Pemprov Jabar Targetkan Efisiensi Anggaran Capai Rp4 Triliun

Salah satu yang mungkin dialihkan yaitu anggaran perjalanan dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pegawai di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Hanya saja, ia meminta, pengurangan ini tidak dipukul rata; harus lebih selektif.

"Yang pasti perjalanan dinas, program-program jadi kami minta kepada seluruh kepala dinas jangan pukul rata jangan pukul rata misalnya 70 persen SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), ya jangan seperti itu. Lihat lagi detail program-program apa yang misalnya bisa disetop, tapi jadi jangan pukul rata," katanya.

Bey mencontoh, beberapa perangkat daerah yang memang bertugas harus terus keliling kabupaten dan kota, seperti inspektorat, maka perlu diperhatikan dalam pengurangan perjalanan dinasnya.

"Inspektorat masih perlu SPPD ya, silakan kan memang harus perlu keliling Jawa Barat. Atau misalnya di Biro Hukum memang, tapi misalnya kan ada juga yang lain minimal dikurangi jumlah orang," ujarnya.

Disinggung soal anggota DPRD Provinsi Jawa Bat yang sudah menghilangkan anggaran dinas ke luar negeri, Bey memastikan, pemerintah provinsi akan lebih selektif. Artinya anggaran itu tetap ada namun dikurangi.

"Akan mengurangi dengan secara signifikan, tapi menghapus sampai nol itu tidak. Tapi sekali lagi, kami betul-betul mempertimbangkan mana yang perlu sekali," katanya.

Ia menegaskan, pemerintah provinsi akan lebih menimbang mana saja perjalanan dinas yang dirasakan penting. Adapun jika diharuskan melakukan perjalanan dinas, maka jumlah orangnya harus dikurangi.

"Sekali lagi, tidak di-nol-kan, tapi sudah pasti turunnya signifikan dan kami mencari selektif dan manfaat gak nih tujuan perjalanan dinasnya. Misalnya untuk pembangunan rumah sakit, mau ngapain? Belajar apa? Di sini emang tidak ada?" katanya.

"Atau bisa gak belajarnya secara virtual, jadi betul-betul harus mempertimbangkan betul, manfaatin, jangan sampai di satu sisi kita menghemat -hemat, mengefisiensikan di satu sisi lagi berangkat ke luar negeri foya-foya, jangan seperti itu," tuturnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Ono Surono mengklaim jajaran legislatif sudah ikut melakukan efisiensi anggaran, salah satunya memangkas perjalanan luar negeri. Menurutnya efisiensi ini dilakukan sebelum adanya Inpres Presiden Prabowo. 

"Pimpinan kemarin sudah memangkas anggaran ke luar negeri, kami pangkas. Kami hilangkan, tidak ada perjalanan luar negeri," ujar Ono, di Kantor DPRD Jabar, Senin (3/1/2025). 

Menurutnya, anggaran di DPRD Jabar akan difokuskan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

"Misalnya dialog dan sebagainya, sehingga ya DPRD sudah melakukan itu (efisiensi). Tentunya bukan hanya di anggaran DPRD-nya, tapi anggaran dari sekretariat Dewan pun tentunya akan kita evaluasi," ucapnya.

Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman mengatakan, simulasi efisiensi anggaran sudah dilakukan beberapa hari kemarin. 

Menurutnya, rencana efisiensi akan bersumber dari berbagai pos pendanaan, termasuk belanja Organisasi Perangkat Daerah, seperti perjalanan dinas dan kebutuhan rutin lainnya, serta bantuan keuangan dan hibah kecuali yang bersifat mandatori (wajib) dan berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

"Hasil simulasi sementara menunjukkan potensi efisiensi yang dapat mencapai lebih dari Rp2 triliun," kata Herman, Senin (27/1/2025). 

Efisiensi dilakukan berdasarkan aturan Inpres, Presiden menetapkan efisiensi belanja negara sebesar Rp306 triliun, yang terdiri dari anggaran belanja kementerian sebesar Rp256 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,596 triliun.

Presiden juga menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, untuk menerapkan langkah-langkah efisiensi. Instruksi tersebut tertuang dalam Diktum Keempat, di antaranya:

1. Membatasi belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar atau focus group discussion. 

2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.

3. Membatasi belanja honorarium dengan mengacu pada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional.

4. Mengurangi belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur.

5. Memfokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik.

6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, atau jasa.

7. Menyesuaikan belanja APBD 2025 yang bersumber dari TKD.