Skor Demokrasi Jawa Barat Merosot, Kebebasan Pers Jadi Sorotan
- Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Barat 2025 turun ke 80,86 poin, merosot 1,94 poin dari tahun sebelumnya namun masih tergolong kategori baik di atas rata-rata nasional.
- BPS dan Kesbangpol Jabar menilai penurunan dipengaruhi faktor kebebasan sipil, kinerja lembaga legislatif, akses informasi publik, kesetaraan gender, serta kebebasan pers yang ikut melemah.
- Meski beberapa indikator menurun, sejumlah aspek seperti partisipasi publik, hak pekerja, pelestarian lingkungan, dan anti monopoli ekonomi justru menunjukkan peningkatan skor dibanding tahun sebelumnya.
Bandung, IDN Times - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Barat pada 2025 berada diangka 80.86, mengalami penurunan sebesar 1,94 poin. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jabar mencatat, penurunan ini bukan kali pertama terjadi melainkan sudah sejak tiga tahun lalu.
Skors IDI Jawa Barat sempat berada pada titik terendah pada 2021 dengan 79.72 poin, pada 2022 meningkat menjadi 83.34 poin, tahun berikutnya terus menurun, hingga di 2023 menjadi 83.04, dan 2024 turun lagi 82.80 poin, 2025 menjadi 80.86.
Meski angkanya cenderung mengalami penuaan, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati mengatakan, perkembangan IDI Jawa Barat masih berada pada kategori baik dengan nilai di atas 80.86 poin.
Hal itu menunjukkan bahwa kondisi demokrasi di Jawa Barat masih bersifat fluktuatif dan rentan terhadap berbagai dinamika sosial dan politik.
"Jawa Barat memang telah mencapai kategori demokrasi yang baik, namun tantangan ke depan bukan sekadar mempertahankan angka, melainkan meningkatkan kualitas demokrasi agar lebih substantif. Di situlah kunci pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Margaretha Ari, dalam keterangannya Kamis (14/5/2026).
1. Nilai IDI sangat fluktuatif karena demokrasi belum stabil
Fluktuasi nilai IDI tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor, seperti dinamika kebebasan sipil, kualitas partisipasi politik, kinerja lembaga demokrasi, hingga penegakan hukum dan peristiwa sosial politik yang terjadi selama periode pengukuran.
"Nilai IDI itu fluktuatif, itu artinya demokrasi kita belum sepenuhnya stabil. Bahkan kebijakan politik di tingkat pusat maupun daerah sangat kuat memengaruhi capaian demokrasi di Jawa Barat," ucapnya.
Nilai IDI, kata Margaretha, bukan hanya sekadar indikator angka, tapi instrumen penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui pendekatan berbasis data.
"IDI adalah fact-based information yang menjadi bagian dari upaya membangun budaya pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based decision making). Ini harus dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan," ucapnya.
Margaretha juga menyoroti bahwa pembangunan demokrasi tidak cukup hanya dilihat dari aspek kelembagaan, tetapi juga harus memperhatikan relasi sosial dalam masyarakat.
"Demokrasi yang ideal ditandai dengan keseimbangan kekuasaan dan meningkatnya inklusivitas, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila," katanya.
2. Penurunan terjadi di beberapa indikator
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat, Wahyu Mijaya membenarkan bahwa nilai IDI Jabar pada tahun 2025 mengalami penurunan, bahkan hal tersebut terjadi sejak tiga tahun sebelumnya.
"Saya ingin sampaikan yang pertama, kami turun 1,94 poin. Posisi kami sekarang di 80,86. Kategorinya masih baik. Nah terus dibandingkan dengan rata-rata nasional kita masih di atas itu 78,19 kalau rata-rata nasionalnya. Kita masih di atas," kata Wahyu.
Mengenai penyebab terjadinya penurunan, Wahyu mengungkapkan ada banyak indikator dari IDI tersebut, seperti kinerja-kinerja dari lembaga legislatif dalam mengeluarkan Perda. Sehingga angkanya turun menjadi 20 poin.
"Nah yang dilihat adalah kuantitas dari jumlah Perda yang disahkan dengan target dari Program Pembentukan Perda (Propemperda)-nya. Jadi yang dilihatnya itu memang kuantitas, bukan terhadap kualitas dari sebuah produk hukum tersebut," tuturnya.
Kemudian berkaitan dengan akses masyarakat terhadap informasi publik, Wahyu mengatakan, indikator tersebut juga mengalami penurunan. Hanya saja, Pemprov Jabar masih mendalami hal ini, karena untuk transparansi anggaran dirasakannya saat ini sudah terbuka.
"Nah ini yang memang kami harus lebih dalami karena indikator ini ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat. Ini harus kami coba lebih dalami poin-poin apa saja yang memang menjadikan akses masyarakat terhadap informasi publik kita ini menjadi kurang," kata dia.
3. Kebebasan pers mengalami penurunan di 2025
Selanjutnya, indikator kesetaraan gender yang juga ikut menurun. Namun, Wahyu belum membeberkan angka penurunan sampai berapa persen. Sementara, berdasarkan data DP3AKB Provinsi Jawa Barat, angkanya cukup baik. Dia memastikan akan turut menelusuri hal ini.
Sedangkan, untuk indikator terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat antar masyarakat yang ikut menurun, Wahyu mengatakan, hal ini memang masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan bersama, tidak hanya dari Pemprov Jabar.
"Ini menjadi PR kita bersama supaya tidak ada misalnya katakanlah intimidasi kemudian upaya-upaya ya hal-hal yang memang berakibat kepada tidak terjaminnya kebebasan berkumpul gitu," kata Wahyu.
Kebebasan pers di Jawa Barat, kata Wahyu juga mengalami penurunan di tahun 2025. Namun, dia tidak menjelaskan lebih rinci angka pastinya berapa dan penurunan ini sudah terjadi sejak kapan. Dia hanya memastikan hal itu akan ditelusuri lebih lanjut.
"Kami akan coba telusuri untuk kebebasan pers ini apa saja indikator pastinya yang membuat adanya penurunan," ucapnya.
Meski begitu, ada beberapa kenaikan skor pada indikator IDI tahun 2025 dibandingkan tahun 2024:
1. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan naik dari 75 menjadi 100 (+25)
2. Pemenuhan hak-hak pekerja naik dari 68,97 menjadi 80,23 (+11,26)
3. Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat naik dari 66,09 menjadi 71,03 (+4,94)
4. Anti monopoli sumber daya ekonomi naik dari 74,67 menjadi 79,33 (+4,66)
5. Kesetaraan dalam pelayanan dasar naik dari 73,61 menjadi 74,75 (+1,14)
6. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan naik dari 94,59 menjadi 95,55 (+0,96)
7. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu naik dari 94,98 menjadi 95 (+0,02)
8. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah skor tetap di 100
9. Pendidikan politik pada kader partai politik skor tetap di 100
