Pemkot Bandung Tak Relokasi PKL Taman Eyckman, Fokus Pelatihan Usaha
- Pemkot Bandung memastikan tidak akan merelokasi PKL Taman Eyckman yang kiosnya dibongkar Pemprov Jabar, karena tidak ada kewajiban regulasi untuk relokasi maupun kompensasi.
- Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan fokus pemerintah kota adalah memberikan pelatihan usaha dan adaptasi digital bagi para pedagang agar bisa berjualan melalui platform e-commerce.
- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin pembongkaran sekitar 50 kios ilegal di Taman Eyckman untuk mengembalikan fungsi taman dan trotoar, serta menindak temuan minuman keras di lokasi tersebut.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota Bandung dipastikan tidak akan merelokasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kiosnya digusur oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Alasannya, tidak ada kewajiban pemerintah kota melakukan relokasi tersebut.
Hanya saja, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan memastikan, pelatihan usaha akan diberikan kepada para pedagang tersebut, karena memang kewajiban pemerintah kota untuk memberikan hal itu.
"Secara regulasi sebetulnya tidak ada kewajiban untuk relokasi maupun kompensasi, tapi kewajiban kami adalah memberikan pelatihan," ujar Farhan, dikutip Kamis (14/5/2026).
1. Pemkot Bandung hanya berkewajiban memberikan pelatihan
Pemkot Bandung dalam beberapa waktu ke depan akan berkoordinasi dengan para pelaku usaha agar membantu memberikan pelatihan pada pemilik kios untuk meningkatkan kemampuannya dalam berwirausaha, termasuk adaptasi dengan dunia digital.
"Untuk itu kami akan bekerjasama dengan beberapa konsultan dan juga perusahaan-perusahaan besar yang menyediakan platform marketplace e-commerce agar para pedagang PKL ini menggunakan platform digital tanpa perlu berjualan di atas trotoar lagi," katanya.
Bangunan liar yang ditertibkan oleh Pemprov Jabar ini diketahui sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Seperti di Taman Prof. Eyckmen kemarin, sejumlah pedagang mengatakan menyebut sudah berjualan sejak lima tahun lebih.
2. Penertiban baru dilakukan karena kerap nemui perlawanan
Farhan mengatakan, menertibkan bangunan liar di Kota Bandung tidak mudah, karena kerap kali ketika pemerintah turun ke lapangan untuk membongkar harus menghadapi perlawanan dari para pedagang.
"Karena kan ada perlawanan, tidak pernah ada edukasi sekarang kan kenapa tidak ada perlawanan, karena memang kami sudah edukasi, ajak ngobrol secara persuasi," ujarnya.
"Jadi pembongkaran itu tidak menimbulkan gesekan, itu yang paling penting," kata Farhan.
Sebelumnya, pada Selasa (12/5/2026) pukul 15:00 WIB, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membongkar sekitar 50 kios atau bangunan ilegal yang ada di bahu jalan sepanjang Taman Prof. Eyckmen, Kota Bandung. Dedi datang langsung mengawasi jalannya pembongkaran kios.
"Jadi kami mengembalikan seluruh area sesuai fungsinya. Trotoar sesuai fungsinya, taman sesuai fungsinya yang hampir 35 tahun saya tadi tanya, dibangun tapi tidak difungsikan," kata Dedi.
3. Pemprov Jabar berikan uang kompensasi
Selain pengembalian fungsi taman, pembongkaran ini juga dilakukan berdasarkan keluhan dari Poltekes Kementerian Kesehatan yang merasa kerap kesulitan akses saat hendak masuk pintu gerbang karena area tersebut kerap kali ditutup pedagang.
Dedi pun merasa kaget saat melakukan penertiban ditemukan ada berdus-dus minuman keras dari salah satu kios. Dia merasa, hal tersebut sangat meresahkan dan tidak etis karena banyak bangunan milik negara di area tersebut.
"Kemudian di sini minuman keras tadi hampir satu boks mobil ditemukan, mereka biasa mabok di sini. Total ada sekitar 50 bangunan kios ditertibkan," katanya.
Disinggung mengenai biaya kompensasi dan kemungkinan relokasi para pedagang, Dedi tidak bisa menjelaskan lebih rinci. Dia hanya memastikan Pemprov Jabar turut memberikan uang dan cukup untuk beberapa bulan ke depan.
Persoalan relokasi ini, kata Dedi akan dibahas lebih jauh bersama dengan Pemkot Bandung. Menurut dia, yang terpenting saat ini para pedagang sudah diberikan uang untuk beberapa bulan ke depan.
"Nanti kami carikan solusi yang penting mereka pulang ke rumah, bekal makan sebulan cukup itu dulu. Nanti kami diskusi apa yang dilakukan, bagaimana Ibu Kota Provinsi Jawa Barat ini kelihatan bersih rapih dan indah tapi masyarakat ekonominya berjalan," ujarnya.
