Implementasi B50 Perlu Diiringi Penguatan Tata Kelola
- Implementasi B50 dipandang strategis untuk ketahanan energi nasional, tetapi memerlukan tata kelola berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, kebijakan, dan kelembagaan.
- Kajian Traction Energy Asia menyoroti biaya yang belum sepenuhnya diperhitungkan, seperti beban fiskal, utang karbon, dan potensi kerusakan mesin, serta mendorong regulasi lebih kuat.
- Pemerintah menghadapi tantangan bahan baku, infrastruktur distribusi, dan pendanaan BPDP; keberhasilan B50 juga membutuhkan produktivitas sawit, diversifikasi bahan baku, teknologi, serta kepastian regulasi.
Bandung, IDN Times - Penerapan mandatori biodiesel B50 dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, implementasinya disebut perlu dibarengi dengan tata kelola yang mampu mengakomodasi aspek ekonomi, sosial, hingga lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Strategic Discussion bertajuk "B50 dan Tata Kelola Biodiesel Indonesia: Menemukan Titik Temu antara Energi, Ekonomi, Sosial, dan Ekologi" yang diselenggarakan Katadata Green bersama Traction Energy Asia.
Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri, organisasi masyarakat sipil, dan media untuk membahas tantangan sekaligus peluang dalam memperkuat tata kelola program biodiesel sebagai bagian dari transisi energi Indonesia.
Sejumlah narasumber menilai keberhasilan implementasi B50 tidak hanya ditentukan oleh target bauran biodiesel, tetapi juga oleh kebijakan, kelembagaan, dan sistem pendukung yang mampu menjamin keberlanjutan program dalam jangka panjang.
1. Kajian soroti perlunya reformasi tata kelola biodiesel
Direktur Eksekutif Traction Energy Asia, Tommy Ardian Pratama, mengatakan kajian Apakah B50 Sepadan? Biaya Mandat Biodiesel Indonesia, dan Reformasi yang Dapat Mengubah Jawabannya menemukan sejumlah biaya dan konsekuensi yang selama ini belum sepenuhnya diperhitungkan. Beberapa di antaranya mencakup beban fiskal, utang karbon, potensi kerusakan mesin, hingga manfaat sosial bersih dari kebijakan biodiesel.
"Kajian ini ingin melihat bagaimana kebijakan biodiesel dapat dijalankan secara berkelanjutan dengan menemukan titik temu antara aspek energi, ekonomi, sosial, dan ekologi," ujar Tommy, dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, kebijakan biodiesel membutuhkan landasan regulasi yang lebih kuat. Reformasi tata kelola juga dinilai perlu mencakup pelibatan pekebun sawit mandiri, diversifikasi bahan baku melalui pemanfaatan minyak jelantah, hingga penguatan kelembagaan yang mengelola program biodiesel.
2. Pemerintah sebut B50 bagian dari strategi ketahanan energi
Mewakili Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Andi Novianto mengatakan implementasi B50 merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi di tengah dinamika geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia.
"Ke depan diperlukan peningkatan produktivitas sawit, pengaturan kuota CPO, diversifikasi bahan baku biodiesel, serta penguatan infrastruktur agar implementasi B50 dapat berjalan secara berkelanjutan," kata Andi.
Ia menjelaskan kebijakan biodiesel telah berkembang sejak diterbitkannya Instruksi Presiden pada 2006 dan kini memasuki tahap implementasi B50. Meski demikian, sejumlah tantangan masih harus dihadapi, mulai dari ketersediaan bahan baku, kesiapan infrastruktur distribusi, hingga keberlanjutan pendanaan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
3. Keberhasilan B50 dinilai tak cukup hanya bergantung pada target bauran
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran sekaligus peneliti utama kajian, Yayan Satyakti, mengatakan ketahanan energi perlu dipandang lebih luas, tidak hanya dari sisi pasokan, tetapi juga mencakup konsumsi, distribusi, keterjangkauan, aksesibilitas, dan keberlanjutan.
"Peningkatan bauran biodiesel harus diiringi peningkatan produktivitas, kesiapan teknologi, penguatan kelembagaan, serta kepastian regulasi. Ini penting untuk mendukung ketahanan energi dalam jangka panjang," ujarnya.
Menurut Yayan, keberhasilan implementasi biodiesel juga ditentukan oleh kelembagaan yang mengelola pendanaan, insentif, dan rantai pasok. Ia menilai instrumen kebijakan yang berlaku lima tahunan belum cukup untuk mengantisipasi dampak kebijakan bioenergi yang dapat berlangsung hingga puluhan tahun ke depan.
