Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Pemprov Jabar Kaji Kredit Tanpa DP untuk Sopir Angkot Listrik
Ilustrasi angkot. (Dok. Dishub Kota Balikpapan)
  • Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta evaluasi besar-besaran terhadap angkot yang sudah tidak layak beroperasi dan melarang perpanjangan izin bagi kendaraan tak memenuhi standar.
  • Pemprov Jabar tengah mengkaji skema kredit tanpa DP melalui Bank bjb agar sopir angkot bisa beralih ke kendaraan listrik, mendukung program elektrifikasi dan BRT Bandung Raya.
  • Dedi menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur transportasi publik di wilayah terisolir seperti Sukabumi, Garut, Cianjur Selatan, dan Ciamis untuk memperluas akses masyarakat.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
22 Juli 2026

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta pemerintah kabupaten dan kota mengevaluasi operasional angkot yang banyak tidak layak beroperasi. Ia juga melarang perpanjangan izin bagi angkot yang tidak memenuhi syarat kelayakan.

22 Juli 2026

Dedi mengumumkan rencana pemberian kredit tanpa DP melalui Bank bjb bagi sopir angkot untuk membeli kendaraan listrik, sejalan dengan program elektrifikasi dan persiapan operasional BRT Bandung Raya.

kini

Pemprov Jabar sedang mengkaji skema kredit tanpa DP serta menyiapkan infrastruktur pendukung transportasi publik di wilayah yang masih terisolir seperti Sukabumi, Garut, Cianjur Selatan, dan Ciamis.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mengkaji program kredit tanpa uang muka bagi sopir angkot untuk pembelian kendaraan listrik guna mendukung elektrifikasi transportasi publik di wilayah tersebut.
  • Who?
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk Dinas Perhubungan dan Bank BJB, serta para sopir angkot di wilayah Bandung Raya.
  • Where?
    Kegiatan dan rencana ini berlangsung di wilayah Jawa Barat, dengan fokus utama pada kawasan Bandung Raya dan beberapa daerah lain seperti Sukabumi, Garut, Cianjur Selatan, serta Ciamis.
  • When?
    Pernyataan disampaikan oleh Gubernur Dedi Mulyadi pada Rabu, 22 Juli 2026, bersamaan dengan evaluasi kondisi operasional angkutan kota di berbagai kabupaten dan kota.
  • Why?
    Langkah ini dilakukan untuk memperbarui armada angkot yang banyak tidak layak beroperasi serta mendorong penggunaan kendaraan listrik demi efisiensi dan peningkatan kesejahteraan sopir.
  • How?
    Pemprov Jabar akan mengkaji skema kredit tanpa DP melalui Bank BJB bagi sopir agar dapat memiliki kendaraan listrik sendiri; detail mekanisme masih menunggu hasil kajian lebih lanjut dari pemerintah provinsi.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Pak Dedi, Gubernur Jawa Barat, bilang banyak mobil angkot yang sudah jelek dan nggak boleh jalan lagi. Dia mau sopir bisa beli angkot listrik baru tanpa bayar uang muka dulu lewat Bank Jabar. Sekarang pemerintah lagi mikir caranya biar sopir bisa punya mobil sendiri dan jalanan jadi lebih bagus di banyak tempat.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Rencana Pemprov Jabar untuk mengkaji kredit tanpa DP bagi sopir angkot listrik mencerminkan upaya nyata memperkuat kesejahteraan pelaku transportasi sekaligus mendorong modernisasi layanan publik. Langkah ini menunjukkan perhatian terhadap kelayakan kendaraan, keberlanjutan lingkungan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah yang masih terisolasi agar akses masyarakat semakin terbuka.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta agar pemerintah kabupaten dan kota turut mengevaluasi operasional angkutan kota (Angkot) di mana kondisinya kendaraannya sudah banyak yang tidak layak beroperasi.

Dedi Mulyadi menyampaikan, transportasi publik di Jawa Barat khususnya Bandung Raya telah memasuki era baru dan keberadaannya sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Atas alasan itu, kondisi kendaraannya harus bagus dan layak.

"Saya sudah minta kepala dinas perhubungan untuk segera dievaluasi karena angkutan kota terutama antar kabupaten itu sudah tidak layak. Mobilnya sudah tidak jelas bentuknya," ujar Dedi, Rabu (22/7/2026).

1. Banyak angkot bodong beroperasi

Ilustrasi angkot (Dok.Istimewa)

Dedi juga meminta agar Dinas Perhubungan tidak memberikan izin perpanjangan kepada Angkot yang memang kondisinya sudah tidak layak beroperasi. Apalagi, saat ini justru ada penambahan Angkot yang mana kondisinya pun tidak baik.

"Kemudian sudah tidak ada surat-suratnya saya lihat, itu tidak boleh lagi membuat izin perpanjangan. Untuk apa? Buat transportasi publik modern sedangkan angkot terus diperpanjang, bahkan ditambah kuotanya, itu nambah ruwet dan nambah beban hutang bagi para sopir dan para pengusaha," katanya.

Selain itu, Dedi berencana memberikan kelonggaran kredit tanpa uang mua (down payment/DP) melalui BUMD Bank bjb kepada sopir angkot agar bisa membeli kendaraan listrik. Hal tersebut disampaikan untuk mendukung elektrifikasi di Jabar.

2. Dedi Mulyadi minta angkot listrik diperbanyak

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dedi mengatakan, elektrifikasi ini juga sesuai dengan keberadaan BRT Bandung Raya yang akan segera beroperasi dalam waktu dekat ini. Sehingga, angkutan kota listrik harus lebih diperbanyak dibandingkan konvensional.

"Ke depan yang perlu kami pikirkan adalah dengan adanya BRT ini, para pemilik kendaraan angkutan kota berubah jadi listrik, dan saya harapkan saya sudah minta Bank Jabar, mereka sopir itu adalah pemilik angkutan. Dan saya ingin mereka punya kredit tanpa DP," kata dia.

Meski begitu, Dedi belum bisa menyampaikan lebih rinci sekmanya nanti akan seperti apa, karena hal itu akan terlebih dahulu dikaji oleh jajarannya.

"Nanti pemerintah provinsi lagi memikirkan untuk apa? Agar kesejahteraan tumbuh bukan hanya milik perorangan atau kapital, tetapi perorangan. Orang ngerawat mobil satu, dia sopir, kemudian dia juga pemilik, dia yang mencicil, akan jauh lebih tertib dibanding dia hanya setor di tempat lain," katanya.

3. Infrastruktur transportasi publik masih belum merata

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Di sisi lain, Dedi menambahkan, Pemprov Jabar saat ini juga tengah mengupayakan infrastruktur pendukung untuk transportasi publik. Dia mengatakan, saat ini masih banyak wilayah yang terisolir dan belum mendapatkan akses yang baik.

"Masih ada wilayah-wilayah yang terisolir pedesaan yang akses jembatannya belum terbangun, akses jalannya belum terbangun, masih menggunakan jembatan bambu, masih ada. Wilayah Sukabumi, Garut, Cianjur Selatan, kemudian Ciamis. Ini juga harus menjadi bahan fokus kita," kata dia.

Curated For You

Editorial Team

Related Article