Atasi Banjir Bandung Timur, Farhan Butuh Anggaran Rp800 Miliar
- Pemkot Bandung membutuhkan sekitar Rp800 miliar selama tiga tahun untuk membangun kolam retensi dan kanal banjir berpompа di Bandung Timur, dari Ciwastra hingga Cinambo.
- Kebutuhan dana masih dikomunikasikan dengan Bappenas dan Kementerian PU; rencana ini merespons berkurangnya area tampungan air yang berubah menjadi jalan dan bangunan.
- Penanganan juga menyasar Sukajadi–Setiabudi, Kopo, Cibaduyut, serta sungai pusat kota melalui koordinasi lintas wilayah, penertiban drainase, dan kesiapsiagaan BPBD serta dinas teknis.
Bandung, IDN Times – Pemerintah Kota Bandung membutuhkan anggaran sekitar Rp800 miliar untuk penanganan banjir Bandung Timur dalam tiga tahun ke depan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, dana tersebut diperlukan untuk membangun kolam retensi dan sistem kanal banjir yang dilengkapi pompa, sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir di kawasan tersebut.
Rencana itu mencakup wilayah dari Ciwastra hingga Cinambo, dengan memperhatikan aliran Sungai Derwati dan sungai-sungai lainnya. Pemkot Bandung saat ini masih mengomunikasikan kebutuhan anggaran tersebut dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperoleh dukungan pendanaan.
Farhan mengatakan, penanganan banjir tidak cukup hanya dengan membersihkan saluran air atau menertibkan bangunan liar yang berdiri di atas drainase. Pemerintah juga perlu mengatasi persoalan aliran air, menyediakan ruang penampungan, serta membangun sistem pengendalian banjir yang lebih menyeluruh.
Di sisi lain, sejumlah titik rawan banjir masih menjadi perhatian Pemkot Bandung. Kawasan Sukajadi–Setiabudi, Kopo, Cibaduyut, hingga sejumlah aliran sungai di pusat kota memerlukan penanganan yang berbeda sesuai karakteristik persoalannya.
1. Dana Rp800 miliar untuk kolam retensi dan kanal banjir
Dok. Diskominfo Bandung Farhan mengatakan, rencana penanganan banjir Bandung Timur membutuhkan anggaran sekitar Rp800 miliar untuk tiga tahun ke depan. Dana tersebut direncanakan untuk membangun kolam retensi dan sistem kanal banjir yang dilengkapi pompa.
Menurutnya, kebutuhan infrastruktur itu berkaitan dengan berkurangnya kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai tempat penampungan air. Sejumlah kawasan yang dahulu menjadi kolam retensi kini telah berubah menjadi jalan dan bangunan.
“Dulu Jalan Lingkar Selatan, Jalan Soekarno-Hatta, dan jalan tol yang sekarang menjadi tiga ruas lingkar barat–timur kita, dulunya merupakan kawasan kolam retensi. Sekarang sudah tidak ada karena menjadi jalan dan bangunan,” ujar Farhan.
Karena itu, Pemkot Bandung merencanakan pembangunan kolam retensi dan sistem kanal banjir untuk membantu mengendalikan aliran air. Salah satu lokasi yang disebut menjadi prioritas berada di belakang kantor Dinas Perhubungan.
Farhan mengatakan, rencana tersebut mencakup kawasan dari Ciwastra hingga Cinambo, dengan memperhatikan aliran Sungai Derwati dan saluran air lainnya.
Untuk merealisasikannya, Pemkot Bandung telah mengundang Wakil Menteri Pekerjaan Umum untuk meninjau lokasi. Komunikasi dengan Bappenas juga terus dilakukan agar kebutuhan pendanaan dapat dibahas lebih lanjut.
Meski demikian, anggaran Rp800 miliar tersebut masih berupa kebutuhan pendanaan yang sedang dikomunikasikan. Belum ada kepastian dalam keterangan Farhan mengenai persetujuan anggaran maupun jadwal dimulainya pembangunan.
2. Sukajadi hingga Cibaduyut masuk perhatian penanganan banjir
Dok. Diskominfo Bandung Selain merencanakan pembangunan infrastruktur di Bandung Timur, Farhan mengidentifikasi sejumlah kawasan yang perlu mendapat perhatian dalam penanganan banjir.
Di wilayah Sukajadi–Setiabudi, persoalan yang disoroti adalah derasnya aliran air dari kawasan yang lebih tinggi. Menurut Farhan, kondisi tersebut dapat membuat kapasitas drainase terlampaui sehingga sampah terbawa arus dan tersangkut di sejumlah titik.
Sementara itu, kawasan Kopo, terutama bagian bawah jalan tol di Cibaduyut yang berbatasan dengan wilayah kabupaten, juga menjadi perhatian.
Farhan menilai, penanganan banjir dari Ciwastra ke arah barat hingga Cimindi membutuhkan koordinasi pemerintah lintas wilayah, melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi.
Tanpa koordinasi tersebut, ia menilai upaya penanganan berisiko hanya menyelesaikan persoalan untuk sementara.
Untuk kawasan Bandung Timur, Farhan mengatakan Pemkot telah memiliki rencana teknis penanganan permanen dan sedang mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Ia juga menantikan penyesuaian regulasi mengenai transfer keuangan daerah yang diharapkan dapat mendukung pembiayaan penanganan banjir.
Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan banjir tidak hanya berkaitan dengan kondisi drainase di satu wilayah. Aliran air yang melintasi batas administrasi membuat penanganannya membutuhkan perencanaan dan pembagian tanggung jawab yang jelas antarpemerintah.
3. BPBD dan dinas teknis diminta siaga
Dok. Diskominfo Bandung Farhan mengatakan, penertiban bangunan liar menjadi salah satu upaya Pemkot Bandung untuk membersihkan titik-titik drainase. Ia menyebut penertiban telah dilakukan di sejumlah kecamatan, termasuk di Pasirluyu, tempat beberapa bangunan yang berdiri di atas drainase telah dibongkar.
Namun, penertiban tersebut merupakan salah satu bagian dari penanganan banjir. Pemkot juga menyiagakan perangkat daerah untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi, termasuk banjir dan longsor.
Farhan mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah diperintahkan bersiaga bersama tujuh kecamatan yang rawan longsor. Kawasan rawan tersebut membentang di bagian utara Kota Bandung, dari Cibiru hingga Cidadap.
Selain BPBD, jajaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), khususnya bidang yang menangani daya rusak air, juga diminta meningkatkan kewaspadaan. Beberapa titik yang menjadi perhatian antara lain kawasan Cihampelas di depan Hotel Grand Tjokro, Sungai Citepus hingga Pagarsih, serta Sungai Cikapundung yang melintasi pusat kota.
Farhan mengingatkan, ancaman di sejumlah titik tersebut bukan hanya genangan, tetapi juga potensi banjir bandang yang dapat menimbulkan risiko lebih besar. Karena itu, kesiapsiagaan petugas perlu berjalan beriringan dengan pembenahan infrastruktur dan sistem pengendalian air. Penertiban bangunan liar dan pembersihan drainase dapat membantu mengurangi hambatan aliran air, tetapi penanganan jangka panjang tetap membutuhkan dukungan infrastruktur, pendanaan, dan koordinasi lintas wilayah.
Bagi Pemkot Bandung, tantangan berikutnya adalah memastikan rencana penanganan banjir tersebut dapat direalisasikan, terutama ketika kebutuhan anggaran yang diajukan mencapai Rp800 miliar dan masih menunggu proses pembahasan dengan pemerintah pusat.
