Disdik Jabar Minta Sekolah Tidak Buru-buru Copot Foto Wapres Gibran
- Disdik Jawa Barat meminta SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta tidak buru-buru mencopot foto Wapres Gibran Rakabuming Raka.
- Disdik Jabar menunggu keputusan resmi MPR serta arahan pemerintah pusat, karena pengunduran diri Gibran belum memiliki kepastian hukum.
- Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan MPR memproses surat pengunduran diri Gibran dan memiliki waktu 60 hari untuk menetapkan wakil presiden definitif pengganti.
Bandung, IDN Times - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat meminta agar seluruh sekolah SMA, SMK, dan SLB baik negeri dan swasta tidak melakukan pencopotan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meski telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR RI, Kamis (12/11/2026).
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Purwanto mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan resmi MPR RI terkait pengunduran diri Gibran, sebelum mengeluarkan arahan kepada sekolah-sekolah.
"Belum ada juga imbauan dari pusat, dari pemerintah. Kalau sekiranya nanti sudah resmi diputuskan oleh MPR, diterima, kita lihat perkembangannya," ujar Purwanto saat dihubungi, Kamis (12/11/2026).
1. Sarankan menunggu keputusan MPR
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat, Purwanto (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Purwanto mengatakan, hingga saat ini Disdik Jabar belum menerima instruksi maupun imbauan dari pemerintah pusat, mengenai pencopotan foto Gibran di lingkungan sekolah. Dia menegaskan, akan menunggu perkembangan dan arahan dari pemerintah sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
"Kami kan baru tahu Wakil Presiden mengundurkan diri dari televisi. Kemudian apakah itu sudah menjadi kekuatan hukum atau belum, MPR-nya juga belum sidang," katanya.
Purwanto pun menyarankan agar para Kepala Sekolah menunggu keputusan resmi, dari lembaga yang berwenang menerima pengunduran diri Wakil Presiden.
"Ya, sebaiknya menunggu keputusan dari lembaga tertinggi yang berhak menerima pengunduran diri Pak Wapres. Akan lebih arif menerima itu setelah lembaga yang berwenang memutuskan," ucapnya.
2. Ketua DPRD Jabar tidak larang pencopotan foto Gibran
Koalisi Masyarakat Sipil Jabar copot foto Wapres Gibran Rakabuming Raka dari kantor DPRD Jabar. Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna tidak melarang mengenai pencopotan foto Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Kendati begitu, Buky meminta agar semua pihak termasuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang ada di DPRD Jabar bisa terlebih dahulu menghormati proses pemunduran diri Wapres Gibran yang saat ini masih berjalan di MPR. Namun, jika memang ada yang melakukan pencopotan dia tidak melarang.
"Saya kira kita tunggu aja sampai resmi mundur gitu. Kalau misalnya ada pihak-pihak yang menurunkan foto wakil presiden, itu menurut saya tindakan pribadi ya, jadi bukan institusi," kata dia.
3. MPR punya waktu 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden pengganti Gibran
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani membacakan isi surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden ke-14 RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (IDN Times/Amir Faisol) Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya memiliki 60 hari untuk mendapatkan wakil presiden definitif sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka. Hal itu sesuai dengan UUD 1945 pasal 8 ayat (2) mengenai mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan.
Saat ini pimpinan MPR sedang mengadakan rapat untuk memproses surat pengunduran diri yang disampaikan Gibran pada Kamis (12/11/2026).
"MPR punya waktu 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan wakil presiden definitif pengganti Mas Gibran," ungkap Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
