Ketua DPRD Jabar Tak Melarang Pencopotan Foto Wapres Gibran
Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna tidak melarang pencopotan foto Wapres Gibran, tetapi meminta fraksi menghormati proses pengunduran diri yang masih berjalan di MPR.
Koalisi Masyarakat Sipil Jabar mencopot foto Gibran di ruang Badan Anggaran DPRD Jabar, disaksikan Buky dan Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan.
Dalam penyampaian aspirasi, Iwan Hermawan mendesak proses pidana terhadap Gibran atas dugaan pemalsuan dokumen pendidikan serta terhadap Sutanto terkait surat penyetaraan pendidikan.
Bandung, IDN Times - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna tidak melarang mengenai pencopotan foto Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan Buky setelah Koalisi Masyarakat Sipil Jabar mencopot foto di kantor DPRD Jabar, Kamis (12/11/2026).
Kendati begitu, Buky meminta agar semua fraksi yang ada di DPRD Jabar bisa terlebih dahulu menghormati proses pemunduran diri Wapres Gibran yang saat ini masih berjalan di MPR. Namun, jika memang ada yang melakukan pencopotan dia tidak melarang.
"Saya kira kita tunggu aja sampai resmi mundur gitu. Kalau misalnya ada pihak-pihak yang menurunkan foto wakil presiden, itu menurut saya tindakan pribadi ya, jadi bukan institusi," kata dia.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Jabar mencopot foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran, DPRD Jabar. Pencopotan ini disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa Karya Guna dan Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan.
Momentum pencopotan terjadi saat Koalisi Masyarakat Jabar menyampaikan sikap dan aspirasi setelah Gibran Rakabuming Raka yang telah resmi menyampaikan surat pengunduran diri ke MPR.
Mulanya, masing-masing dari anggota menyampaikan langsung pandangannya setelah pengunduran diri Gibran. Salah satunya, Ketua Persatuan Purnabakti Pendidikan Indonesia (P3I) Jawa Barat, Iwan Hermawan.
Iwan mengatakan, Gibran seharusnya diproses secara hukum pidana, tidak hanya mengajukan surat pengunduran diri ke MPR karena telah terbukti memalsukan dokumen pendidikan.
"Kami berharap (Gibran) bisa dituntut pidana karena sesuai dengan UU di mana pemalsuan dokumen pendidikan bisa di tuntut secara pidana," kata Iwan dalam pertemuan tersebut.
Selain itu, Iwan mendesak, eks Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Sutanto juga harus diproses secara pidana karena sudah menandatangani surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
"Selain (Gibran), Sutanto juga harus ditangkap karena dia yang mengeluarkan suket untuk Gibran pada Pilpres kemarin," kata dia.
