Diplomasi Indonesia-Tiongkok, PPIT Dorong Peran Pemerintah Daerah
- PPIT mendorong pemerintah daerah memperbesar peran dalam diplomasi internasional karena potensi kerja sama lintas negara tersebar di tingkat provinsi dan kota, termasuk dalam hubungan Indonesia-Tiongkok.
- Al Busyra menilai diplomasi publik semakin penting di tengah dinamika global, dengan interaksi antarmasyarakat menjadi pelengkap komunikasi pemerintah untuk membangun kerja sama lintas negara.
- PPIT mengklaim menggelar sekitar 45 kegiatan selama 16 bulan yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat Indonesia-Tiongkok; Think Tank Forum 2026 membahas peluang, tantangan, serta masa depan kerja sama.
Bandung, IDN Times – Pemerintah daerah dinilai perlu mengambil peran lebih besar dalam diplomasi internasional Indonesia. Sebab, potensi kerja sama lintas negara tidak hanya berada di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga tersebar di berbagai daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kota.
Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Tiongkok (PPIT), Al Busyra Basnur, mengatakan keterlibatan pemerintah daerah dapat memperluas peluang kerja sama Indonesia dengan negara lain. Menurutnya, Tiongkok menjadi salah satu contoh negara yang pemerintah daerahnya aktif menjalankan diplomasi dan membangun hubungan internasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Al Busyra saat menjadi pembicara kunci dalam pembukaan China-Indonesia Think Tank Forum 2026 di kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Forum yang mengangkat tema China-Indonesia Cooperation under the Four Global Initiatives: Opportunities, Challenges and Future Prospect tersebut diselenggarakan BRIN bekerja sama dengan National Institute of International Strategy, Chinese Academy of Social Sciences (NIIS, CASS).
Lantas, mengapa pemerintah daerah dan masyarakat perlu terlibat dalam diplomasi internasional? Berikut tiga hal yang disampaikan Al Busyra.
1. Potensi kerja sama internasional banyak berada di daerah
Dok. Istimewa Al Busyra menilai pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk memperluas hubungan kerja sama Indonesia dengan negara lain. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui hubungan antarpemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota.
Ia mencontohkan hubungan Indonesia dan Tiongkok yang selama ini telah melibatkan pemerintah daerah dalam berbagai bidang kerja sama. Keterlibatan tersebut juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam hubungan kedua negara.
Menurut mantan Duta Besar RI untuk Ethiopia, Djibouti, dan Uni Afrika tersebut, diplomasi internasional tidak seharusnya hanya dipahami sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki potensi yang dapat mendukung kepentingan Indonesia dalam hubungan global.
Karena itu, penguatan diplomasi di tingkat daerah dinilai dapat memperluas bentuk kerja sama sekaligus mendekatkan hubungan Indonesia dengan negara mitra.
2. Diplomasi publik semakin penting di tengah perubahan global
Dok. Istimewa Al Busyra juga menyoroti perkembangan situasi internasional yang berlangsung semakin cepat. Menurutnya, sejumlah kawasan dunia bahkan berada dalam kondisi yang berbahaya akibat dinamika global.
Meski demikian, masyarakat di berbagai negara masih menginginkan adanya kerja sama antarnegara untuk mengatasi persoalan bersama.
“Namun masyarakat tetap menginginkan agar negara-negara bekerja sama mengatasi situasi tersebut. Menurut The Rockefeller Foundation dan Focaldata, 69 persen masyarakat di 34 negara menilai kondisi dunia memburuk dalam satu tahun terakhir,” ujar Al Busyra.
Dalam situasi tersebut, diplomasi publik atau people to people diplomacy dinilai semakin penting. Hubungan internasional tidak hanya dibangun melalui komunikasi antarpemerintah, tetapi juga melalui interaksi langsung masyarakat kedua negara.
“Ke depan, diplomasi publik atau people to people diplomacy akan semakin penting dalam hubungan dan kerja sama internasional,” katanya.
Pendekatan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam membangun hubungan lintas negara. Dengan demikian, diplomasi tidak hanya berlangsung di ruang pertemuan pejabat, tetapi juga melalui berbagai kegiatan yang mempertemukan masyarakat Indonesia dan negara mitra.
3. PPIT telah menggelar sekitar 45 kegiatan dalam 16 bulan
Dok. Istimewa Sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan masyarakat Indonesia dan Tiongkok, PPIT mengklaim telah menyelenggarakan sekitar 45 kegiatan selama 1 tahun 4 bulan terakhir.
Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dari kedua negara. Al Busyra menyebut berbagai kegiatan itu menjadi salah satu bentuk pelaksanaan diplomasi publik yang dapat memperluas hubungan Indonesia-Tiongkok.
“Dalam 1 tahun 4 bulan, PPIT telah menyelenggarakan sekitar 45 kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat Indonesia dan Tiongkok,” tuturnya.
China-Indonesia Think Tank Forum 2026 sendiri menjadi salah satu ruang diskusi untuk membahas peluang, tantangan, serta masa depan kerja sama kedua negara.
Forum tersebut dibuka oleh Pelaksana Tugas Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora BRIN, Dr. Muhammad Najib Azca. Dari pihak Tiongkok, sambutan disampaikan oleh Wakil Direktur Jenderal National Institute of International Strategy, Chinese Academy of Social Sciences (NIIS, CASS), Prof. Chen Xin.
Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari peneliti, akademisi, pejabat pemerintah, insan pers, serta pembuat keputusan dari Indonesia dan Tiongkok.
