Pengamat Lontarkan Kritikan Sekolah Maung Ala Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
- Program Sekolah Maung gagasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menuai kritik karena dinilai berpotensi menimbulkan kesenjangan dan diskriminasi di dunia pendidikan tingkat SMA/SMK.
- Pengamat UPI Cecep Darmawan menilai konsep Sekolah Maung berbeda dari RSBI, namun menekankan pentingnya peta pendidikan agar penyebarannya merata dan tidak memunculkan kecemburuan antar sekolah.
- Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Jabar menolak program ini karena dianggap mengulang segregasi pendidikan, sementara Dedi Mulyadi membantah tudingan diskriminatif dan menyebut tujuannya memberi ruang bagi siswa berprestasi.
Bandung, IDN Times - Rencana sekolah Manusia Unggul (Maung) tingkat SMA dan SMK yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM, dikritik oleh berbagai pihak. Kehadiran sekolah ini dinilai bisa mbuat kesenjangan dan membuat gap dalam dunia pendidikan di Jabar.
Pengamat Kebijakan Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan mengatakan, program ini tidak bisa disamakan dengan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang sebelumnya digagas pemerintah dan diatur berdasarkan UU No. 20/2003.
Adapun program RSBI ini akhirnya dihapus oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap diskriminatif dan membebankan biaya tinggi.
"Kalau saya melihat dari konsepnya memang berbeda dengan RSBI. Kalau RSBI kan dilihat prestasi, hanya prestasi akademik. Nah, kalau ini Sekolah Maung, ada selain akademik yaitu prestasi-prestasi non akademik," ujar Cecep, Sabtu (9/5/2026).
1. Disdik Jabar harus buat peta pemerataan Sekolah Maung
Cecep menyatakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat harus membuat peta pendidikan yang jelas untuk penyebaran Sekolah Maung ini. "Jangan sampai sekolah ini hanya ada di satu di setiap daerah saja. Artinya gini, Sekolah Maung jalan saja. Tapi yang yang bukan maung, harus dijadikan maung gitu loh. Nah, jadi harus dibuat pemetaan. Pemetaan rencana ke depan misalnya mau lima tahun atau sepuluh tahun terserah, jadi bisa terus bertambah," jelasnya.
Pemprov Jabar pun bisa membuat Sekolah Maung ini bertambah setiap tahunnya, karena sudah memiliki peta pendidikan SMA dan SMK. Sehingga, masing-masing sekolah memiliki kemampuan non-akademik lainnya yang bisa ditonjolkan.
"Tetapi jangan seragam, maksudnya gini, sekolah A prestasinya bidang apa gitu. Sekolah B prestasinya bidang apa. Nah, jadi sekolah itu akan jadi maung sesuai dengan potensi masing-masing, keunggulan masing-masing," kata dia.
2. Sekolah Maung disebut diskriminatif
Dengan terus ditambahkannya jumlah Sekolah Maung, Cecep merasa tidak akan ada kesenjangan karena Pemprov Jabar sudah memiliki peta calon penyebaran Sekolah Maung. Namun, jika tidak ada penambahan akan muncul kecemburuan dari sekolah negeri lainnya.
"Kalau tidak dipetakan akan terjadi seperti itu. Jadi harus dipetakan dulu. Nah, tahun ini mana yang jadi maung, mau sekolah mana? bidang apa?," ucap dia.
Sementara, Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat turut mengkritik rencana program Sekolah Maung yang akan diterapkan pada tahun ajaran baru 2026/2027. Keberadaan sekolah ini dinilai membuat sekat dalam dunia pendidikan khususnya tingkat SMA/SMK di Jawa Barat.
"Program Sekolah Manusia Unggul yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat, akan memunculkan diskriminasi dalam pendidikan dan membuat sekat antara lembaga pendidikan," ujar Ketua Umum FKSS Jabar, Ade D. Hendriana.
3. Berpotensi memunculkan konflik
Sekolah yang rencananya menampung semua murid berprestasi dan mendapatkan pembelajaran yang berbeda dengan sekolah biasa itu, menurut Ade, sangat diskriminasi terhadap calon murid.
"Penggolongan kasta dalam Sekolah Maung dan sekolah reguler itu bentuk diskriminatif," ucapnya.
Pemprov Jabar, Menurut Ade, belum membuat kajian yang mendalam mengenai rencana program ini. Padahal, hal itu dirasakannya penting agar mengetahui kondisi langsung di lapangan seperti apa.
ia menduga, progam ini akan membuat konflik seperti program RSBI yang sebelumnya sudah ada, tapi sudah dihapus.
"Ke depan tidak menutup kemungkinan akan menjadi konflik seperti sekolah rintisan RSBI dahulu. Sudah benar dahulu RSBI dihapus sekarang malah muncul kebijakan sekolah maung ini, seolah mengulang segregasi (pemisah/pengasingan) pendidikan," katanya.
Sementara, pemerataan pendidikan, kata dia, merupakan hal seluruh masyarakat, baik yang memiliki potensi akademik dan non-akademik harusnya tidak dibeda-bedakan.
"Pemprov Jabar harus terus memastikan akses pendidikan yang berkualitas karena itu adalah hak seluruh anak bangsa," ucap dia.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi sebelumnya membatah Sekolah Maung ini dapat memunculkan diskriminasi atau kecemburuan. Dia mengatakan, keberadaan sekolah ini untuk memberikan kesempatan para murid berprestasi yang kurang difasilitasi.
"Begini dari dulu juga begitu kan, sama juga ada sekolah-sekolah yang punya kualifikasi khusus kaya Taruna Nusantara, kan sama juga begitu loh," ujar Dedi.
Sekolah Maung akan ditempatkan di semua SMA/SMK di kabupaten dan kota se-Jabar yang sebelumnya dilabeli sebagai sekolah favorit. Dedi menilai, selama ini para murid berprestasi belum mendapatkan pembelajaran yang mendukung ketika masuk sekolah negeri biasa.
Kecemburuan yang sering terjadi di masyarakat, kata Dedi, sering kali muncul karena anaknya yang memiliki kemampuan lebih justru tidak mendapatkan kesempatan akademik yang layak dari murid lainnya. Hal tersebut dipastikan dia akan terkikis melalui Sekolah Maung.
"Nah akan menjadi kecemburuan mana sekolah itu hanya menekankan akademik misalnya memahami keunggulan anak itu hanya akademik itu kecemburuan," kata dia.
"Tapi sekarang keunggulan anak itu dibidang olahraga, dibidang seni, industri kreatif, teknologi ya itu kan tidak akan melahirkan kecemburuan maka jadi lah yang terbaik," jelas Dedi.
