11 Anggota Golkar Termasuk Atalia Teken HMP Penghentian Wapres Gibran
- Sebanyak 11 anggota DPR Fraksi Golkar, termasuk Atalia Praratya, mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat untuk memproses pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Usulan yang diserahkan kepada pimpinan DPR pada 11 November 2026 itu berlandaskan kepastian hukum dan aspirasi masyarakat terkait legitimasi jabatan Gibran.
- HMP tidak langsung memberhentikan wapres; DPR harus meminta putusan MK terlebih dahulu, lalu MPR memutuskan usulan tersebut dalam sidang paripurna.
Bandung, IDN Times - Sebanyak sebelas anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ikut mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu nama yang ikut menandatangani usulan tersebut adalah anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat, Atalia Praratya.
Usulan itu diserahkan kepada Pimpinan DPR RI pada Rabu (11/11/2026). Para legislator Golkar tersebut meminta DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menguji persoalan keabsahan jabatan Gibran sebagai wakil presiden.
1. Sebelas anggota fraksi Golkar teken pemberhentian Gibran
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Daniel Mutaqien Syafiuddin. Dok. Istimewa Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Daniel Mutaqien, membenarkan adanya 11 anggota fraksinya yang telah menandatangani usulan tersebut. Menurutnya, pengajuan HMP didasarkan pada dua pertimbangan, yakni kepastian hukum dan aspirasi masyarakat yang mempertanyakan legitimasi jabatan Gibran.
"Langkah penyerahan berkas ini kami dorong agar DPR RI dapat menjalankan kewenangan konstitusionalnya dalam menguji serta memproses opsi pemberhentian Wakil Presiden, sebagaimana diatur secara rinci dalam Pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945," kata Daniel.
Dia menyebut, para pengusul memandang perlu adanya kepastian hukum terkait status kepemimpinan nasional dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Meski demikian, pengajuan HMP tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatannya. Ada tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum keputusan pemberhentian dapat diambil.
2. Atalia Praratya masuk daftar pengusul
Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya. Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Dari sebelas anggota Fraksi Golkar yang tercantum dalam dokumen pengajuan, terdapat nama Atalia Praratya. Mantan Ketua TP PKK Jawa Barat tersebut kini menjadi salah satu legislator yang ikut mendorong proses HMP terhadap Gibran.
Selain Atalia, pengusul lainnya yakni Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ahmad Irawan, Robert Joppy Kardinal, Abraham Sridjaja, Umbu Rudi Kabunang, Hetifah Sjaifudian, Bambang Patijaya, Andika Satya, Erik Hermawan, dan Karmila Sari.
Pengajuan dari Golkar ini menjadi bagian dari gerakan lintas fraksi. Pada hari yang sama, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi tercatat mengusulkan penggunaan HMP terkait Gibran.
3. Bagaimana proses pemakzulan wapres?
Infografis 120 anggota dewan DPR HMP pemakzulan Wapres Gibran. (IDN Times/Anjani) Mekanisme pemberhentian presiden maupun wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, DPR dapat mengusulkan pemberhentian apabila presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, melakukan perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden maupun wakil presiden.
Namun, DPR tidak bisa langsung memberhentikan wakil presiden. DPR terlebih dahulu harus meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran atau persoalan pemenuhan persyaratan jabatan.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, usulan pemberhentian kemudian diteruskan kepada MPR untuk diputuskan melalui sidang paripurna sesuai ketentuan konstitusi.
Dengan demikian, pengajuan HMP oleh anggota DPR menjadi awal proses politik dan konstitusional yang masih harus melewati sejumlah tahapan sebelum dapat berujung pada pemberhentian wakil presiden.
