Jabar Kekurangan 6.000 Guru, DPRD Sebut Mengancam Mutu Pendidikan

04 Agu 2026, 22:13 WIBKota Bandung

Azzis Zulkhairil

News

Channel

Add Us on Google

Jabar Kekurangan 6.000 Guru, DPRD Sebut Mengancam Mutu Pendidikan

Ilustrasi guru mengajar (IDN Times/Ervan)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memetakan kebutuhan sekitar 6.000 guru, dengan kekurangan tenaga pengajar terjadi hingga sekolah unggulan dan wilayah pelosok.
DPRD Jabar menilai krisis dipicu larangan rekrutmen guru honorer baru serta pembatasan formasi PNS, ketika banyak guru memasuki masa pensiun.
Sekolah berisiko menugaskan guru mengajar mata pelajaran di luar keahliannya, yang dinilai mengancam kualitas pembelajaran, mutu lulusan, dan standar pendidikan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

selama beberapa waktu kemarin

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan kebutuhan guru dan menemukan estimasi kekurangan sekitar 6.000 tenaga pengajar.

Selasa (4/8/2026)

Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung menyatakan kekurangan guru sudah berada pada titik kritis, termasuk di sekolah unggulan dan daerah pelosok. Ia menilai kondisi ini mengancam mutu pembelajaran dan lulusan.

saat ini

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengalami kekurangan tenaga guru.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Jawa Barat mengalami kekurangan sekitar 6.000 guru berdasarkan pemetaan pemerintah provinsi. DPRD Jawa Barat membahas kondisi ini dalam Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Who?
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Jawa Barat melalui Pansus Raperda Pendidikan, serta Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung menyoroti kekurangan tenaga pengajar tersebut.
Where?
Kekurangan guru terjadi di Jawa Barat, termasuk di sekolah unggulan dan sekolah di daerah pelosok.
When?
Kondisi ini teridentifikasi melalui pemetaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam beberapa waktu terakhir. Yomanius Untung menyampaikan keterangannya pada Selasa, 4 Agustus 2026.
Why?
Kekurangan dipicu larangan merekrut guru honorer baru dan pembatasan formasi PNS, sementara banyak guru memasuki masa pensiun tanpa pengganti.
How?
Sejumlah sekolah menghadapi kondisi darurat dengan menugaskan guru mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai bidang keahliannya, seperti guru bahasa Inggris mengajar bahasa Indonesia atau guru fisika mengajar kimia.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jawa Barat kekurangan sekitar 6.000 guru. DPRD Jawa Barat bilang ini sudah sangat mendesak. Bahkan sekolah bagus juga kekurangan guru, apalagi sekolah jauh. Banyak guru pensiun, tapi belum ada guru baru pengganti. Jadi, ada guru yang mengajar pelajaran lain. Mereka takut belajar anak-anak jadi tidak bagus.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Terpetakannya kebutuhan sekitar 6.000 guru memberi Jawa Barat gambaran yang lebih jelas mengenai skala persoalan di sekolah. Isu ini juga telah ditempatkan sebagai bahasan utama Pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Jabar, sehingga kekurangan pengajar, termasuk risiko ketidakselarasan bidang ajar, mendapat perhatian resmi dalam pembahasan kebijakan pendidikan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah mengalami kekurangan tenaga guru. Hal tersebut diketahui berdasarkan pemetaan yang dilakukan pemerintah provinsi selama beberapa waktu kemarin, dan ditemukan stimasi kebutuhan mencapai sekitar 6.000 orang.

Kondisi tersebut pun turut menjadi bahasan utama DPRD Jabar dalam Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, situasi kekurangan pengajar ini sudah dalam kondisi mendesak, dan dampaknya bahkan telah merambah hingga ke sekolah-sekolah unggulan, apalagi institusi pendidikan di daerah pelosok.

"Paling yang disorot sekarang itu adalah tentang kekurangan guru. Kekurangan guru ini ada pada titik kritis sebenarnya. Karena di sekolah-sekolah favorit saja gurunya sudah kekurangan, apalagi di sekolah-sekolah ini (di daerah)," ujar Yomanius, Selasa (4/8/2026).

1. Banyak persoalan yang membuat pemerintah kesulitan menambah guru baru

ilustrasi guru menjelaskan kepada siswa (pexels.com/Thirdman)

Untung menilai, akar permasalahan ini timbul akibat kebijakan dari pemerintah pusat yang melarang rekrutmen guru honorer baru, ditambah aturan pembatasan formasi dari Kementerian PANRB.

"Ini problemanya karena kebijakan pemerintah pusat yang tidak boleh ya tidak boleh merekrut guru honorer. Terus yang kedua, kebijakan Kementerian PAN-RB itu kan zero growth, tidak boleh menerima dulu PNS," katanya.

Menurut dia, kebijakan yang tidak seimbang antara jumlah guru yang memasuki masa pensiun dengan ketiadaan formasi pengganti menciptakan dilema besar di lapangan.

2. Banyak guru pensiun tapi tidak diisi yang baru

ilustrasi guru yang sedang mengajar (pexels.com/Max Fischer)

Kondisi itu berdampak kepada sekolah-sekolah yang terpaksa menempuh langkah darurat dengan mengorbankan profesionalisme pengajaran, di mana guru mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya atau tidak linear.

"Iya jadi dilematis. Yang pensiunnya banyak, tapi nggak diisi. Sehingga timbul kekhawatiran adalah guru-guru yang tidak linier mengajarnya," kata Yomanius.

"Guru bahasa Inggris ngajar bahasa Indonesia, guru fisika ngajar kimia, bisa kejadian begitu karena kekurangan guru," ujarnya.

3. Ancaman terhadap dunia pendidikan Jabar

Ilustrasi guru(pixabay.com/DiggityMarketing)

Melihat hal itu, Yomanius memperingatkan bahwa krisis kekurangan guru tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan ancaman sistemik terhadap masa depan generasi bangsa yang dapat merusak standar nasional pendidikan secara keseluruhan.

"Menurut saya ini ancaman pada delapan standar pendidikan. Di mana dengan demikian maka mutu lulusan akan terancam juga. Di samping kualitas pembelajarannya," kata dia.