Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Ditanya Sikap PAN Soal Gibran Mundur, Zulhas Pilih Bungkam

Kota Bandung
4 min read
Ditanya Sikap PAN Soal Gibran Mundur, Zulhas Pilih Bungkam
Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil
  • Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan belum menanggapi sikap partainya atas permintaan Gibran Rakabuming Raka mundur sebagai wakil presiden, namun menjanjikan pernyataan pada sore hari.

  • Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo setelah pertemuan dua setengah jam, terkait dinamika putusan MK dan MA.

  • Prabowo menyarankan Gibran memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN, sementara anggota DPR Ahmad Doli menilai pengunduran diri wapres harus diproses parlemen.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan alias Zulhas belum mau banyak berkomentar mengenai sikap Presiden Prabowo Subianto yang tidak menolak permintaan Gibran Rakabuming Raka mundur dari kursi wakil presiden.

Awak media sempat bertanya langsung setelah Zulhas selesai menghadiri Hari Ritel Nasional, Bulan Mutu Nasional di Kota Bandung, Rabu (11/11/2026). Zulhas sempat berhenti sejenak saat awak media menanyakan hal tersebut.

Dia juga beberapa kali menanyakan kembali kepada awak media mengenai pertanyaan yang dilontarkan. Saat ditanya mengenai sikap PAN atas keinginan Wapres Gibran mundur dari jabatannya, Zulhas langsung mengalihkan pembicaraan.

"Ini kan acara hari ritel yah. Itu nanti," kata Zulhas menjawab pertanyaan awak media.

  1. 1. Sebut PAN akan menyampaikan pernyataan sore ini

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengakui kekosongan stok minyak goreng rakyat merek Minyakita.
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengakui kekosongan stok minyak goreng rakyat merek Minyakita. (IDNTimes/Tunggul Damarjati)

    Zulhas hanya menyampaikan pernyataan partai nantinya akan disampaikan pada sore hari ini. Namun, dia tidak secara jelas menyampaikan lokasinya apakah di kantor DPP PAN atau di mana. Dia memastikan sore ini akan ada pernyataan partai atas kondisi tersebut.

    "Itu nanti sore ya. Nanti sore," ujar Zulhas sembari memasuki mobil.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi membenarkan, Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden ke Presiden Prabowo Subianto. Pengunduran diri itu disampaikan pada Selasa (10/11/2026).

    "Memang ada pertemuan pada pagi hari ini antara Bapak Wakil Presiden dengan Bapak Presiden, dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden, pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

    "Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto, juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ucap Prasetyo.

  2. 2. Wapres Gibran sudah sampaikan keinginan mundur

    Ilustrasi Gibran.
    Ilustrasi Gibran. (IDN Times/Anjani)

    Prasetyo mengatakan, Gibran mengajukan pengunduran diri pada Selasa (10/11/2026) ke Presiden Prabowo. Dalam pertemuan itu, Gibran juga ingin terlebih dulu membuktikan dinamika proses hukum terkait ijazahnya.

    "Namun dalam diskusi bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," katanya.

    Sementara itu Gibran akan mengeluarkan semua upaya untuk membuktikan dokumen pendidikannya yang dipermasalahkan, sah di mata hukum lewat mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Putra sulung Presiden ke-7, Joko "Jokowi" Widodo itu akan menunjukkan seluruh dokumen pendidikan dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sarjana (S1).

    Gibran pun tak menampik sempat menemui Prabowo pada Selasa pagi. Dalam pertemuannya tersebut, kata dia, Prabowo ikut memberikan masukan tentang dinamika yang berkembangan belakangan ini.

    "Tadi pagi saya ketemu dengan Bapak Presiden, Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," kata Gibran di Istana Wapres, Jakarta Pusat Selasa sore.

    Salah satu masukan yang disampaikan Prabowo adalah agar Gibran tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur PTUN.

    "Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1," ujar dia.

  3. 3. DPR sebut tidak ada aturan Wapres mundur

    Ahmad Doli Kurnia, DPR
    Anggota komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

    Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, tidak yakin Gibran Rakabuming Raka benar-benar ingin mundur dari posisi Wakil Presiden. Menurut dia, ketika Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto, tidak ada dokumen tertulis apa pun yang diserahkan. Berdasarkan keterangan Istana, pengunduran diri itu baru sebatas niat.

    "Menurut saya, pengunduran diri itu disampaikan ke publik kalau memang sebagai bentuk keputusan pengunduran diri. Oke, datang ke Presiden, tapi kan keputusan akhirnya bukan di Pak Presiden," ujar Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (10/11/2026).

    Dia mengatakan, tidak ada di dalam aturan konstitusi Tanah Air yang menyebut pengunduran diri wakil presiden diserahkan ke presiden kemudian presiden menyetujuinya.

    "Tidak ada aturan yang seperti itu. Justru, kalau betul wapres mengundurkan diri, institusi-institusi seperti DPR yang akan menyikapi tentang pengunduran diri," ujar dia.

    Apabila Gibran serius menyatakan mundur, kata Doli, maka yang memproses adalah parlemen. DPR nantinya akan mengacu pada UUD 1945 Pasal 8 Ayat 1 yang berbunyi, 'presiden atau wakil presiden dapat berhenti, mangkat, diberhentikan atau melanggar hukum.'

Related Articles

See More