Jual Video Syur dengan Pacar, Warga Majalengka Diringkus

Riyana menjelaskan, dari keterangan sementara, kasus itu berawal saat pelaku dan korban melakukan hubungan badan pada 19 Desember 2024 lalu. Perbuatan itu dilakukan di Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka. 

Saat melakukan hubungan badan, kata Riyana, pelaku ternyata merekam diam-diam dengan menggunakan handphone miliknya. Tidak berhenti di situ, pelaku kemudian menjual video hubungan itu kepada orang lain

"Hasil dari rekaman video tersebut disebarkan dengan cara dijual seharga Rp150 ribu. Akhirnya video hubungan badan korban bersama tersangka tersebut (tersebar) di grup Telegram," kata dia.

Bersama pelaku, polisi juga mengamankan dua buah handphone. Barang bukti tersebut diduga digunakan pelaku saat melakukan aksinya. 

"Jadi dia ingin mendapatkan pendapatan dari hasil hubungan dengan pacarnya. Jadi setiap pengiriman video berhubungan dengan pacarnya itu sebesar Rp150 ribu," kata Riyana.

Kasus tersebut juga sempat viral di media sosial (medsos) setelah salah satu akun mengunggah kasus itu. Dalam salah satu unggahan, diduga kuat korban aksi pelaku tidak hanya satu orang.

Disinggung jumlah korban yang melapor, Riyana menyebutkan hingga saat ini baru satu orang. Ia mempersilakan warga lain yang merasa jadi korban pelaku untuk melaporkan ke Polres Majalengka.

"Hanya satu. Ketika ada yang jadi korban lagi, Polres Majalengka siap menerima laporan," katanya.

Terkait pekerjaan pelaku yang disebut-sebut sebagai fotografer, Riyana menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan, yang bersangkutan tidak bekerja.

Di medsos juga beredar pelaku sempat mengatakan tidak takut jika dipalorkan. Sifat arogan tersebut disebut-sebut lantaran orangtua pelaku pernah bekerja di Rumah Dinas (Rumdis) mantan Kapolres Majalengka.

"Bahwa pelaku mengaku orangtuanya itu kerja di rumah dinas Kapolres Majalengka itu sebenarnya tidak benar. Pelaku tetap proses lebih lanjut," kata dia.

Sementara itu, atas perbuatannya, JJS dijerat dengan Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dalam pasal itu disebutkan setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, diancam hukuman minimal enam bulan dan maksimal 12 tahun penjara.