Polda Jabar Pastikan Ikut Pantau Kelancaran Distribusi LPG 3 Kg
Bandung, IDN Times - LPG 3 kilogram (kg) sempat susah didapat oleh masyarakat karena hanya dijual di pangkalan resmi. Setelah mendapat desakan dari masyarakat, aturan ini kemudian dibatalkan oleh Menteri ESDM, Bahlil.
Pendistribusian LPG 3 kg pun akan terus dikawal termasuk aparat kepolisian. Di Jawa Barat (Jabar), Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Jabar telah melakukan koordinasi dengan Pertamina untuk memastikan ketersediaan stok gas LPG 3 kg di Jawa Barat. Koordinasi ini dilakukan untuk mengantisipasi penimbunan gas LPG 3 kg yang telah beredar di tiap pangkalan.
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abast hasil dari pengecekan, ketersediaan stok LPG 3 kg di Jawa Barat masih aman. "Sampai saat ini, hasil pengecekan, Pertamina masih memiliki stok gas LPG 3 kg yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," kata dia, Selasa (4/2/2025).
1. Antisipasi adanya penyalahgunaan
Selain itu, Polda Jabar juga telah memastikan kelancaran distribusi LPG 3 kg di Jawa Barat. Kepolisian telah melakukan pengawasan dan monitoring di lapangan bersama jajaran Polres di setiap kabupaten/kota untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan LPG 3 kg di pangkalan atau oleh oknum perorangan (pengecer).
"Kita akan terus melakukan pengawasan dan monitoring untuk memastikan bahwa LPG 3 kg tersedia dengan lancar dan tidak ada penimbunan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu," katanya.
Sampai saat ini, Polda Jabar belum menemukan adanya pelaku usaha yang melakukan penimbunan gas LPG 3 kg di Jawa Barat. Dengan demikian diharap dengan pengawasan ini ketersediaan LPG 3 kg di Jawa Barat dapat terjamin dan masyarakat tidak perlu khawatir tentang kelangkaan gas.
2. Perubahan sistem distribusi untuk tekan harga
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan persoalan distribusi LPG 3 kg yang sempat menimbulkan antrean panjang akan segera teratasi. Dia menegaskan, kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kelangkaan, melainkan adanya perubahan sistem distribusi yang memerlukan penyesuaian di lapangan.
Menurut Bey, LPG 3 Kg adalah kebijakan dari Kementerian ESDM. Sementara yang terjadi saat ini, supaya LPG tepat sasaran dan juga disparitas harganya tidak terlalu jauh.
Menurutnya, antrean panjang yang terjadi beberapa waktu lalu telah dikomunikasikan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina.
3. Perubahan atuan terlalu mendadak
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Dasco mengaku, sering datang ke Istana untuk berdiskusi dengan Prabowo.
"Saya kan memang kerap komunikasi dengan Pak Presiden, cuma saya gak tahu kenapa hari ini disuruh lewat pintu ini, banyak wartawan ini," ujar Dasco di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Dasco menyinggung soal kebijakan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kilogram belum tersosialisasi dengan baik sehingga aturan tersebut dibatalkan.
"Kita melihat bahwa penerapan aturannya mendadak, tidak tersosialisasikan sehingga kemudian dampaknya tidak dihitung kemudian terjadi penumpukan-penumpukan masyarakat yang perlu gas LPG," kata dia.
