Viral Menu MBG Ramadan, Anggaran Makanan Bergizi Hanya Rp8.000

24 Feb 2026, 16:23 WIB

Foto salah satu menu MBG Ramadan (istimewa)

Majalengka, IDN Times – Polemik menu Makan Bergizi Gratis (MBG) Ramadan di berbagai daerah mulai mendapat sorotan publik. Selain di Kota Bandung, menu MBG Ramadan yang dinilai minim juga muncul di Kabupaten Majalengka. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara ekspektasi publik dan realitas teknis di lapangan.

Sejumlah foto menu MBG yang beredar di media sosial memicu perbincangan, bahkan kalimat kritik terhadap program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus bermunculan. Menu yang dibagikan kepada siswa dinilai sebagian warganet terlalu sederhana dibanding ekspektasi anggaran yang selama ini beredar di ruang publik. Perbincangan mulai ramai sejak hari pertama masuk sekolah pada Senin (23/2/2026).

Beberapa foto yang viral menunjukkan isi paket berbeda-beda di tiap kecamatan. Di Kecamatan Rajagaluh, misalnya, paket MBG hanya berisi susu kotak 110 ml, satu butir telur asin, dan satu buah pisang ambon. Sementara di Kecamatan Jatiwangi, menu terdiri dari susu 110 ml, kurma, dan roti. Di Kecamatan Ligung, salah satu sekolah menerima susu 110 ml, dua buah salak, kacang bawang, roti tawar, dan keju.

1. Anggaran MBG Ramadan Rp8.000 hingga Rp10.000 untuk Bahan Baku

Foto beredar menu MBG Ramadan (istimewa)

Menanggapi polemik tersebut, Koordinator SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/Dapur) Kabupaten Majalengka, Intan Diena Khoerunisa, menjelaskan bahwa menu MBG memang dibagi dalam dua kategori anggaran, khususnya selama Ramadan.

Menurut Intan, anggaran bahan baku MBG selama Ramadan sama seperti hari biasa.

“Untuk anggaran bahan baku di angka Rp8.000 dan Rp10.000. Porsi kecil seperti bayi, balita, TK, PAUD, hingga SD kelas 1-3 itu di Rp8 ribu. Sedangkan kelas 4 SD sampai SMA di Rp10 ribu,” jelasnya.

Ia meluruskan kesalahpahaman yang beredar di masyarakat soal anggaran Rp13 ribu dan Rp15 ribu per porsi.

“Anggaran Rp13 ribu dan Rp15 ribu itu bukan untuk bahan baku saja. Di dalamnya ada biaya operasional, sewa, dan lainnya. Jadi bukan semuanya untuk makanan,” katanya.

Artinya, bahan makanan yang benar-benar bisa dibelanjakan dapur berkisar Rp8 ribu hingga Rp10 ribu per siswa.

2. Menu terlihat sederhana

ilustrasi gizi untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah (pixabay.com/omisido)

Dengan plafon bahan baku sebesar itu, Intan mengakui penyusunan menu harus sangat dihitung.

“Kalau susu sekitar Rp3.500, bolu dari UMKM Rp3 ribuan, itu sudah Rp6 ribu. Ditambah buah Rp3 ribu saja sudah lewat dari Rp8 ribu,” jelasnya.

Karena itu, untuk kategori Rp8 ribu biasanya hanya terdiri dari tiga item, sedangkan Rp10 ribu bisa empat item.

Selama Ramadan, menu juga diarahkan menjadi menu kering sesuai Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026. Sekolah tetap menerima distribusi setiap hari, namun makanan tidak berupa nasi seperti hari biasa.

“Siswa diarahkan ke menu kering. Walaupun ada kelas bawah, tapi sudah belajar puasa,” ujar Intan.

Namun, menu kering yang dimaksud bukan makanan ringan kemasan pabrikan.

“Menu kering bukan chiki bermerk. Karbohidrat bisa dari bolu atau kentang goreng. Protein dari telur atau ayam katsu. Serat dari buah-buahan. Itu tetap mengacu pada AKG (Angka Kebutuhan Gizi),” katanya.

Secara prinsip, menurut Intan, setiap paket harus memenuhi tiga unsur gizi: karbohidrat, protein, dan serat.

3. Sekolah bisa menolak MBG

ilustrasi menolak atau say no (freepik.com/drobotdean)

Di tengah perdebatan publik, Intan menegaskan bahwa MBG selama Ramadan tidak bersifat wajib bagi lembaga penerima manfaat.

“Kalau sekolah keberatan menerima paket MBG selama Ramadan, itu tidak apa-apa. Bisa dibuatkan surat penolakan,” ujarnya.

Hingga kini, belum ada sekolah di Majalengka yang menolak MBG Ramadan. Namun ada satu pondok pesantren yang memilih tidak menerima karena para santri dipulangkan selama Ramadan.

“Pesantren itu karena siswanya pulang. Kami terbuka,” katanya.

Saat ini, jumlah SPPG di Kabupaten Majalengka mencapai 134 dapur yang tersebar di seluruh kecamatan. Total penerima manfaat sebanyak 359.235 orang, dengan 264.610 di antaranya adalah siswa.