Cegah Banjir Bekasi, KDM Minta Normalisasi Sungai Dipercepat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Kota dan Kabupaten Bekasi mempercepat pembenahan saluran air serta normalisasi sungai untuk mengantisipasi banjir saat hujan mulai turun.
Ia menyoroti penyempitan sungai akibat alih fungsi lahan, termasuk kawasan perumahan di daerah aliran sungai, serta perbedaan kapasitas aliran antara Kota dan Kabupaten Bekasi.
Normalisasi yang didanai APBD Kabupaten Bekasi masih menyisakan sekitar satu kilometer, membutuhkan Rp1–2 miliar; KDM meminta pemerintah dan BBWS segera berkoordinasi menuntaskannya.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM meminta kepala daerah di Kota dan Kabupaten Bekasi mulai melakukan antisipasi penanganan banjir menyusul hujan yang sudah mulai turun. Salah satu yang perlu dilakukan yaitu pembenahan saluran air.
KDM mengatakan, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial karena aliran air dari satu wilayah dapat berdampak pada wilayah lainnya. Karena itu, pembenahan saluran air dan normalisasi sungai perlu dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
"Saya menyampaikan bahwa hujan sudah mulai turun dan saatnya kita melakukan pembenahan agar saluran-saluran air yang menjadi tempat air berjalan tertangani secara bersama antara pemerintah dan masyarakat," ujar KDM, Selasa (27/10/2026).
1. Normalisasi sungai harus segera dilakukan
Banjir Bekasi (IDN Times/Ileny Rizky) Menurut KDM, salah satu persoalan yang perlu ditangani adalah penyempitan aliran sungai akibat perubahan fungsi lahan. Ia mengaku menemukan sejumlah kawasan perumahan yang memanfaatkan daerah aliran sungai, bahkan membeton area tersebut untuk dijadikan teras perumahan.
KDM juga menyoroti kondisi aliran sungai yang melintasi Kota dan Kabupaten Bekasi. Meski aliran sungai di wilayah Kota Bekasi relatif sudah tertata dan berkapasitas lebih besar, penyempitan ketika memasuki wilayah Kabupaten Bekasi masih berpotensi menimbulkan persoalan.
"Walaupun dari kotanya alirannya sudah relatif besar, tapi kalau di kabupatennya masih menyempit akan menjadi problem. Ini akan kita selesaikan secara bersama," katanya.
2. Penanganan banjir harus dikebut
Banjir Bekasi (IDN Times/Ileny Rizky) KDM juga sudah meninjau langsung pekerjaan normalisasi sungai yang didanai melalui APBD Kabupaten Bekasi dengan anggaran sekitar Rp16 miliar. Di mana pekerjaan tersebut masih menyisakan sekitar satu kilometer yang perlu diselesaikan dengan tambahan anggaran sekitar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.
KDM meminta agar sisa pekerjaan tersebut segera dituntaskan sehingga aliran air dapat mengalir lebih lancar.
"Jangan sampai ketika banjir baru turun alat. Mumpung belum hujan, kita kerjakan sekarang," katanya.
3. Jangan membeda-bedakan kewenangan
Banjir Bekasi (IDN Times/Ileny Rizky) KDM meminta pemerintah kabupaten dan provinsi tidak menjadikan perbedaan kewenangan sebagai alasan untuk menunda penanganan. Menurutnya, koordinasi perlu dilakukan dengan instansi terkait, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), agar pekerjaan dapat segera berjalan.
"Kalau banjir, air tidak akan bertanya ini kewenangan siapa. Begitu masuk sungai, air tetap mengalir," kata KDM.
