Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi usai melantik Asep Surya jadi Bupati Bekasi. Dok Istimewa
  • Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi Kapolri, Kabareskrim, dan jajaran kepolisian atas penanganan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

  • Dedi menekankan pengusutan perkara harus proporsional dan profesional, sekaligus membuktikan semua orang setara di hadapan hukum tanpa memandang pangkat atau jabatan.

  • Ia mengingatkan kewenangan penyadapan hanya digunakan sesuai undang-undang untuk penegakan hukum serta keamanan negara, bukan kepentingan politik atau kepentingan lain.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
5 November 2026

Dedi Mulyadi mengapresiasi Polri atas penanganan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan penegakan hukum harus proporsional, profesional, dan tidak memandang pangkat atau jabatan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengomentari penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi Polri.
  • Who?
    Dedi Mulyadi, Presiden Prabowo Subianto, mantan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo, dua perwira tinggi Polri, Kapolri, Kabareskrim, dan jajaran kepolisian terlibat dalam konteks perkara.
  • Where?
    Bandung, Jawa Barat, menjadi lokasi penyampaian keterangan Dedi Mulyadi. Lokasi dugaan penyadapan dan proses penanganan perkara per saat ini masih belum diketahui.
  • When?
    Dedi Mulyadi menyampaikan keterangannya pada Kamis, 5 November 2026.
  • Why?
    Dedi Mulyadi menekankan penyadapan harus sesuai undang-undang, hanya untuk penegakan hukum serta menjaga keamanan dan keselamatan negara, bukan kepentingan politik atau kepentingan lain di luar hukum.
  • How?
    Ia mengapresiasi Kapolri, Kabareskrim, dan jajaran kepolisian, sambil meminta perkara ditangani secara proporsional dan profesional serta menerapkan kesetaraan setiap orang di hadapan hukum.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Dedi Mulyadi bicara tentang dugaan penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini juga menyeret Listyo Sigit Prabowo dan dua polisi tinggi. Dedi berterima kasih kepada polisi yang menyelidiki. Ia ingin semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Ia juga bilang penyadapan hanya boleh untuk hukum dan keamanan negara.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Apresiasi terhadap penanganan dugaan penyadapan ilegal ini menyoroti pentingnya keberanian aparat untuk menegakkan hukum secara profesional dan proporsional. Penekanan pada kesetaraan tanpa memandang jabatan, perlindungan bagi pihak lemah, serta pembatasan penyadapan pada tujuan hukum dan keamanan menunjukkan arah pengawasan kewenangan yang lebih berprinsip.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM turut memberikan komentarnya mengenai kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi Polri.

KDM menyampaikan apresiasi kepada Kapolri, Kabareskrim, serta jajaran kepolisian yang menangani perkara tersebut. Menurutnya, langkah penegakan hukum dalam kasus ini harus menjadi bukti bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang pangkat maupun jabatan.

"Kami menyampaikan rasa hormat dan apresiasi kepada Bapak Kapolri, Kabareskrim dan seluruh jajaran dalam upaya melakukan penegakan hukum terhadap kasus penyadapan ilegal kepada Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Pak Prabowo Subianto, dan berbagai tokoh penting lainnya di Indonesia," kata KDM dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).

1. KDM beri apresiasi terhadap pengungkapan kasus ini

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Ia menilai keberanian aparat dalam mengusut perkara tersebut patut diapresiasi. Namun, penanganannya harus tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas dan profesionalitas.

"Kami sangat mengapresiasi langkah dan keberanian tersebut dan kami juga memberikan rasa hormat atas penanganan perkara tersebut secara proporsional dan profesional, mendudukan setiap orang dalam kedudukan yang sama tanpa melihat pangkat dan jabatan," kata KDM.

2. Singgung soal prinsip Polri bersama masyarakat

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

KDM berharap penanganan kasus ini tidak berhenti sebagai perkara hukum semata. Menurutnya, prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus menjadi semangat bagi Polri dalam menjalankan tugas, termasuk melindungi masyarakat yang berada dalam posisi lemah.

"Dan selanjutnya, semoga prinsip dasar Polri bersama masyarakat bisa menjadi spirit dalam upaya melakukan penegakan hukum, membangun kesetaraan, melindungi orang-orang yang lemah," tuturnya.

Lebih jauh, KDM mengingatkan seluruh lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan agar tidak menyalahgunakan kewenangan tersebut. Ia menegaskan penyadapan harus dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bukan untuk memenuhi kepentingan politik atau kepentingan lain di luar hukum.

"Kami berharap bahwa seluruh lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan tidak melakukan penyadapan untuk kepentingan di luar ketentuan undang-undang," katanya.

3. Penyadapan bukan untuk kepentingan politik

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

KDM menegaskan penyadapan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum serta menjaga keamanan dan keselamatan negara.

"Penyadapan hanya diberlakukan untuk satu, penegakan hukum, dua, menjaga keamanan dan keselamatan negara, bukan untuk kepentingan politik dan kepentingan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang," katanya.

Curated For You

Editorial Team

Related Article