Korupsi Tunjangan DPRD, Wabup Indramayu Syaefudin Ditahan Kejati Jabar
Kejati Jawa Barat menahan Wakil Bupati Indramayu Syaefudin dan IH, mantan Plt Sekretaris DPRD, terkait dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD periode 2022–2025.
Keduanya dititipkan di Rutan Kebon Waru Bandung selama 20 hari hingga 9 November 2026, setelah dinyatakan sehat menjalani penahanan.
Perkara yang terkait masa Syaefudin sebagai Ketua DPRD Indramayu ini diduga menimbulkan kerugian negara Rp18,7 miliar; praperadilannya sebelumnya ditolak hakim.
Bandung, IDN Times - Kejati Jawa Barat resmi melakukan penahanan terhadap Wakil Bupati Indramayu Syaefudi, Rabu (21/10/2026). Mantan Politisi Golkar itu ditahan dalam perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Indramayu tahun anggaran 2022-2025.
Selain Syaefudin, Kejati Jabar juga menahan IH yang saat itu menjabat Plt Sekretaris DPRD Indramayu. Kedua tersangka ini ditahan setelah lebih dahulu dilakukan pemeriksaan beberapa jam oleh tim penyidik.
"Seperti yang rekan-rekan saksikan bahwa hari ini tim penyidik melakukan upaya paksa dengan melakukan penahanan terhadap dua tersangka, tersangka S (Syaefudin) dan tersangka IH. Dua tersangka," kata Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya, Rabu (21/10/2026).
1. Tersangka ditahan selama 20 hari
Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Sedangkan, tersangka AF, Sricahyawijaya menyampaikan, berhalangan hadir karena tengah mengalami sakit setelah kecelakaan. Hal tersebut juga disampaikan oleh kuasa hukum kepada Kejati Jabar.
"Dari kedua tersangka ini, untuk tersangka AF setelah dipanggil, tersangka melalui penasehat hukumnya mengirimkan surat keterangan dokter bahwa beberapa hari sebelumnya tersangka mengalami kecelakaan. Jadi hari ini penyidik melakukan penahanan terhadap dua tersangka," katanya.
Kejati Jabar menilai perbuatannya telah menimbulkan kerugian negara senilai Rp18,7 miliar. Syaefudin dan IH dititipkan sementara ke Rutan Kebon Waru Bandung. Keduanya dinyatakan sehat untuk menjalani proses hukum tersebut.
"Kedua tersangka kami tahan selama 20 hari sampai tanggal 9 November 2026. Jadi dari hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan sehat untuk dilakukan upaya paksa penahanan," kata dia.
2. Praperadilan ditolak Pengadilan Negeri Bandung
Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Sebelumnya, Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin mengajukan Praperadilan atas penetapan tersangkanya di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung. Namun, upaya tersebut kandas karena permohonan pengguguran status tersangka tersebut ditolak hakim.
"Menyatakan penetapan yang dilakukan termohon (Kejati Jabar) telah sah dan berdasarkan hukum," ujar hakim dalam persidangan beberapa waktu kemarin.
3. Syaefudin secara bersama-sama diduga korupsi hingga membuat kerugian negara Rp18 miliar
Wabup Indramayu Syaefudin dan jemaah Haji Indramayu menuju pesawat (inin nastain/IDN Times) Sebagai informasi, Syaefudin ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Indramayu tahun anggaran 2022–2025, dengan nilai kerugian negara yang disebut mencapai Rp18 miliar.
Perkara tersebut berkaitan dengan masa jabatannya sebagai Ketua DPRD Indramayu periode 2019–2024. Dua orang lain, berinisial IM dan AF, juga ditetapkan sebagai tersangka.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor. Secara subsider, mereka disangkakan melanggar Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor.
