DPRD Jabar Terima Tuntutan Mahasiswa Aksi Dua Tahun Prabowo-Gibran
DPRD Jawa Barat berjanji merumuskan dan mengirim surat aspirasi mahasiswa ke DPR RI serta pemerintah pusat setelah ditandatangani pimpinan DPRD.
Tuntutan mencakup percepatan UU Perampasan Aset, penegakan hukum, kebebasan pers, evaluasi ekonomi dan kabinet, serta status dan kesejahteraan guru.
Keluarga Mahasiswa Pasundan memberi rapor merah kepada Prabowo-Gibran melalui lima tuntutan soal ekonomi, pendidikan, represivitas, kebijakan pemerintah, dan pembangunan berpihak masyarakat.
Bandung, IDN Times - DPRD Jawa Barat berjanji meneruskan tuntutan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke DPR RI dan pemerintah pusat. Surat aspirasi itu ditargetkan dikirim pada malam hari setelah ditandatangani pimpinan DPRD Jabar.
Hal ini disampaikan anggota Komisi V DPRD Jabar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhamad Sidkon, saat menemui massa aksi di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (20/10/2026).
Sidkon mengatakan, DPRD Jabar akan merumuskan surat yang memuat sejumlah tuntutan mahasiswa untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dan fraksi-fraksi di DPR RI.
"Tuntutan tadi yang disampaikan, tolong disampaikan ke dewan, akan kita rumuskan suratnya. Malam ini pun akan kami kirim ke Jakarta setelah ditandatangani oleh pimpinan DPRD," kata Sidkon di hadapan massa aksi.
1. Mahasiswa desak percepatan UU Perampasan Aset
Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Dalam pertemuan tersebut, Sidkon menyebut sejumlah tuntutan mahasiswa yang akan diteruskan ke tingkat pusat. Di antaranya percepatan pembentukan undang-undang perampasan aset, penegakan hukum, serta jaminan kebebasan pers.
Mahasiswa juga menyuarakan evaluasi terhadap kebijakan ekonomi pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Selain itu, mereka menuntut evaluasi kinerja kementerian dalam kabinet pemerintahan saat ini.
"Aspirasi mahasiswa inj akan disampaikan kepada DPR RI, termasuk melalui fraksi-fraksi partai politik dan komisi terkait," katanya.
2. Status dan kesejahteraan guru ikut disorot
Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Selain persoalan hukum dan kebijakan ekonomi, Sidkon turut menyinggung tuntutan mengenai status dan kesejahteraan guru. Menurut dia, persoalan pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik perlu diperjuangkan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Status guru, kesejahteraan guru harus betul-betul diperjuangkan bukan hanya di pusat, tetapi juga di Jawa Barat," kata dia.
Mahasiswa meminta agar tuntutan yang disampaikan melalui DPRD Jabar segera diteruskan ke pemerintah pusat dalam waktu 3 x 24 jam. Menanggapi tuntutan tersebut, Sidkon menjelaskan bahwa DPRD Jabar memiliki keterbatasan kewenangan untuk memutuskan persoalan yang menjadi ranah pemerintah pusat.
"Kewajiban kami adalah menegaskan kepada pemerintah pusat, menyampaikan, merekomendasikan semua tuntutan kawan-kawan," katanya.
3. Mahasiswa Pasundan beri rapor merah Prabowo-Gibran
Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Keluarga Mahasiswa Pasundan melangsungkan aksi di gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro. Mereka memberikan rapor merah dengan Panca Cipta yang di dalamnya berisi lima poin tuntutan.
Lima poin tuntutan ini mencakup persoalan ekonomi, pendidikan, represivitas dan militerisasi, evaluasi kabinet serta program pemerintah, dan pembangunan yang dinilai harus berpihak pada masyarakat.
Presiden Keluarga Mahasiswa Pasundan, Muamar Bahsir, mengatakan Panca Cipta menjadi bagian dari aspirasi mahasiswa yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Yang pertama itu kita berfokus kepada ekonomi. Yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah sikap represivitas daripada TNI-Polri. Yang keempat itu tentang kebijakan, dan yang terakhir adalah pembangunan," ujar Muamar.
