Sopir Truk Gentengisasi Belum Dibayar, KDM: Jangan Sakiti Sopir-Kernet
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti pembayaran sopir dan kernet program Gentengisasi Jatiwangi yang tertunda, serta meminta mereka tidak dirugikan.
Anggaran biaya pengiriman disebut tersedia, tetapi pembayaran sekitar 85 truk terhambat karena tujuan distribusi belum jelas dan tender toko bahan bangunan di beberapa daerah belum selesai.
Dedi meminta pola distribusi diperbaiki agar pengrajin atau pabrik mengirim langsung ke penerima, sambil memastikan program tetap menggerakkan industri genteng lokal tanpa merugikan pekerja.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM turun tangan mengenai persoalan sopir dan kernet truk dalam program Gentengisasi Jatiwangi yang belum menerima pembayaran. KDM meminta agar persoalan ini tidak membuat para sopir dan kernet dirugikan.
Untuk mengetahui kondisi persoalan ini, KDM meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman, Bupati Majalengka Eman Suherman, Bupati Purwakarta Saepul Bahri atau Om Zein, serta pihak terkait menjelaskan awal mula pembayaran tersebut.
Herman menjelaskan, anggaran untuk membayar biaya pengiriman sebenarnya sudah tersedia. Namun, sebagian pengiriman belum bisa diproses karena tujuan distribusi belum jelas.
"Uang untuk bayar sopir sudah ada, Pak. Masalahnya secara administrasi yang bersangkutan kan keluar mobilnya terus mau dikirim ke mana? Salah satunya karena target sasarannya belum jelas," kata Herman, dikutip Kamis (12/11/2026).
1. Ada kendala dari tender
Belasan truk siap kirim Genteng Jatiwangi untuk rumah subsidi (inin nastain/IDN Times) Menurut Herman, kendala tersebut salah satunya terjadi karena proses tender toko bahan bangunan di sejumlah daerah belum selesai. Akibatnya, toko yang menjadi tujuan pengiriman belum bisa menerima pasokan genteng.
"Bogor, Kuningan ini tendernya belum selesai. Karena tendernya belum selesai, maka toko bangunannya belum bisa menerima genteng," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, jumlah truk yang belum menerima pembayaran juga diklarifikasi. Sebelumnya, jumlahnya disebut mencapai sekitar 146 truk. Namun, setelah dilakukan pengecekan, jumlah tersebut ternyata sekitar 85 truk.
"Yang belum dibayar berapa truk yang sekarang? Kemarin ada 146 kurang lebih," tanya KDM.
"146, Pak. Belum dibayar mah 80 ternyata. 85 truk," jawab Bupati Majalengka Eman Suherman.
2. Pertanyakan tanggung jawab
Pengiriman perdana genteng Jatiwangi untuk program rumah subsidi (inin nastain/IDN Times) KDM kemudian mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas belum siapnya tujuan pengiriman tersebut. Dari penjelasan dalam dialog, persoalan itu berkaitan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di bawah Balai Besar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menangani pelaksanaan teknis kegiatan.
"Ini tanggung jawab siapa?" tanya KDM.
Sementara itu, Herman menjelaskan koperasi yang mengoordinasikan pengadaan genteng telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari Bank BJB dan Bank Majalengka. Dana tersebut digunakan sebagai modal kerja untuk memenuhi pesanan genteng dalam program Gentengisasi.
"Uangnya sudah diserahkan, sudah ditransfer," kata Herman.
3. Minta pola distribusi diperbaiki
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi usai melantik Asep Surya jadi Bupati Bekasi. Dok Istimewa KDM menyebut pemerintah telah memberikan sejumlah dukungan untuk pelaksanaan program tersebut. Mulai dari perbaikan akses jalan menuju lokasi produksi, asuransi, fasilitas pinjaman koperasi hingga peningkatan kualitas genteng agar memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).
Ia pun meminta pola distribusi diperbaiki agar pengiriman genteng bisa langsung dilakukan pengrajin atau pabrik ke toko maupun lokasi penerima. Dengan begitu, rantai distribusi dan biaya pengiriman tidak semakin panjang.
KDM menegaskan program Gentengisasi harus tetap berjalan karena diharapkan dapat menggerakkan industri genteng lokal di Jatiwangi, Majalengka, dan Plered, Purwakarta.
Namun, ia meminta persoalan administrasi dan distribusi tidak sampai merugikan sopir maupun kernet yang terlibat dalam pengiriman.
"Jangan sampai ada yang tersakiti, apalagi rakyat, apalagi sopir dan kernet. Harus kami lindungi," katanya.
