Pemprov Jabar Segera Terbitkan Pergub Larangan Alih Fungsi Lahan
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang larangan alih fungsi lahan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor yang kerap disebabkan oleh perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali.
Dedi Mulyadi menjelaskan, Pergub tersebut nantinya akan mencakup sektor perkebunan, kehutanan, dan pertanian. Adapun larangan alih fungsi lahan ini nantinya diyakini dapat mengurangi bencana alam.
"Saya sedang menyiapkan peraturan Gubernur yaitu larangan alih fungsi lahan perkebunan, kehutanan, dan pertanian," ujar Dedi, dikutip Kamis (13/3/2025).
1. Tengah dikonsultasikan ke Kemendagri
Lebih lanjut, ia menjelaskan rancangan Pergub ini sedang dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan kesesuaiannya dengan regulasi yang lebih tinggi. Dedi berharap peraturan ini nantinya tidak bertentangan dengan keputusan di atasnya.
"Sedang dikonsultasikan dengan Kemendagri dan saya sudah menghubungi Pak Mendagri, nanti kami kaji untuk tahu bertentangan tidak dengan Undang-undang di atasnya," ungkap Dedi.
2. Berharap segera diterbitkan
Dedi berharap Pergub larangan alih fungsi lahan ini dapat segera disahkan dan diterapkan secara efektif untuk menghentikan seluruh aktivitas perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya di Jawa Barat.
"Mudah-mudahan saja direkomendir sehingga ini akan menghentikan seluruh alih fungsi di Jabar," katanya.
3. Dedi Mulyadi serius dalam perbaikan tata ruang
Sebelumnya, Dedi Mulyadi kini tengah memfokuskan diri untuk penanganan banjir dan bencana hidrometeorologi yang tengah menimpa sejumlah wilayah di Jawa Barat. Adapun wilayah yang paling sering disorot yaitu banjir di Kabupaten dan Kota Bekasi.
Selain itu, Kabupaten Bogor juga terdampak bencana yang disebabkan karena hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Menurutnya, semua persoalan ini terjadi karena banyak alih fungsi lahan.
Dengan begitu Dedi Mulyadi turut melakukan penataan ruang salah satunya di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, dengan membongkar objek wisata Hibisc Fantasy yang merupakan milik anak perusahaan BUMD PT. Jaswita.
Selain itu, beberapa objek wisata lainnya juga turut disegel karena diduga melanggar beberapa peraturan.
