Disdik Jabar Tunggu Aturan Teknis Tidak Naik Kelas untuk Murid SMA-SMK
Kemendikdasmen merencanakan kebijakan murid SMA-SMK tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027/2028, dengan penerapan bergantung pada hasil rekomendasi forum peningkatan mutu pendidikan.
Disdik Jawa Barat menyatakan akan mengikuti kebijakan pusat sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, setelah aturan resmi dan mekanisme teknis ditetapkan Kemendikdasmen.
Kepala Disdik Jabar belum menerima sosialisasi resmi, sementara Mendikdasmen menilai kebijakan ini diperlukan untuk mengatasi budaya “rajin malas sama saja” di kalangan murid.
Bandung, IDN Times - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana menerapkan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027/2028. Secara otomatis, pemerintah sebagai perpanjangan tangan pusat akan menerapkan kebijakan serupa.
Seperti di Jabar, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Purwanto memastikan, mengikuti kebijakan pemerintah pusat apabila aturan tersebut telah resmi ditetapkan, dan mekanisme teknisnya sudah disepakati.
"Ya kalau kita, kita kan Jawa Barat itu tentu ngikutin kebijakan Kemendikdasmen. Jadi kalau Kemendikdasmen sudah mengeluarkan kebijakan, tentu kita akan mengikutinya," ujar Purwanto, Kamis (22/10/2026).
1. Disdik Jabar siap mengikuti kebijakan Kemendikdasmen
MPLS Sekolah Maung Bandung (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Purwanto mengatakan, Disdik Provinsi Jawa Barat merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Karena itu, kebijakan yang telah ditetapkan Kemendikdasmen akan menjadi acuan bagi daerah. Menurut Purwanto, kebijakan Kemendikdasmen tentunya telah melalui evaluasi sebelum diterapkan.
"Iya, karena kan kita bagian dari sistem pendidikan nasional. Karena kemudian kebijakan tersebut juga kan dikeluarkan berdasarkan evaluasi mereka mungkin ya, evaluasi kementerian setelah dulu kebijakan naik kelasnya berbeda dengan yang sekarang," kata dia.
2. Disdik Jabar belum tahu aturan resmi seperti apa
MPLS Sekolah Maung Bandung (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Meski menyatakan siap mengikuti, Purwanto mengaku belum mendapatkan sosialisasi resmi mengenai kebijakan tersebut. Dia mengatakan, teknis pelaksanaan nantinya perlu mengacu pada aturan Kemendikdasmen.
"Kalau dalam bentuk sosialisasi resmi belum ya. Kalau dalam surat saya sih secara pribadi belum menerima," katanya.
3. Kebijakan tidak naik kelas menghilangkan rumus RMS
MPLS Sekolah Maung Bandung (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan, kebijakan tidak naik kelas menjadi salah satu rekomendasi yang dibahas dalam forum peningkatan mutu pendidikan.
Mu’ti mengatakan, masukan tersebut menjadi perhatian serius Kemendikdasmen. Jika rekomendasi mengenai kebijakan tidak naik kelas menjadi bagian dari hasil pertemuan tersebut, maka kementeriannya siap menindaklanjuti.
"Kalau ini disetujui dan mungkin menjadi bagian dari rekomendasi konvensi ini, tentu kami akan siap melaksanakan," kata Mu’ti dalan keterangan, Kamis (8/10/2026).
Menurut Mu'ti, kebijakan tersebut berpotensi diterapkan pada tahun ajaran 2027 dan seterusnya. Artinya, tidak semua murid secara otomatis melanjutkan ke kelas berikutnya hanya karena telah menyelesaikan satu tahun pembelajaran.
Menurut Mu’ti, perubahan itu diperlukan untuk membangun kembali kesungguhan siswa dalam belajar. Dia menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai rumus RMS, yakni 'rajin malas sama saja.' Kondisi tersebut dinilai tidak sehat jika dibiarkan menjadi budaya dalam sistem pendidikan.
"Karena banyak murid itu yang mengikuti rumus RMS, rajin malas sama saja," kata dia.
