Pemprov Jabar Jamin Pendidikan 5.642 Anak Yatim karena COVID-19
Ridwan Kamil, Gubernur Jabar, (Humas/Pemprov Jabar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemorov) Jawa Barat (Jabar) berjanji akan memberikan jaminan pendidikan pada 5.642 anak yatim piatu yang orangtuanya meninggal karena COVID-19.
"Semua yang menjadi yatim piatu karena orangtuanya meninggal COVID-19, tentu nomor satu pendidikannya akan kita urus semuanya minimal sampai SMA atau SMK," ujar Gubernur Jabar, Ridwan Kamil alias Emil, melalui keterangan resminya, Sabtu (4/8/2021).
1. Hingga saat ini sekolah di Jabar sudah digratiskan
ANTARA FOTO/Raisan Al FarisiPemprov Jabar pada dasarnya sudah memberikan sekolah gratis, mulai dari biaya operasional dan SPP. Bahkan, Emil bilang, hal itu terjadi juga di tingkat SD, SMP yang jadi kewenangan kabupaten dan kota.
"Itu ada keseharian di luar biaya gratis SPP-nya, atau Biaya Satuan Pendidikan (yang tidak gratis). Itu akan kami rumuskan," katanya.
2. Banyak pihak luar yang turut ingin membantu anak yatim akibat COVID-19
Ilustrasi tim Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 mengusung jenazah pasien positif COVID-19. (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho)Bantuan tidak hanya mengandalkan dari anggaran Pemprov Jabar saja. Emil mengatakan, bisa saja nantinya akan ada bantuan dari pihak-pihak luar yang dikelola untuk membantu yatim yang orangtuanya meninggal karena COVID-19.
"Jadi di luar pemerintah menjamin pendidikannya, sosialnya juga banyak yang ingin membantu. Itu kami sedang rumuskan," kata dia.
3. Bantuan akan dikoordinasikan dengan Dinsos Jabar
instagram.com/hestisutrisnoEmil berharap, dalam beberapa waktu ke depan persoalan ini bisa tertangani. Nantinya, jika ada bantuan dari pihak swasta dan BUMN akan dikoordinasikan oleh dinas terkait dan penyaluran bantuan akan dimonitor.
Adapun sampai saat ini, Dinas Sosial Provinsi Jabar mencatat ada 5.642 anak jadi yatim piatu karena orangtuanya meninggal COVID-19. Data itu masih belum final dan masih harus diverifikasi dan disinkronkan dengan kabupaten dan kota.
Baca Juga: Konflik KNPI, Gubernur Emil Kok Ngurusin Organisasi?
Baca Juga: Ridwan Kamil Diminta Tak Ikut Campur Musda KNPI Jabar
