Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, DPD Jabar Sebut Moeldoko Tak Beradab
Pendiri Partai Demokrat Etty Manduapessy (tengah) didampingi para kader lainnya menghadiri Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jendral TNI Moeldoko resmi menjadi ketua Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021). Keputusan ini mengundang pro dan kontra di internal partai berlambang mercy itu.
Sejumlah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat ada yang membantah bahwa Moeldoko merupakan ketua resmi. Bahkan, beberapa anggota partai masih setia pada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum DPD Partai Demokrat.
1. Kejadian ini menjadi preseden buruk
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoWakil Ketua DPD Demokrat Jabar Asep Wahyuwijaya mengatakan bahwa peristiwa ini akan menjadi sebuah tragedi politik yang meggambarkan watak asli para aktor politik yang mengambil alih pucuk pimpinan partai.
"Kejadian ini tentu akan menjadi preseden yang amat buruk sekaligus menjadi sejarah kelam bagi kehidupan demokrasi dan politik di tanah air," ujar Asep saat dihubungi IDN Times, Sabtu (6/3/2021).
2. Tidak mencerminkan adab politik yang baik
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana PutraMenurut Asep, para kader demokrat yang terlibat dalam KLB kemarin merupakan aktor liar yang sudah melegalkan semua cara untuk mendapat jabatan meski tak mencerminkan sikap yang baik. DPD Partai Demokrat Jabar sendiri saat ini masih mempercayai kepemimpinan AHY.
"Sangat kasar dan sama sekali tak mencerminkan adab berpolitik yang baik," ucapnya.
3. Kemenkumham tidak mengesahkan KLB ini
IDN Times/Nindias KhalikaPeristiwa ini diharapkan tidak terus berlanjut dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Asep mengatakan, KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara merupakan kegiatan Ilegal.
"Selanjutnya, tentu saya sangat berharap bahwa negara melalui kemenkumham tak akan memberikan pengesahan dan legitimasi apapun atas segala keputusan apapun yang dilahirkan dari KLB bodong dan ilegal ini," tuturnya.
4. Moeldoko resmi menjadi ketua Partai Demokrat versi KLB
IDN Times/Teatrika Handiko PutriSeperti diketahui, pimpinan sidang KLB Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun merupakan sosok yang enyatakan bahwa Moeldoko sebagai ketua Partai Demokrat. Setelah itu Moeldoko pun bergabung melalui sambungan virtual. Ia mengatakan, peserta KLB harus serius atas keputusan itu.
“Untuk itu tolong saudara-saudara jawab untuk memastikan, tolong dijawab, sesuai AD/ART atau tidak?” katanya melalui saluran telepon kepada peserta KLB. “Siap, sesuai,” jawab peserta KLB di dalam ruangan.
Moeldoko mengaku menghargai dan menghormati hasil KLB yang mana praktis melengserkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). “Dengan demikain saya menghargai dan menghormati permintaan saudara untuk kita terima menjadi ketua umum,” katanya.
Baca Juga: AHY Minta Menkumham Tak Beri Legalitas Moeldoko sebagai Ketum Demokrat
Baca Juga: AHY Minta Presiden Jokowi Tak Legalkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat
