Korupsi Gedung Setda Cirebon, Nashrudin Azis Dituntut 10 Tahun Bui

Ira pun tidak bisa menanggapi secara gamblang mengenai tuntutan jaksa yang diberikan kepada kliennya. Dia hanya menyebut, tuntutan sepuluh tahun penjara yang dijatuhkan kepada Nashrudin Aziz masih dalam tahap sewajarnya.

"Apakah terlalu tinggi atau rendah, saya tidak bisa berkomentar, karena sepuluh tahun itu tanggapan saya adalah kewenangan Jaksa," ungkapnya.

Meski begitu, Ira menyampaikan bahwa kliennya tetap akan menyampaikan nota pembelaan terhadap tuntutan tersebut pada persidangan selanjutnya.

"Nanti adalah pembela saya di minggu tanggal 30. Nah, dengarkan. Bahwa ada tiga terdakwa yang saya pegang dari enam orang terdakwa Nanti dengarkan saja apa permintaan saya terhadap seluruh tuntutan itu," katanya.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Setda Kota Cirebon, ada enam terdakwa termasuk Nashrudin Azis.

Dia sebelumnya didakwa melanggar Pasal 603 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

JPU menyebut para terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp26 miliar.

"Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara, termasuk Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa yang diubah melalui Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015, serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa No. 14 Tahun 2012," kata JPU dalam persidangan.

Selain itu, dalam dakwaan menyebutkan, mereka melanggar dokumen pengadaan, evaluasi teknis, hingga Rangka Acuan Kerja pembangunan Gedung Setda 2016.

Berdasarkan pemeriksaan fisik oleh Politeknik Negeri Bandung, terdapat kekurangan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp26 miliar, sesuai perhitungan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Subsider, perbuatan terdakwa juga melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1b dan ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata JPU.