Puncak Arus Balik Diprediksi 24 Maret, Pemudik Diimbau WFA
- Polda Jawa Barat mengimbau pemudik menghindari perjalanan arus balik pada 24 Maret 2026 karena diprediksi menjadi puncak kepadatan di jalan tol dan arteri.
- Warga disarankan memanfaatkan kebijakan WFA pada 26–28 Maret 2026 agar perjalanan arus balik lebih lancar serta tetap mematuhi arahan petugas demi keselamatan.
- Pemerintah tengah mematangkan aturan WFH bagi ASN dan karyawan swasta untuk efisiensi penggunaan BBM, dengan rencana penerapan minimal satu hari kerja jarak jauh per minggu.
Bandung, IDN Times - Kepolisian Daerah Jawa Barat mengimbau kepada pemudik khususnya warga Jawa Barat yang akan kembali dari kampung halaman agar menghindari perjalanan arus balik pada 24 Maret 2026. Sebab pada hari tersebut dipastikan akan ada kepadatan kendaraan baik yang melintasi jalan tol maupun arteri.
Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan menuturkan bahwa pada 24 Maret diprediksi menjadi puncak arus balik, selain potensi kepadatan yang juga diperkirakan terjadi pada 28 hingga 29 Maret 2026.
“Kami mengajak warga Jawa Barat untuk mengatur waktu perjalanan arus balik dengan bijak, sehingga tidak terfokus pada tanggal 24 Maret yang diprediksi menjadi puncak kepadatan,” ujar Rudi melalui siaran pers, Minggu (22/3/2026.
1. Biar tidak ada kemacetan panjang
Lebih lanjut, masyarakat Jawa Barat juga disarankan untuk memanfaatkan kebijakan work from anywhere (WFA) yang masih berlaku pada tanggal 26, 27, dan 28 Maret 2026 sebagai alternatif waktu perjalanan.
"Warga dapat memilih kembali pada tanggal 26 atau 27 agar perjalanan lebih lancar dan nyaman,” tambahnya.
Polda Jawa Barat mengajak seluruh warga untuk merencanakan perjalanan dengan baik, mematuhi arahan petugas di lapangan, serta mengutamakan keselamatan selama perjalanan arus balik Lebaran 2026.
2. ASN yang tak mudik juga bisa WFH
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto sedang mengkaji aturan work from home (WFH) untuk karyawan swasta dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu karena untuk menghemat stok bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah sedang mengkaji pengecualian WFH untuk sektor layanan publik dan perdagangan.
"Perlu saya luruskan juga ya bahwa apa namanya itu berlakunya nanti kan untuk sektor-sektor tertentu ya. Jadi supaya tidak disalahpahami bahwa misalnya sektor yang berbentuk pelayanan, sektor industri, perdagangan tentu itu kan mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan tersebut,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan.
Prasetyo mengatakan, pemerintah sedang mematangkan teknis WFH. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat bersabar.
“Makanya minta waktu untuk itu kita matangkan,” kata dia.
3. Diupayakan juga untuk pekerja swasta
Dalam kesempatan itu, Prasetyo menegaskan, penghematan itu bukan berarti stok BBM bermasalah.
“Pasokan BBM aman. Tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengoreksi diri, memperbaiki diri, mengefisienkan diri,” kata dia.
Prasetyo mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah akan menyampaikan aturan teknis WFH. Sehingga, ada payung hukum agar ASN dan karyawan swasta
“Mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat berkenaan dengan yang tadi disampaikan itu adalah salah satu, salah satu bentuk mungkin akan diberlakukan untuk work from home, paling tidak satu, satu hari dalam satu minggu,” imbuhnya.
