Gibran Mengundurkan Diri, PPP DPRD Jabar: Wapres Baru Harus Sesuai UU
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada 12 November 2026, dan surat tersebut telah diterima untuk segera diputuskan.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Barat Zaini Shofari berharap pengunduran diri Gibran mengakhiri gonjang-ganjing politik, sementara masyarakat daerah menunggu langkah MPR dan pemimpin pusat.
Zaini meminta penentuan wakil presiden pengganti dilakukan saksama sesuai konstitusi, undang-undang, dan aturan berlaku agar tidak memicu polemik berkepanjangan serta menjaga kepercayaan publik.
Bandung, IDN Times - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah resmi mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Surat tersebut pun telah diterima dan akan segera diputuskan.
Merespons hal tersebut, Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari mengatakan, situasi ini sempat terjadi di Indonesia ketika Mohammad Hatta melepaskan jabatan Wakil Presiden pada 1956. Meski demikian, dia menilai kedua peristiwa tersebut memiliki latar belakang berbeda.
"Indonesia punya pengalaman Wapres mundur, dulu Mohammad Hatta tahun 1956. Hal ini berulang meskipun mungkin latarnya menjadi berbeda," kata dia saat dikonfirmasi.
1. Berharap gonjang-ganjing politik segera berakhir
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari (Istimewa) Zaini berharap pengunduran diri Gibran juga bisa mengakhiri polemik politik yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut kini bergantung pada keputusan para pemimpin di tingkat pusat.
Dia menyebut, masyarakat di daerah hanya bisa menunggu langkah yang akan diambil lembaga negara, khususnya MPR, dalam menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut.
"Termasuk kalau hari ini konsentrasi gonjang-ganjing karena konstelasi politik salah satunya, mudah-mudahan sudah bisa disudahi. Ini akan sangat bergantung pada pemimpin-pemimpin di pusat, di Jakarta," katanya.
"MPR pasti akan segera menentukan langkah-langkah selanjutnya. Kita sebagai warga di daerah tentu menunggu saja," katanya.
2. Minta proses penggantian Wapres sesuai konstitusi
Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (dok. Sekretariat Presiden) Lebih jauh, Zaini mengingatkan agar proses penentuan wakil presiden pengganti Gibran tidak dilakukan secara serampangan. Kepastian mekanisme hukum dinilai penting agar keputusan yang diambil tidak kembali memunculkan perdebatan politik berkepanjangan.
Dia meminta seluruh tahapan mengacu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, nantinya kondisi serupa tidak akan terulang kembali.
"Untuk menentukan Wapres itu jangan sampai menimbulkan polemik yang kemudian akan sangat panjang, kemudian berulang lagi seperti hari ini. Itu harus betul-betul saksama secara konstitusional, secara aturan, termasuk di undang-undang juga harus betul-betul clear," katanya.
3. Jangan sampai wakil presiden baru kembali berpolemik
Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (dok. Sekretariat Presiden) Menurut Zaini, kepastian proses tersebut juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
"Sehingga rakyat juga bisa menjadi percaya, terus kemudian hari tidak terjadi apa-apa, termasuk protes lagi secara konstitusional," katanya.
Sebelumnya, Ketua MPR, Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran sudah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden.
"Baru saja pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI menerima Wakil Presiden RI, Mas Gibran Rakabuming. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Dalam pertemuan tersebut, dia menyampaikan maksud menemui kami sebagai pimpinan MPR, menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI," kata Muzani.
