Stol BBM Masih Aman, Pemerintah Cari Alternatif Impor Sampai Amerika
- Pemerintah dan Pertamina memastikan stok BBM nasional aman menjelang Lebaran, dengan ketahanan mencapai 27–28 hari, melebihi batas minimum regulasi sebesar 21 hari.
- Antrean BBM di beberapa daerah disebabkan faktor distribusi, bukan kelangkaan; pemerintah berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk mempercepat pengiriman.
- Dalam menghadapi risiko geopolitik di Timur Tengah, pemerintah menjajaki impor BBM dari Amerika Serikat serta kerja sama dengan perusahaan energi global seperti Exxon Mobil dan Chevron.
Bandung, IDN Times - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pasokan energi nasional, baik listrik maupun bahan bakar minyak (BBM), dalam kondisi aman menjelang periode mudik Lebaran. Meski demikian, pemerintah mulai mencari alternatif sumber impor BBM di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pemerintah bersama Pertamina telah mengecek langsung kesiapan pasokan energi, termasuk di wilayah Bandung Raya. Ia menegaskan, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan dalam regulasi.
“Secara nasional, ketahanan stok BBM berada di kisaran 27 hingga 28 hari, sementara cadangan minimum yang diatur dalam regulasi sekitar 21 hari,” kata Yuliot ditemui di Bandung, Senin (16/3/2026).
1. Stok BBM nasional masih di atas batas minimum
Pemerintah memastikan ketersediaan BBM nasional masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk selama masa mudik dan libur Lebaran. Yuliot mengatakan, pemerintah telah mengecek langsung stok BBM dan LPG bersama jajaran Pertamina. Hasilnya, ketahanan stok di sejumlah wilayah bahkan telah ditingkatkan.
“Jika sebelumnya rata-rata ketahanan stok sekitar tujuh hingga delapan hari di tingkat depo, sekarang sudah ditingkatkan menjadi lebih dari 10 hari,” ujarnya.
Ia juga memastikan distribusi BBM di jalur utama mudik hingga kawasan wisata sudah diantisipasi dengan berbagai layanan tambahan seperti motoris pengantar BBM hingga layanan mobile dari Pertamina.
2. Antrean BBM disebut karena distribusi, bukan kelangkaan
Yuliot mengakui masih terdapat antrean BBM di beberapa daerah. Namun menurutnya, kondisi tersebut umumnya terjadi karena proses distribusi atau keterlambatan pengiriman, bukan karena stok nasional yang menipis.
Ia menjelaskan, pemerintah akan segera berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga jika ada laporan antrean di SPBU.
“Setiap ada informasi mengenai antrean, kami langsung berkoordinasi agar proses pengiriman dipercepat,” kata dia.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik jika melihat antrean di SPBU dan tetap tertib saat mengisi BBM.
3. Pemerintah cari alternatif impor BBM di luar Timur Tengah
Di sisi lain, pemerintah mulai mencari alternatif pasokan BBM selain dari Timur Tengah. Hal ini dilakukan karena ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel berpotensi mengganggu suplai energi global.
Yuliot menyebut sekitar 20 persen suplai BBM Indonesia selama ini berasal dari kawasan tersebut, termasuk dari Arab Saudi. Karena itu, pemerintah mulai menjajaki impor dari negara lain.
“Selain impor dari Timur Tengah, kita juga melihat alternatif lain. Salah satunya menambah impor dari Amerika Serikat. Saat ini proses negosiasi masih berlangsung terkait sumber suplai dan negara pemasok energi," kata dia
Ia menambahkan, pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan perusahaan energi global seperti Exxon Mobil dan Chevron untuk membantu memasok kebutuhan BBM dalam negeri.
Saat ini proses negosiasi dengan sejumlah negara dan perusahaan pemasok energi masih berlangsung. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
