Nomenklatur Sah, Kota Bandung Segera Punya BPBD Sendiri
Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota Bandung segera membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) baru yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Proses pendirian itu kini sudah pada tahap pencarian sumber daya manusia (SDM).
Diketahui Kota Bandung belum memiliki BPBD sejak lama. Selama ini urusan penanganan kebencanaan di bawah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB).
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan, saat ini ada beberapa persyaratan dan peraturan lainnya yang harus diselesaikan untuk membentuk BPBD. Meski begitu, nomenklatur sudah disahkan.
"Nomenklatur dan regulasinya sudah disahkan. Sekarang kami sedang menyusun organisasi dan mengisi sumber daya manusianya," ujar Farhan di Bandung, Sabtu (26/4/2025).
1. Warga Bandung harus biasa hidup dengan bencana
Menurutnya, kesiapan personel dan peralatan kebencanaan di Kota Bandung sudah cukup baik, namun yang perlu ditingkatkan adalah kesiapan masyarakat. Edukasi dan keterlibatan warga harus diperkuat agar masyarakat tak hanya responsif dalam penanganan, tapi juga aktif dalam pencegahan.
"Bandung ini berada di atas patahan. Kita harus terbiasa hidup di wilayah rawan bencana, dan itu artinya kita harus siap secara mental, pengetahuan, dan tindakan," ujarnya.
2. Bandung sudah seharusnya punya BPBD
Farhan juga mengingatkan bahwa ancaman bencana tidak hanya terjadi di wilayah perbatasan seperti Cidadap, Cibiru, dan Gedebage. Dia mencontohkan, saat banjir bandang melanda kawasan Dago, dampaknya bahkan dirasakan warga di Citepus yang jauh dari lokasi kejadian.
Dengan semangat kolaborasi dan kerja bersama, Farhan optimistis Kota Bandung bisa menjadi model kota tangguh bencana di Indonesia.
"Insya Allah, dengan berdirinya BPBD, penanganan bencana akan lebih cepat, fokus, dan terkoordinasi," ucapnya.
3. Warga tangguh bencana harus dikuatkan
Lebih lanjut, Farhan mengatakan, kompleksitas geologis dan demografis Kota Bandung membuat wilayah ini rentan terhadap berbagai bencana, mulai dari banjir, longsor, angin puting beliung, hingga potensi likuifaksi.
Merujuk pada kajian LIPI dan BRIN, ada sepuluh kecamatan di Bandung yang memiliki potensi terdampak jika terjadi likuifaksi.
"Bencana memang tidak diharapkan, tapi kita harus bisa hidup berdampingan dengannya. Karena itu, kita harus membentuk masyarakat tangguh bencana sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia Kota Bandung," katanya.
