Dedi Mulyadi Larang Bangunan Lebihi Ketinggian Gedung Negara di Jabar
- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menerbitkan Pergub yang melarang pembangunan gedung lebih tinggi dari bangunan negara demi menjaga kewibawaan dan estetika kawasan bersejarah.
- Dedi menyoroti masalah sampah di Sungai Cisabuk dan Jalimun dekat Istana Cipanas serta menugaskan petugas PSDA untuk membersihkan sungai setiap hari sambil memperbaiki sistem pengelolaan sampah desa.
- Dalam kunjungan ke Istana Cipanas, Dedi menekankan pentingnya pelestarian lingkungan dan ruang hijau, menyebut pepohonan tua sebagai kemewahan alam yang tak bisa dibeli dengan uang.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) bakal mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) larangan pembangunan gedung lebih tinggi dari bangunan milik negara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dipastikan saat ini tengah mengkaji rencana tersebut.
Rencana ini disampaikan Dedi saat melakukan kunjungan kerja ke Istana Kepresidenan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Dia menyoroti kondisi salah satu dari enam Istana kepresidenan tersebut, dan memastikan agar kewibawaan dan kelestarian lingkungannya tetap terjaga.
1. Soroti soal sampah di sekitar sungai dekat Istana
Dedi mengatakan, sebelumnya sudah ada keluhan dari pihak pengelola istana mengenai aliran Sungai Cisabuk dan Jalimun yang kerap membawa sampah rumah tangga dari pemukiman warga masuk ke area istana.
Kondisi ini, dikatakannya, sering membuat pintu air atau grill penahan sampah jebol saat hujan deras melanda kawasan Puncak..Dedi pun menawarkan solusi untuk mengerahkan petugas PSDA Provinsi membersihkan sungai secara rutin.
"Saya akan siapkan petugas pembersih sungai setiap hari di sini. Sambil kita merngubah pola pikir masyarakat melalui sistem pengelolaan sampah desa yang lebih baik," kata Dedi, dikutip Sabtu (9/5/2026).
2. Pergub akan segera dikeluarkan
Dedi juga menyoroti banyaknya bangunan hotel di sekitar kawasan bersejarah yang pembangunannya tidak memperhatikan estetika dan keamanan objek vital negara. Ia mencemaskan kejadian di daerah lain di mana gedung bersejarah tertutup bangunan hotel.
Untuk mencegah hal itu terjadi di Cipanas, KDM berencana menggodok Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan mengatur radius pembangunan di sekitar gedung bersejarah di Jawa Barat.
"Nanti saya buatkan Pergub-nya. Harus ada batasan radius, tidak boleh ada bangunan yang ketinggiannya melebihi istana atau desainnya merusak pandangan. Ini demi menjaga marwah situs sejarah kita," ucapnya.
3. Pemprov Jabar tidak bisa membeli pohon rimbun seperti di Istana Cipanas
Di sela-sela langkah menyusuri hutan lindung seluas 2,5 hektare di area istana, Dedi berbagi pandangannya tentang filosofi ekologi Raja Pajajaran. Menurutnya, pemilihan lokasi Istana Cipanas oleh Belanda pada masa lalu selaras dengan kearifan lokal yang menganggap kawasan tersebut sakral karena kandungan mineral dan sumber air panasnya yang melimpah.
Ia pun memberikan pujian pada pepohonan besar yang tetap tegak berdiri meski berusia ratusan tahun. "Membangun jalan tol ribuan kilometer saya sanggup, anggarannya ada. Tapi menanam pohon sampai besar dan rimbun seperti ini, uang tidak bisa membelinya. Ini kemewahan yang sebenarnya," katanya.
Dedi juga menyinggung fenomena banjir di kawasan Puncak yang menurutnya sangat ironis. Hal itu dirasakannya merupakan dampak perubahan tata ruang yang tidak terkendali.
Melalui kunjungan ini, dia berkomitmen untuk terus mengembalikan fungsi lahan hijau di Jawa Barat agar situs seperti Istana Cipanas tidak hanya menjadi saksi sejarah yang bisu, tetapi tetap menjadi paru-paru bagi wilayah sekitarnya.
