Dua Tahun Prabowo-Gibran, Protes Mahasiswa Membara di Bandung
Mahasiswa dan kelompok sipil menggelar aksi di sejumlah titik Bandung pada 20 Oktober 2026, memprotes dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dengan poster, orasi, dan tuntutan politik.
Aliansi 16 kelompok menuntut penghentian perampasan tanah, ekspansi perkebunan, ART, PHK, upah murah, kenaikan pajak, serta proyek MBG, KDMP, dan militer.
Keluarga Mahasiswa Pasundan menyerahkan rapor merah Panca Cipta di DPRD Jabar, menyoroti ekonomi, pendidikan, represivitas aparat, evaluasi kebijakan, pembangunan, dan transparansi APBN 2026.
Bandung, IDN Times - Sejumlah elemen mahasiswa turun ke jalan melangsungkan aksi protes di dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Girban Rakabuming Raka. Aksi tersebut terjadi di Simpang Lima, Jalan Braga, Jalan Asia-Afrika hingga DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (20/10/2026).
Berdasarkan pantauan IDN Times, massa aksi dari beberapa tersebut mulai berdatangan pada siang menjelang sore. Mereka datang membawa tuntutan serta poster protes terhadap rezim. Beberapa diantaranya juga mengajak pengguna jalan untuk menyalakan klakson kendaraan sebagai sikap ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran.
1. Minta pemerintah menghentikan ekspansi perkebunan skala besar
Aksi demo mahasiswa dan warga di Simpang Lima, Kota Bandung. IDN Times/Debbie Sutrisno Di Jalan Asia-Afrika, sekitar 16 aliansi yang berasal dari sejumlah kampus dan kelompok masyarakat sipil di Bandung Raya turun menyampaikan beberapa tuntutan. Salah satu peserta aksi, Anisa dari Setia Rakyat Bandung dan Simpul UPI mengatakan, terdapat empat tuntutan utama yang dibawa dalam aksi tersebut.
"Yang pertama hentikan monopoli dan perampasan tanah rakyat berkedok ketahanan pangan dan transisi energi yang telah menciptakan kerusakan lingkungan, kebakaran hutan serta perampasan ruang hidup rakyat," ujar Anisa.
Massa juga mendesak pemerintah menghentikan ekspansi perkebunan skala besar serta menjalankan reforma agraria yang dinilai berpihak kepada rakyat.
Tuntutan berikutnya berkaitan dengan persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan. Massa meminta pemerintah membatalkan US-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade (ART) serta menghentikan badai pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kebijakan upah murah.
Mereka juga menyoroti kenaikan pajak dan harga kebutuhan pokok. Massa mendorong pemerintah membangun industri nasional serta menjalankan reforma agraria sejati.
"Batalkan US Indonesia Agreement on Reciprocal Trade atau ART, hentikan badai PHK dan politik upah murah, hentikan kenaikan pajak dan harga kebutuhan pokok serta bangun industri nasional dan basis reforma agraria sejati," katanya.
2. Program MBG juga diminta untuk diberhentikan
Demo masyarakat dan mahasiswa di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. IDN Times/Debbie Sutrisno Mereka kemudian menggelar aksi di Tugu Simpang Lima Bandung, dan turut membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan. Bahkan, terlihat adanya aksi vandalisme yang dilakukan oleh massa di tugu.
Mereka juga menyampaikan orasi secara bergantian di sana dan memutar musik tradisional dengan volume kencang. Sementara, terlihat polisi dari berbagai satuan melakukan penjagaan di sekitar lokasi.
"Mau dibawa ke mana Makan Bergizi Gratis (MBG) sekarang? Tolong didengar oleh pemerintah. Kalau udah gak sanggup turun. Pemerintah mau dibawa ke mana ini? Semua mahal," tanya orator.
Adapun tuntutan dari massa aksi tersebut yaitu:
- Hentikan monopoli dan perampasan tanah rakyat berkedok ketahanan pangan dan transisi energi yang telah menciptakan kerusakan lingkungan, kebakaran hutan, serta perampasan ruang hidup rakyat. Bubarkan Batalyon Teritorial Pembangunan, hentikan ekspansi perkebunan skala besar, jalankan Reforma Agraria Sejati.
- Batalkan US-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade (ART), hentikan badai PHK dan politik upah murah, hentikan kenaikan pajak dan harga kebutuhan pokok, serta bangun industri nasional berbasis reforma agraria sejati.
- Hentikan pemborosan dan korupsi anggaran negara, hentikan Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan proyek militer. Potong anggaran polisi dan tentara untuk dialokasikan bagi jaminan sosial rakyat terutama pendidikan dan kesehatan.
- Setop diskriminasi negara, kekerasan aparat, krıminalisasi, serta pembungkaman hak demokratis rakyat dalam berkumpul, berserikat, berekspresi dan menyatakan pendapat.
3. Mahasiswa beri rapor merah untuk Prabowo-Gibran
Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Sementara, Keluarga Mahasiswa Pasundan melangsungkan aksi di gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro. Mereka memberikan rapor merah dengan Panca Cipta yang di dalamnya berisi lima poin tuntutan.
Lima poin tuntutan ini mencakup persoalan ekonomi, pendidikan, represivitas dan militerisasi, evaluasi kabinet serta program pemerintah, dan pembangunan yang dinilai harus berpihak pada masyarakat.
Presiden Keluarga Mahasiswa Pasundan, Muamar Bahsir, mengatakan Panca Cipta menjadi bagian dari aspirasi mahasiswa yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Yang pertama itu kita berfokus kepada ekonomi. Yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah sikap represivitas daripada TNI-Polri. Yang keempat itu tentang kebijakan, dan yang terakhir adalah pembangunan," ujar Muamar.
Menteri Kajian Aksi Strategis Mahasiswa Pasundan, Arya Rangga menjelaskan, persoalan ekonomi menjadi salah satu perhatian utama di dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Ia menyoroti kondisi nilai tukar rupiah, pasar saham, serta transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Menurut Arya, pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Ia juga mempertanyakan transparansi antara pendapatan dan belanja negara dalam APBN 2026.
Di bidang pendidikan, mahasiswa menyoroti kebijakan pemerintah yang menghadirkan sejumlah program baru, seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Dia menilai pemerintah seharusnya terlebih dahulu memaksimalkan fasilitas dan sekolah yang telah tersedia sebelum membuat program baru yang membutuhkan anggaran tambahan.
"Kenapa pada akhirnya tidak diselaraskan ataupun tidak dimaksimalkan terkait dengan sekolah-sekolah yang sudah ada? Kenapa harus membuat kebijakan-kebijakan baru yang mengakibatkan anggaran yang keluar lebih besar," katanya.
