Pengamat: Gaya Kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi Narsistic Autocratic

Yang teranyar, ialah soal penanganan banjir untuk wilayah Kabupaten dan Kota Bogor hingga Bekasi dengan mengevaluasi tata ruang dari puncak. Salah satunya yaitu tindakan membongkar kawasan objek wisata Hibisc Fantasy Puncak, dengan alasan tambahan bahwa pembongkaran dilakukan karena ada ketidak-sesuaian izin.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Parahyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono mengatakan, Dedi Mulyadi merupakan sosok yang autocratic atau memiliki kekuasaan mutlak dan tidak mau mendengarkan masukan.

Widya pun menyindir sikap narsis yang dilakukan Dedi Mulyadi. Hal itu dibuktikan dengan intensitasnya dalam mengunggah konten di media sosial pribadinya.

"Kalau melihat polanya dalam beberapa pekan ini, saya cenderung mengatakan bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah autocratic. Dalam gaya kepemimpinan ini, sang pemimpin memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi," ujarnya.

"Dengan begitu, pemimpin cenderung mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan pihak yang lain. Hanya saja dengan kebiasaannya yang narsistik dalam media sosial, jadinya saya menambahkan istilah narsistic-autocratic," ujarnya.

Gaya kepemimpinan seperti itu, Widya memastikan, memiliki dampak negatif. Salah satunya yaitu perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jabar tidak mendapatkan informasi yang lengkap atas keputusan sang gubernur.

"Dampaknya bawahan kurang terinformasikan dengan keputusan yang diambil, sehingga tidak jarang bawahan juga tidak mengetahui konsekuensi dari keputusan yang sudah dibuat atasannya," ujarnya.

"Alhasil ketika dampak keputusannya buruk maka bawahan seolah hanya berperan sebagai pemadam kebakaran saja. Berbeda halnya kalau bawahan dilibatkan dari awal dalam pengambilan keputusan," ujar Kristian.

Di sisi lain, Dedi dinilai menjalankan kepemimpinannya secara one man show, tanpa melibatkan wakilnya Erwan Setiawan. Ia menilai hal tersebut tidak baik dan kurang kolaboratif.

Sebab, sejak pelantikan, peran Erwan Setiawan nyaris tak terlihat. Padahal seharusnya menurut dia, Dedi bisa melakukan pembagian tugas dengan wakilnya.

"Dalam beberapa pekan kepemimpinan beliau (Dedi Mulyadi), saya merasakan bahwa peran Wagub (Erwan) kurang tampak. Menurut saya perlu pembagian tugas yang sama di antara keduanya, sehingga tampak sinergitas kepemimpinan keduanya," tuturnya.

Dalam memimpin Jawa Barat, sosok Wakil Gubernur dan Gubernur harus bekerja bersama menjalankan roda kepemerintahan. Namun, yang terjadi saat ini hanya sosok gubernur yang begitu dominan.

"Sebab bagaimana pun masyarakat memilih mereka sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur. Jadi tidak bisa juga jika peran salah satunya begitu dominan sementara yang lainnya tampak seperti tidak bekerja sama sekali," ungkapnya.

Sementara itu baik Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan keduanya merupakan pejabat publik dari hasil Pilkada 2024. Artinya, mereka sama-sama menerima penghasilan dari APBD yang sumbernya dibiayai masyarakat.

"Mereka berdua menerima penghasilan dari APBD yg sumbernya dibiayai dari pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat sehingga keduanya harus menunjukkan kinerja yang pantas dan accaptable bagi masyarakat Jawa Barat," ujarnya.