Usai Demo di Gedung Sate, Bus Pariwisata Blokade Jalan Pasupati

Kondisi ini dikeluhkan oleh salah satu ojek online, Ujang (37) yang tengah melintas di jalan tersebut. Dia mengaku tidak mengetahui informasi adanya demo oleh pegiat pariwisata.

Namun yang pasti dia merasa terganggu dengan adanya penutupan jalan yang mengarah ke flyover Pasupati. Itu karena berimbas terhadap arus lalu lintas yang menjadi macet.

"Ya keganggu soalnya jadi macet. Saya juga ini berhenti dulu liat kondisinya," ujarnya.

Ia menyebut penutupan jalur memang tidak terlalu berpengaruh terhadap adanya orderan atau tidak. Tapi yang pasti, kata dia, waktu tempuh perjalanan menjadi lebih lama dari biasanya.

"Pastinya kalau anter orderan bakal lebih lama karena beberapa titik macet kan ini, kaya di jalan Cikapayang Dago, Gasibu, sama Gedung Sate," ucap dia.

Pada pagi hari puluhan armada bus mejeng di depan Gedung Sate, Kota Bandung. Namun bukan mengantar wisatawan, melainkan menggelar aksi terkait kebijakan study tour.

Koordinator aksi Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat, Herdi Sudardja mengatakan, kebijakan ini membuat geliat di sektor pariwisata terdampak. Bahkan pendapatan bulanan perusahaan pariwisata diakuinya turun hingga 60 persen.

"Penurunan 60 persen dari Rp80 juta per bulan. Sekitar Rp30 juta. Dengan angka itu, pengusaha tidak bisa untuk membayar cicilan pihak leasing, pihak perbankan," kata dia.

Di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengeluarkan Surat Edaran (SE) 43/PK.03.04/KESRA tertanggal Mei 2025. Dalam SE itu, terdapat poin yang menyebut bahwa kegiatan study tour pelajar dilarang.

Oleh karena itu, Herdi menuntut kebijakan tersebut dicabut. Sebab dampaknya bukan hanya terhadap pelaku usaha. Ia menyebut UMKM dan usaha yang berkaitan dengan pariwisata juga terdampak.

Aksi ini digelar setelah surat pengajuan audiensi dengan Gubernur Jawa Barat tak kunjung ada balasan. Mereka geram, hingga pada akhirnya memutuskan untuk menggelar aksi. Herdi menyebut massa yang datang mencapai ribuan.

Dia membandingkan kondisi saat SE itu diterbitkan dengan masa COVID-19. Diakuinya bahwa saat itu lebih baik ketimbang belakangan ini.

Bahkan pengusaha bis jarang mendapat orderan dari sekolah untuk berwisata. Padahal di Jawa Barat, lanjutnya, penyumbang terbesar penumpang adalah wisatawan lokal, bukan mancanegara.

"Pelarangan ini, SE ini dikeluarkan tanpa ada solusi penyelamat, baik bagi para pengusahanya maupun juga para pekerjanya," ujarnya.

Meski demikian, Herdi menyebut belum ada perusahaan bus yang gulung tikar. Kendati begitu, ada sejumlah pekerja yang dirumahkan gegara terdampak kebijakan ini.

"Pengusaha saya beberapa kali minta tolong jangan ada PHK dulu untuk sektor yang tiga elemen (perusahaan bis, UMKM, pekerja). Tapi yang lay off atau dirumahkan itu dimulai. "Itu karena tidak ada pesanan," paparnya.