PPKM Level 2, Kab. Tasikmalaya Ogah Buka Tempat Wisata
Kabupaten Tasikmalaya, IDN Times - Tidak sedikit daerah di Indonesia yang berharap segera pulih dari badai COVID-19 yang terjadi beberapa bulan terakhir. Bagaimana tidak, pengusaha daerah biasanya berharap mereka segera bisa kembali membuka usahanya.
Namun tidak selamanya daerah yang telah berada di level aman dari COVID-19 begitu saja membuka pintu ekonomi mereka. Seperti misalnya Kabupaten Tasikmalaya, di mana memilih untuk tidak membuka sektor pariwisatanya meski telah berada di Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2.
Sebenarnya, dalam aturan yang berlaku, daerah dengan status PPKM Level 2 berhak untuk membuka pariwisata mereka. Syahdan, apa yang membuat satu-satunya wilayah PPKM Level 2 di Jawa Barat ini ogah membuka pariwisata mereka?
1. Khawatir kembali ke PPKM Level 4
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya, Nana Heryana, mengaku khawatir daerahnya kembali ke PPKM Level 4 jika buru-buru membuka pariwisata mereka. Belakangan ini, daerahnya memang menuai pujian dan menjadi contoh dalam menekan angka penyebaran COVID-19.
"Dikhawatirkan Kabupaten Tasikmalaya yang sudah Level 2, dengan wisata dibuka malah jadi Level 4," kata dia, seperti ditulis Antara Jabar, Sabtu (7/8/2021).
2. Jika wisata dibuka, yang datang bukan hanya warga Kab. Tasikmalaya saja
.jpg)
Kabupaten Tasikmalaya sendiri saat ini dikelilingi berbagai daerah di Jabar yang didominasi oleh kota/kabupaten dengan status PPKM Level 4. Maka itu, wajar kiranya mereka begitu khawatir penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tasikmalaya malah terkatrol dengan dibukanya pariwisata.
"Posisi kita di tengah dengan daerah lainnya, sementara daerah lain masih PPKM Level 3 dan Level 4," ujar Nana.
"Kalau dibuka yang datang ke objek wisata itu tidak serta merta hanya orang Kabupaten Tasikmalaya, jadi kita belum buka," katanya.
3. Rencana bantuan bagi pengusaha pariwisata
Menurut Nana, Selama objek wisata ditutup, Pemkab Tasikmalaya akan memberikan bantuan untuk meringankan beban pelaku usaha wisata di tengah pandemi COVID-19. Pemkab juga mengakui bahwa tidak sedikit pengusaha yang kecewa dengan keputusan itu.
"Kita sedang ajukan ke pusat dan provinsi, kita sudah data pelaku usaha yang berizin untuk menerima bantuan," tuturnya.
