Ancaman Berlapis Lumbung Padi Jawa Barat
- Pantura Jawa Barat menjadi penopang pangan utama: Indramayu, Karawang, dan Subang menyumbang hampir 38 persen produksi padi Jabar 2025, saat produksi provinsi mencapai 10,23 juta ton GKG.
- Sekitar 70 persen petani Pantura merupakan penggarap atau penyewa lahan, sementara 60 persen bergantung pada pinjaman pengijon; biaya produksi, sewa, bagi hasil, dan rantai perdagangan menekan keuntungan.
- Sawah menghadapi ancaman banjir, kekeringan, OPT, longsor, keterbatasan irigasi, serta alih fungsi lahan; pada 2026, banjir berdampak pada 32.479 hektare dan kekeringan 16.344 hektare.
Bandung, IDN Times - Hamparan sawah di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat ibarat nyawa untuk memenuhi dapur pangan nasional. Jutaan orang yang tinggal di tatar Pasundan ini sangat bergantung dengan hasil panenan dari para petani di kawasan Indramayu hingga Karawang tersebut.
Suara deru mesin panen menjadi bebunyian yang paling dinantikan oleh para petani di wilayah tersebut. Senyum lebar, sumringah para penggarap sawah dan pemilik lahan selalu dijumpai setiap satu tahun dua kali. Namun, di balik semua hal tersebut lumbung padi Jabar ini menghadapi ancaman berlapis.
Bukan hanya perubahan cuaca yang membuat petani harus berjibaku mempertahankan hasil panen. Banjir, kekeringan, longsor, hingga serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) terus membayangi lahan pertanian.
Belum lagi, persoalan kepemilikan sawah dan keterbatasan modal membuat sebagian petani berada dalam posisi rentan. Potret ini turut ditemui di wilayah Kabupaten Indramayu.
Sebagai salah satu daerah penyangga produksi padi Jawa Barat, orang yang bekerja mengolah sawah di Indramayu belum tentu menjadi pemilik lahan. Sebagian petani harus menyewa tanah atau menjalankan sistem bagi hasil dengan pemilik sawah.
1. Banyak petani yang tidak punya lahan sendiri
Ilustrasi petani sedang menyiram air pada lahan pertanian. IDN Times/Daruwaskita Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu, Sutartang, memperkirakan hampir 70 persen petani di kawasan Pantura, mulai dari Karawang hingga Cirebon, merupakan petani penggarap atau penyewa lahan. Sementara petani yang menggarap sawah milik sendiri diperkirakan hanya sekitar 30 persen.
"Di Pantura dari Karawang sampai Cirebon, hampir 70 persen itu petani penggarap atau penyewa. Yang punya lahan sendiri sekitar 30 persen," ujar Sutartang kepada IDN Times.
Menurut dia, sebagian pemilik lahan memilih menyewakan sawahnya kepada orang lain. Akibatnya, orang yang bekerja langsung menanam dan memanen padi tidak selalu memiliki tanah yang menjadi sumber penghidupannya.
Situasi tersebut membuat petani penggarap harus menanggung beban produksi di atas lahan yang bukan miliknya. Mereka perlu menyiapkan biaya pengolahan tanah, benih, pupuk, hingga kebutuhan selama masa tanam. Pada sistem sewa, ada pula kewajiban membayar biaya penggunaan lahan. Sementara dalam sistem bagi hasil, hasil panen harus dibagi dengan pemilik sawah.
Persoalan modal turut memperberat kondisi tersebut. Sutartang memperkirakan sekitar 60 persen petani masih mengandalkan pinjaman kepada pengijon atau pemberi pinjaman informal untuk memenuhi kebutuhan pertanian.
"Kalau petani itu banyak yang pinjam ke pengijon. Sekitar 60 persen," katanya.
Ketergantungan terhadap pinjaman juga membuat petani memiliki tanggungan ekonomi, bahkan sebelum hasil panen diperoleh. Ketika tanaman mengalami gagal panen, modal yang sudah dikeluarkan berisiko tidak kembali. Petani juga tetap harus memikirkan kewajiban sewa lahan maupun pembayaran pinjaman.
Luka belum kering, harga gabah di tingkat petani juga menjadi hal yang membuat petani harus merasakan was-was. Sutartang menyebut harga gabah kering panen (GKP) di tingkat tengkulak pada musim tanam kedua atau MT2 berada di kisaran Rp8.000 hingga Rp8.500 per kilogram. Harga itu lebih tinggi dibandingkan harga pembelian Bulog yang disebutnya berada di angka Rp6.500 per kilogram.
"Kalau di tengkulak sekarang Rp8.000 sampai Rp8.500. Kalau Bulog Rp6.500, jadi petani lebih memilih ke tengkulak," kata Sutartang.
Menurut dia, harga gabah pada musim tanam pertama masih berada di kisaran Rp7.000 per kilogram. Kenaikan mulai terasa sejak Agustus hingga November. Bagi petani yang memiliki tanggungan biaya produksi dan pinjaman, harga jual menjadi salah satu faktor yang menentukan kemampuan mereka membiayai musim tanam berikutnya.
"Belum lagi Bulog kemarin menyerap saat MT1. Waktu itu kebanyakan varietas yang ditanam adalah jenis kebo. Notabene harganya lebih murah dibandingkan jenis IR. Itu grade-nya lebih rendah. Makanya itu yang masuk ke Bulog," katanya.
2. Harga beli belum sepenuhnya menguntungkan petani
Ilustrasi. Petani memanen padi di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. (IDN Times/Herka Yanis P.) Petani umumnya menjual hasil panen dalam bentuk gabah, kemudian masuk ke tengkulak atau penggilingan untuk diolah menjadi beras, sebelum dipasarkan ke berbagai daerah. Sutartang menilai, penggilingan besar dan perusahaan yang memiliki merek beras berpotensi memperoleh nilai tambah dari proses pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran.
"Sebenarnya dengan kondisi harga sekarang, petani merasa terbantu. Harga Rp8.000 per kilogram itu sudah lumayan. Sementara GKG (gabah kering giling) bisa mencapai Rp9.000 per kilogram. Itu keuntungan bagi petani," tuturnya.
Sebagian besar beras hasil produksi Indramayu, kata Sutartang, dikirim ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta. Sebagian lainnya dipasarkan ke Bandung serta pasar lokal di Indramayu dan Cirebon. Namun, dia belum mengetahui jumlah pastinya berapa ton uang dikirim ke wilayah tersebut setiap tahunnya.
"Berdasarkan informasi, tengkulak-tengkulak memang memasok ke sana (Pasar Induk Cipinang, Jakarta)," ucapnya.
Di luar persoalan harga dan rantai perdagangan, lahan pertanian juga menghadapi tekanan alih fungsi. Sutartang mengamati sejumlah kawasan di Indramayu yang sebelumnya merupakan sawah kini berubah menjadi perumahan, pasar, hingga kawasan industri.
Ia mencontohkan wilayah Karangampel dan sekitar Sindang yang menurut pengamatannya mengalami perubahan penggunaan lahan. Sutartang menyebut luas lahan pertanian Indramayu berdasarkan informasi Dinas Pertanian berada di kisaran 130 ribu hektare. Namun, ia mempertanyakan kesesuaian data luas lahan yang dimiliki sejumlah instansi dengan kondisi di lapangan.
"Nah, ini juga menjadi persoalan. Data BPS dan BPN belum sinkron mengenai luas lahan. Sementara data pengairan juga memiliki catatan sendiri. Sejak saya masuk KTNA pada 2000 sampai sekarang, jumlah luas lahan dalam data tertentu seolah tidak mengalami perubahan," kata dia.
Ketersediaan air menjadi persoalan lain yang membatasi produktivitas pertanian di Indramayu. Sutartang menyebut sebagian besar petani masih menjalankan dua kali musim tanam dalam setahun. Sementara program indeks pertanaman tiga kali atau IP300 belum bisa diterapkan secara merata karena keterbatasan pasokan air.
Sebagian kebutuhan air pertanian berasal dari Waduk Jatigede dan Jatiluhur. Namun, menurut Sutartang, sejumlah wilayah seperti Kroya, Gabuswetan, dan sebagian Kandanghaur belum memperoleh pasokan air dari kedua sumber tersebut.
2. Bencana alam menjadi persoalan besar
Ilustrasi petani memanen dan memotong (IDN Times/Dhana Kencana) Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat produksi padi provinsi ini pada 2025 mencapai 10,23 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah tersebut meningkat 18,54 persen dibandingkan produksi 2024 yang mencapai 8,63 juta ton GKG.
Peningkatan produksi itu juga diikuti kenaikan luas panen, di mana pada tahun 2025, luas panen padi Jawa Barat mencapai sekitar 1,76 juta hektare, bertambah 18,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sekitar 1,48 juta hektare. Produksi beras untuk konsumsi penduduk pun mencapai 5,91 juta ton, meningkat dari 4,98 juta ton pada 2024.
Indramayu menjadi salah satu daerah dengan kontribusi produksi terbesar. Pada 2025, produksi padi kabupaten tersebut mencapai 1,58 juta ton GKG. Karawang menyusul dengan 1,19 juta ton dan Subang sebanyak 1,09 juta ton.
Jika digabungkan, produksi ketiga kabupaten tersebut mencapai sekitar 3,87 juta ton atau hampir 38 persen dari total produksi padi Jawa Barat. Angka ini memperlihatkan betapa pentingnya kawasan Pantura bagi pasokan pangan provinsi.
Sementara itu, data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distanhorti) Provinsi Jawa Barat menunjukkan, sepanjang 2026 banjir menjadi salah satu bencana dengan dampak paling luas terhadap pertanaman padi. Lahan pertanian padi yang terdampak banjir mencapai 32.479 hektare (ha). Dari jumlah tersebut, 5.189 ha mengalami kerusakan berat atau puso.
Dampak itu lebih besar dibandingkan 2025, ketika luas lahan terdampak banjir tercatat 30.169 ha dengan 2.621 ha mengalami puso. Bahkan, jika dibandingkan dengan 2022, luas lahan terdampak pada 2026 meningkat lebih dari tiga kali lipat.
"Banjir pada musim hujan pun berdampak pada kerusakan pertanaman padi. Kondisi banjir pada tahun 2026 yaitu terkena seluas 32.479 ha dan Puso 5.189 ha," kata Sekretaris Distanhorti, Provinsi Jawa Barat, Yanti Hidyatun Zakiah.
4. Angka puso juga mengalami peningkatan
Ilustrasi petani tengah beraktivitas di sawah. IDN Times/Riyanto. Banjir memang bukan ancaman baru bagi pertanian Jawa Barat, tepatnya di 2023, luas lahan yang terdampak bahkan mencapai 37.043 ha, dengan 21.110 ha di antaranya mengalami puso. Sementara pada 2024, lahan terdampak tercatat 15.578 ha dengan puso 1.550 ha.
Ketika musim hujan membawa ancaman banjir, musim kemarau menghadirkan persoalan berbeda. Ketersediaan air menjadi penentu keberlangsungan tanaman, terutama di wilayah yang belum memiliki dukungan irigasi memadai.
Yanti berujar, pemenuhan air untuk kebutuhan budidaya padi di sentra produksi Kabupaten Pantura meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, Indramayu, Subang, dan Cirebon sebagian besar dipenuhi melalui saluran irigasi teknis. Di mana sumber air irigasi berasal dari beberapa bendungan besar yaitu,Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu Bagian Barat berasal dari tiga Bendungan Jatiluhur.
Sedangkan Kabupaten Indramayu dan Cirebon berasal dari Bendungan Jatigede, dan terdapat bendungan lainnya yang belum optimal pemanfaatannya akibat jaringan irigasi yang belum dibangun, yaitu Bendungan Sadawarna mengairi Subang Bagian Timur dan Indramayu Bagian Selatan-Barat.
"Kemudian, bendungan Cipanas yang mengairi Kabupaten Indramayu Bagian Selatan dan Sumedang Bagian Utara. Di sisi lain ada saluran irigasi besar (kewenangan pusat) yang melintasi kabupaten di Pantura meliputi, saluran Irigasi Tarum Barat, Tarum Utara, dan Tarum Timur, sumber air berasal dari Bendung Jatiluhur (Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu Bagian Barat)," jelas Yanti.
Mengenai jadwal pengairan, Yanti menyampaikan hal tersebut sebetulnya sudah disusun bersama-sama para pihak yang berkepentingan, meliputi juru pengairan, penyuluh/UPTD, Dinas Pertanian, Dinas Sumber Daya Air, BBWS, perum Jasa Tirta. Jadwal aliran irigasi pun sudah disesuaikan dengan proyeksi debit air, disusun selama satu tahun.
Hanya saja, areal lahan sawah di ujung saluran pada setiap musim kemarau selalu menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan airnya. Daerah yang terkendala berada di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu.
"Ada beberapa faktor penyebabnya, debit air tidak cukup sampai ke areal sawah ujung saluran, adanya kerusakan jaringan irigasi maupun endapan sedimen dan lumpur, dan petani tidak dapat menggunakan air di saluran ujung karena kandungan garamnya tinggi," kata Yanti.
Distanhorti Jabar juga mencatat, kekeringan sepanjang 2026 berdampak terhadap 16.344 ha lahan pertanian di 27 kabupaten/kota. Dari luas tersebut, 3.027 ha mengalami puso. Angka tersebut menunjukkan perubahan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Di mana pada 2025, tidak tercatat lahan pertanian yang terdampak kekeringan di Jawa Barat. Namun, pada 2023, kekeringan pernah melanda 21.168 ha lahan dengan 2.561 ha mengalami puso. Bahkan pada 2022, lahan puso akibat kekeringan mencapai 6.354 ha dari total 17.689 ha lahan terdampak.
Artinya, ancaman terhadap pertanian tidak berhenti ketika banjir surut. Pada musim berikutnya, petani masih harus menghadapi kemungkinan kekurangan air yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil panen.
Selain bencana hidrometeorologi, serangan organisme pengganggu tanaman juga menjangkau area pertanian yang cukup luas. Sepanjang 2026, lahan yang terserang OPT di Jawa Barat mencapai 16.640,50 ha, dengan 46 ha mengalami puso.
Luas tersebut merupakan akumulasi serangan pada musim tanam 2025/2026 dan musim tanam 2026. Pada periode pertama, serangan OPT menjangkau 8.844 ha dengan puso 21 ha. Sementara pada musim tanam 2026, luas lahan terdampak mencapai 7.796,50 ha dengan puso 25 ha.
Lepas dari mulut harimau, jatuh ke mulut buaya, ancaman bencana longsor pada 2026, lahan pertanian padi yang terdampak longsor tercatat 83 ha, dengan 43 ha mengalami puso. Dalam beberapa tahun terakhir, dampak longsor terhadap lahan pertanian juga mengalami perubahan.
Misalnya, di 2022, luas lahan terdampak mencapai 87 ha dengan puso 61 ha. Angka tersebut turun pada 2023 menjadi 43 ha dengan puso 38 ha, sebelum meningkat menjadi 172 ha pada 2024 dan 187 ha pada 2025.
Sejumlah fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa para petani terus berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan nasi dalam setiap piring dalam rumah tangga. Namun, nyatanya petani di Indramayu tidak banyak mendapat keuntungan, karena hal tersebut ada pada pabrikasi dengan pemegang merek.
