Sekda Jabar Sebut Ada Oknum HRD Perusahaan Sengaja Tidak Umumkan Loker
- Sekda Jabar, Herman Suryatman, mengungkapkan adanya oknum HRD yang sengaja tidak mengumumkan lowongan pekerjaan untuk memperjual belikan kepada pihak tertentu.
- Oknum-oknum ini diduga memberikan tarif agar bisa masuk ke perusahaan, sehingga perusahaan enggan mengumumkan lowongan pekerjaan.
- Pemprov Jabar akan menindaklanjuti masalah ini dengan Gubernur Dedi Mulyadi akan mengumpulkan kepala daerah untuk menangani masalah tersebut.
Bandung, IDN Times - Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman blak-blakkan mengenai adanya Human Resources Development (HRD) di salah satu perusahaan dengan sengaja tidak mengumumkan lowongan pekerjaan (loker). Adapun tujuannya, tak lain untuk keuntungan semata bagi pihak-pihak tertentu.
Hal ini diketahui Herman dalam proses evaluasi dari laman penyediaan lowongan pekerjaan dari Pemprov Jabar bernama Gerai Layanan Informasi Ketenagakerjaan atau GLIK. Lewat gerai tersebut, perusahaan mengiklankan lowongan masih minim, setelah ditelusuri ternyata ada oknum-oknum itu.
"Yang oknum ada ya, artinya tidak semua ada oknum yang kurang suka dengan platform ini, sukanya lakukan secara manual karena kalau manual dia bisa bedol desa, dari kampungnya misalnya. Atau ujung-ujungnya ada pungli. Ini kan rahasia warung kopi," ujar Herman saat dikonfirmasi, Kamis (31/7/2025).
1. Loker jadi dagangan oknum HRD
Berdasarkan informasi yang didapatkannya, para oknum ini ada yang diduga memberikan tarif tertentu agar nantinya bisa masuk ke perusahaan tersebut. Sehingga, perusahaan enggan mengumumkan jika ada lowongan pekerjaan di perusahaan itu.
"Kalau ingin kerja harus sekian Rupiah. Itu oknum loh ya, sekali lagi. Ada perusahaan-perusahaan yang di dalamnya ada oknum di HRD yang tidak mau terbuka dalam rekrutmen pegawai," katanya.
"Kenapa? Kalau tidak terbuka kan bisa tertutup, bisa transaksi di bawah meja. Itu tidak boleh," ujar Herman.
2. Sekda tahu langsung ada oknum HRD tidak mengumumkan loker
Keberadaan oknum-oknum HRD yang menerapkan sistem rekrutmen seperti itu, menurutnya, sudah sering dibicarakan. Namun, Herman memastikan hal itu benar adanya dan ada di beberapa perusahaan wilayah Jawa Barat.
"Ini kan obrolan warung kopi. Kalau saya sendiri kan mendengar langsung. Makanya bisa terlihat dari kenapa kok ada platform tapi tidak proaktif ya perusahaannya? Pasti HRD-nya ada ada masalah," tuturnya.
3. Bupati dan wali kota diminta bereskan persoalan ini
Padahal, dengan sudah adanya platform khusus ini, para pencari kerja tidak harus mengantre menumpuk hingga berdesak-desakan, seperti yang baru-baru ini terjadi di Cianjur dan wilayah Bekasi. Layanan khusus juga bisa lebih efektif karena pelamar hanya mengirimkan berkasnya secara daring ke perusahaan yang membutuhkan.
"Kalau manusianya pada diam, kan platform enggak ada apa-apanya. Ditambah ada oknum, apakah oknum itu di Pemda, apakah oknum itu di perusahaan, sebetulnya bisa. Kalau mau serius," tuturnya.
Pemprov Jabar akan turut menindaklanjuti hal ini dengan langkah pengumpulan seluruh kepala daerah oleh Gubernur Dedi Mulyadi.
"Pak Gubernur minta agar menyeriusi masalah ini dan tidak tidak ada lagi kejadian seperti Bekasi, seperti Cianjur butuh 30 orang, mendatangkan puluhan ribu orang. Jadi kesannya enggak bagus, belum lagi ada resiko chaos dan lain sebagainya," kata dia.
Berdasarkan data BPS Jabar, jumlah angkatan kerja pada Februari 2025 sudah mencapai 26,80 juta orang, naik 0,92 juta orang dibandingkan Februari 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 1,57 persen poin dari 67,34 persen menjadi 68,91 persen.
Sementara, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2025 sebesar 6,74 persen, turun sebesar 0,17 persen poin dibandingkan dengan Februari 2024 yang sebesar 6,91 persen.
