Pemprov Jabar Peringati Pemkab Bandung Soal Izin Tambang Emas Cibodas

Ai menegaskan, lokasi pertambangan di Kabupaten Bandung ini nantinya bisa digarap oleh masyarakat setempat dengan catatan pemerintah daerah harus segera mengusulkan izin ke pemerintah provinsi. Kemudian izin tersebut diteruskan ke pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM.

"Sementara di kabupaten Bandung ada lokasi tambang, dia tidak masuk dalam wilayah pertambangan yang sudah ditetapkan kementerian. Ini kembali ke kabupaten dan kota, saat ini sudah dibuka agar mengusulkan wilayah tambang," katanya.

Di sisi lain, pemerintah kabupaten dan kota yang enggan ada titik atau blok pertambangan juga bisa mengusulkan kepada Kementerian ESDM. Pemerintah provinsi sampai saat ini masih menunggu usulan dari kabupaten dan kota termasuk Kabupaten Bandung.

"Jadi bisa saja ada yang ingin menambahkan (blok tambang), usulkan saja. Atau bisa saja ada daerah yang gak mau ada tambang, silakan bupatinya mengusulkan untuk men-drop wilayah tersebut dibebaskan dari wilayah tambang," ujarnya.

Saat ini, Dinas ESDM sudah mengirimkan surat edaran kepada kabupaten dan kota untuk mempelajari kembali titik-titik yang akan diizinkan sebagai lokasi tambang rakyat. Adapun batas waktu pengusulan ini hingga 25 Januari 2025.

"Kami sudah sebarkan surat edaran mengenai teknis pengusulan wilayah tambang. Jadi mekanismenya usulkan ke kami, nanti akan direkap setelah itu kami usulkan ke kementerian. Harus cepat karena tanggal 25 harus sudah sampai ke kementerian," kata dia.

Sebagai informasi, tambang emas ilegal di Gunung Pasir Menyan, Desa Cibodas, Kecamatan Kutawaringin sudah beroperasi selama 14 tahun. Saat ini sudah disegel oleh Polresta Kabupaten Bandung. Sebanyak tujuh orang ditangkap dan dijadikan tersangka atas penebangan tak berizin.