Dua Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Pasundan Beri Rapor Merah
Keluarga Mahasiswa Pasundan menggelar aksi di DPRD Jabar pada 20 Oktober 2026, memberi rapor merah bagi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran melalui lima tuntutan Panca Cipta.
Mahasiswa menyoroti ekonomi, termasuk nilai rupiah, pasar saham, dan transparansi APBN 2026; mereka juga meminta fasilitas sekolah yang ada dimaksimalkan sebelum program pendidikan baru dibuat.
Aksi tersebut menuntut evaluasi kabinet dan program pemerintah, mengkritik dugaan represivitas serta peran militer di sipil, dan meminta pembangunan merata serta karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional.
Bandung, IDN Times - Keluarga Mahasiswa Pasundan melangsungkan aksi dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/10/2026). Mereka memberikan rapor merah dengan Panca Cipta.
Ada lima poin tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, pendidikan, represivitas dan militerisasi, evaluasi kabinet serta program pemerintah, dan pembangunan yang dinilai harus berpihak pada masyarakat.
Presiden Keluarga Mahasiswa Pasundan, Muamar Bahsir, mengatakan Panca Cipta menjadi bagian dari aspirasi mahasiswa yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Yang pertama itu kami berfokus kepada ekonomi. Yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah sikap represivitas daripada TNI-Polri. Yang keempat itu tentang kebijakan, dan yang terakhir adalah pembangunan," ujar Muamar.
1. Kritisi anggaran yang tidak tepat sasaran
Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Menteri Kajian Aksi Strategis Mahasiswa Pasundan, Arya Rangga menjelaskan, persoalan ekonomi menjadi salah satu perhatian utama di dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Ia menyoroti kondisi nilai tukar rupiah, pasar saham, serta transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Menurut Arya, pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Ia juga mempertanyakan transparansi antara pendapatan dan belanja negara dalam APBN 2026.
Di bidang pendidikan, mahasiswa menyoroti kebijakan pemerintah yang menghadirkan sejumlah program baru, seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Dia menilai pemerintah seharusnya terlebih dahulu memaksimalkan fasilitas dan sekolah yang telah tersedia sebelum membuat program baru yang membutuhkan anggaran tambahan.
"Kenapa pada akhirnya tidak diselaraskan ataupun tidak dimaksimalkan terkait dengan sekolah-sekolah yang sudah ada? Kenapa harus membuat kebijakan-kebijakan baru yang mengakibatkan anggaran yang keluar lebih besar," katanya.
2. Dwifungsi ABRI sudah kembali
Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Poin ketiga berkaitan dengan dugaan represivitas aparat serta meningkatnya peran militer dalam ranah sipil. Keluarga Mahasiswa Pasundan menyinggung sejumlah kasus yang mereka nilai menunjukkan adanya persoalan dalam penanganan aksi dan kehidupan masyarakat sipil.
Mereka juga menyoroti keterlibatan anggota TNI dalam sejumlah jabatan sipil. Kondisi tersebut dinilai mahasiswa sebagai kemunduran terhadap prinsip supremasi sipil.
"Bagaimana per hari ini Dwifungsi ABRI sudah kembali," ucap Arya.
3. Minta Karhutla Kalimantan dijadikan status bencana nasional
Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Selanjutnya, mahasiswa meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap kabinet dan berbagai program pemerintah. Mereka menyoroti sejumlah program, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta persoalan fasilitas sekolah yang dinilai belum layak.
Menurut Arya, pemerintah perlu memiliki kajian, uji coba, dan kerangka konseptual yang jelas sebelum menjalankan program berskala besar agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif.
Selain program, mahasiswa juga menyoroti struktur kabinet pemerintahan yang dinilai semakin besar. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap efektivitas struktur dan kinerja para pejabat di dalam kabinet.
Keluarga Mahasiswa Pasundan menuntut pembangunan yang lebih merata. Pembangunan tersebut mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah yang berada jauh dari pusat pembangunan.
Mereka meminta pemerintah menetapkan karhutla tersebut sebagai bencana nasional. Menurut mereka, dampak kebakaran telah menimbulkan korban serta berpotensi memengaruhi negara-negara tetangga.
"Kami dari Bumi Pasundan melihat hal ini bukanlah hal yang biasa dan tidak boleh disepelekan," katanya.
