di negara setempat.
"Data warga Jawa Barat yang berada di Timur Tengah saat ini belum kami peroleh secara detail, karena data tersebut berada di masing-masing KBRI. Kami sedang berkoordinasi agar data tersebut bisa segera kami akses sebagai dasar pengambilan langkah konkret," kata dia.
