KDM Minta Warga Tetap Bayar Pajak di Tengah Tekanan Fiskal
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi warga yang tetap membayar pajak kendaraan di tengah tekanan fiskal, karena penerimaan pajak menopang pembangunan dan pelayanan publik.
Dedi Mulyadi meminta maaf atas layanan Pemprov Jabar yang belum optimal, serta berjanji terus mengevaluasi dan memperbaiki kualitas pelayanan bagi warga.
Saldo RKUD Pemprov Jabar per 29 Oktober 2026 mencapai Rp567,94 miliar; angka likuiditas ini belum mencerminkan keseluruhan kemampuan fiskal karena masih ada kewajiban belanja.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengapresiasi masyarakat yang tetap membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor, di tengah kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menghadapi tekanan fiskal.
Apresiasi tersebut disampaikan KDM saat kondisi kas daerah masih menjadi perhatian. Berdasarkan laporan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), saldo kas Pemprov Jabar per Kamis (29/10/2026) tercatat sebesar Rp567,94 miliar.
KDM mengatakan, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi salah satu bentuk gotong royong untuk membantu pemerintah daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
"Di tengah tekanan fiskal Pemprov Jabar yang dialami, masyarakat Jawa Barat masih bahu-membahu, bergotong royong bersama-sama memberikan bantuan terhadap Provinsi Jawa Barat dalam bentuk pembayaran pajak, terutama pajak kendaraan bermotor," ujar KDM, Jumat (30/10/2026).
1. KDM minta maaf jika pelayanan belum optimal
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting bagi keberlangsungan program pemerintah. Sebab, penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja.
"Tanpa partisipasi bapak dan inu semua, kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa," katanya.
Di tengah kondisi keuangan daerah tersebut, Pemprov Jabar tetap memiliki tanggung jawab menjaga kesinambungan pembangunan, mulai dari infrastruktur, perbaikan fasilitas umum, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
KDM pun menyampaikan permohonan maaf apabila pelayanan pemerintah provinsi selama ini belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.
Dia memastikan pemerintahannya akan terus melakukan evaluasi dan introspeksi untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada warga Jawa Barat.
"Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila layanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum optimal. Maka itu kami akan terus mengoreksi diri, introspeksi agar layanan kami bisa memuaskan seluruh warga Jawa Barat," tuturnya.
2. Masyarakat diminta ikut mengawasi pemerintah
Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyampaikan ceramah inspiratif di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) pada tanggal 8 Oktober 2025, mengajak mahasiswa dan cendekiawan untuk melihat bagaimana nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dapat bersatu untuk membentuk dunia yang lebih adil dan harmonis (uiii.ac.id) KDM menegaskan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya diwujudkan melalui pembayaran pajak. Masyarakat juga memiliki peran untuk memberikan kritik dan masukan terhadap kinerja pemerintah.
Menurutnya, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan terbaik, sedangkan masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan mengoreksi jalannya pemerintahan.
"Tugas kami melayani, tugas Bapak dan Ibu berpartisipasi dan mengoreksi," kata dia.
3. Saldo kas Pemprov Jabar tercatat Rp567,94 miliar
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi usai melantik Asep Surya jadi Bupati Bekasi. Dok Istimewa Berdasarkan laporan posisi RKUD hingga Kamis (29/10/2026) pukul 17.00 WIB, saldo kas Pemprov Jabar mencapai Rp567.949.556.627.
Pada hari yang sama, realisasi penerimaan daerah tercatat sebesar Rp13.370.054.100. Penerimaan tersebut antara lain berasal dari pajak air permukaan sebesar Rp21.541.700, opsen pajak mineral bukan logam dan batuan Rp140.136, serta retribusi daerah Rp103.945.320.
Sementara itu, pada sisi pengeluaran terdapat realisasi belanja hibah sebesar Rp250 juta dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp1.351.900.000. Selain itu, terdapat pula realisasi belanja modal untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
Meski demikian, saldo kas RKUD merupakan gambaran posisi likuiditas daerah pada waktu tertentu. Angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan keseluruhan kemampuan fiskal Pemprov Jabar karena masih ada kewajiban belanja dan kebutuhan pembiayaan program hingga akhir tahun anggaran.
