Operasi Patuh Lodaya DimulaI, Pengendara Tak Tertib Siap-siap Ditilang
Polda Jawa Barat mengerahkan hampir 2.000 personel gabungan dalam Operasi Patuh Lodaya 2026, berlangsung 26 Oktober hingga 8 November untuk menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
Operasi ini menggabungkan penindakan, edukasi keselamatan, pencegahan kecelakaan, serta optimalisasi penegakan hukum elektronik ETLE di seluruh wilayah Jawa Barat.
Personel diminta memprioritaskan keselamatan, pendekatan humanis, penegakan hukum tegas dan adil, koordinasi lintas instansi, serta pengawasan dengan profesionalisme dan integritas.
Bandung, IDN Times - Polda Jawa Barat mengerahkan hampir 2.000 personel gabungan dalam Operasi Patuh Lodaya 2026 yang berlangsung selama dua pekan, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Operasi ini digelar untuk menekan pelanggaran lalu lintas dan angka kecelakaan di wilayah Jawa Barat.
Wakapolda Jabar Brigjen Rachmad Iswan Nusi mengatakan, operasi tersebut tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara.
"Keberhasilan tugas tidak hanya diukur dari jumlah pelanggaran yang ditindak, tetapi terutama dari kemampuan mencegah kecelakaan, menekan fatalitas, dan meningkatkan kesadaran masyarakat," kata Rachmad saat apel gelar pasukan Operasi Patuh Lodaya 2026, Senin (26/10/2026).
1. Operasi Patuh Lodaya berlangsung hingga 8 November 2026
Ilustrasi tilang elektronik atau ETLE di Makassar. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, Rachmad mengungkapkan, operasi ini juga berfokus pada pengoptimalan penegakan hukum secara elektronik melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) demi mewujudkan keselamatan berlalu lintas bagi seluruh pengguna jalan.
Dalam operasi ini, hampir 2.000 personel gabungan dikerahkan dan disebar ke seluruh wilayah Jawa Barat.
"Apel gelar pasukan ini merupakan sarana strategis untuk memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana, sekaligus menyatukan komitmen seluruh jajaran agar operasi berjalan optimal," kata Rachmad.
2. Penegakan sesuai dengan UU
Ilustrasi tilang manual (Instagram.com/polrestadenpasar) Rachmad menjelaskan, sesuai mandat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Polri bersama instansi terkait bertanggung jawab penuh mewujudkan keamanan dan kelancaran lalu lintas.
"Tanggung jawab tersebut dilaksanakan melalui pengaturan lalu lintas, edukasi, pencegahan kecelakaan, dan penegakan hukum yang profesional," katanya.
3. Ada lima poin yang difokuskan dalam operasi Patuh Lodaya
Ilustrasi tilang manual (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya) Rachmad menegaskan, ada lima poin penekanan utama bagi seluruh personel selama berjalannya operasi. Kelima poin tersebut meliputi utamanya keselamatan sebagai prioritas, pengedepanan edukasi dan pendekatan humanis, penegakan hukum secara tegas dan adil, perkuatan koordinasi lintas instansi, serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian secara melekat.
"Lima penekanan tersebut harus dilaksanakan secara konsisten dengan mengutamakan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab," kata Rachmad.
