IAP Minta Presiden Prabowo Harus Serius Benahi 20 Wilayah Metropolitan
Bandung, IDN Times - Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) Indonesia meminta pemerintah lebih serius dalam membenahi 20 kawasan metropolitan untuk mewujudkan perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Ketua IAP Hendricus Andy Simarmata menuturkan, Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan penggunaan infrastruktur yang sudah ada, sekaligus melakukan penyelesaian lahan perkotaan dan tata ruang. Dengan perbaikan ini diharapkan ada kontribusi perkotaan untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional.
“(PDRB) metropolitan sebenarnya sangat besar, apabila masalah kemacetan, lingkungan dan keterbatasan infrastruktur dasar lainnya dapat diatasi. Masalah-masalah tersebut dapat mengakibatkan urbanisasi menjadi tidak produktif atau tidak optimal karena terdapat biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan,” jelas Andy melalui siaran pers, Senin (25/11/2024).
Saat ini Indonesia berada di persimpangan antara tantangan besar dan peluang transformatif. Pada 2045, lebih dari 65 persen penduduk Indonesia diproyeksikan akan bertempat tinggal perkotaan. Oleh karena itu, pembenahan pada 20 wilayah metropolitan menjadi agenda penting di Indonesia.
"Jika kita ingin masyarakat Indonesia sehat dan kompetitif, maka perencana maupun pemangku kepentingan harus memperbaiki kualitas hidup di wilayah perkotaan terlebih dahulu," kata dia.
1. Harus ada kerja sama pemerintah di pusat dan daerah
Pusat dan daerah, lanjutnya, perlu bekerja keras dalam upaya pembenahan wilayah metropolitan. Pembenahan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fasilitas yang sekarang sudah terbangun agar tercipta hidup layak guna mendukung produktifitas masyarakat perkotaan. Sebab, peningkatan produktivitas masyarakat akan mendukung ekosistem kegiatan ekonomi yang sehat.
“Indonesia di mata investor global itu attractive tetapi belum kompetitif, untuk itu perlu membenahi wilayah perkotaan metropolitan dengan mengoptimalkan penggunaan infrastruktur yang sudah ada dan pengadaan lahan perkotaan dan tata ruang untuk infrastruktur baru,” imbuh Andy.
Penyelesaian masalah lahan perkotaan dan tata ruang perlu memperhatikan beberapa kondisi di antaranya, sulitnya pembebasan tanah karena potensi konflik tenurial dan waktu pembebasan tanah yang lama, sehingga perlu alternatif skema lain selain melalui pemberian kompensasi. Hal ini yang akan menjadi pendorong kuat kawasan metropolitan menjadi lebih kompetitif serta akan menarik investasi pada skala nasional dan internasional.
2. Perbaikan iklim investasi pun wajib diperbaiki
Menurutnya, mobilisasi orang, barang, informasi, modal, serta sumber daya alam lainnya dalam dan antar metropolitan secara efisien dan efektif akan menjadikan indonesia smakin kompetitif, sehingga mampu menarik banyaknya investasi maupun meningkatkan konsumsi masyarakat dan volume ekspor.
"Hal inilah yang berimplikasi pada naiknya pertumbuhan ekonomi di Indonesia sesuai dengan target tahun 2029 sebesar delapan persen,” pungkasnya.
Perbaikan ini pun sudah pernah dibahas dalam diskusi bertajuk The 2nd Rebana Expo: Asia-Pacific Metropolitan Planning Caucus yang diselenggarakan di Linggarjati, Kuningan, pada pertengahan pekan lalu.
Selain itu, diskusi pun mencakup pengelolaan aglomerasi perkotaan ini juga membahas solusi lain seperti property tax, development charges, vehicle tax, bond dan obligasi ssbagai alternatif pembiayaan pengelolaan metropolitan.
3. Kawasan Rebana di Jabar bisa jadi ekonomi baru
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Rebana, Bernardus Djonoputro mengakui bahwa wilayah yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah disparitas pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Banyak wilayah pedesaan dalam kawasan metropolitan belum mendapatkan investasi yang memadai. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” kata Bernardus dalam keterangan tertulisnya.
Bernardus menuturkan, ketimpangan ini dapat memicu migrasi yang tidak terkendali, memperburuk masalah sosial, dan menekan sumber daya kota. Rebana berpotensi menjadi pusat industri manufaktur dan logistik yang menciptakan lapangan kerja besar-besaran. Namun, pengembangan ini memerlukan perhatian khusus terhadap integrasi dengan komunitas lokal.
"Pembangunan industri harus melibatkan masyarakat sekitar. Kita harus memastikan transfer keterampilan terjadi dan manfaat ekonomi dirasakan secara langsung. Selain itu, diversifikasi ekonomi menjadi keharusan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu," ujarnya.
