Ekonomi Tumbuh 5 Persen, tapi Ketimpangan dan Krisis Iklim Kian Dalam
- Pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di 5 persen, tapi distribusi hasilnya makin timpang karena kekayaan terkonsentrasi pada kelompok elite dan upah pekerja naik jauh lebih lambat.
- Ketimpangan ekonomi dan krisis iklim dinilai lahir dari model pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam yang menguntungkan segelintir pihak namun menimbulkan beban sosial dan ekologis luas.
- Transisi Bersih mendorong enam agenda transformasi ekonomi, termasuk pajak kekayaan progresif, pergeseran ke sektor produktif, percepatan manufaktur, peningkatan produktivitas, transisi energi hijau, dan reformasi tata kelola politik.
Bandung, IDN Times - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di kisaran 5 persen dalam beberapa tahun terakhir dinilai belum cukup menggambarkan kondisi riil masyarakat. Di balik angka makro yang tampak solid, distribusi hasil pembangunan justru dinilai makin timpang.
Temuan terbaru Center for Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan konsentrasi kekayaan di Indonesia makin mengerucut pada kelompok elite. Gambaran paling mencolok terlihat dari perbandingan 50 orang terkaya di Indonesia yang total kekayaannya setara dengan 55 juta penduduk.
Dalam periode yang sama, kekayaan kelompok superkaya terus melonjak, sementara kenaikan upah pekerja berjalan jauh lebih lambat. Situasi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan mayoritas warga.
“Ketimpangan ekstrem yang kita lihat hari ini bukan terjadi karena ekonomi gagal tumbuh, tetapi karena hasil pertumbuhan dibiarkan terkonsentrasi pada segelintir kelompok,” ujar peneliti senior Transisi Bersih, Sisdjiatmo K. Widhaningrat, Senin (4/5/2026).
1. Ketimpangan dan krisis iklim disebut lahir dari akar yang sama
Transisi Bersih menilai ketimpangan ekonomi yang terjadi saat ini tidak berdiri sendiri. Ada pola pembangunan yang dinilai menjadi akar persoalan, yakni model ekonomi yang terlalu bergantung pada eksploitasi sumber daya alam.
Riset Transisi Bersih mencatat, lebih dari separuh kekayaan kelompok superkaya di Indonesia berasal dari sektor ekstraktif. Model ini dinilai menciptakan keuntungan besar bagi segelintir pihak, tetapi meninggalkan beban sosial dan ekologis bagi masyarakat luas.
Direktur Eksekutif Transisi Bersih Abdurrahman Arum mengatakan, selama bertahun-tahun keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam lebih banyak dinikmati kelompok terbatas, sementara masyarakat menanggung dampaknya dalam bentuk kerusakan lingkungan, bencana ekologis, hingga penurunan kualitas hidup.
“Ketimpangan ekonomi dan krisis iklim merupakan dua konsekuensi dari model pembangunan yang sama,” kata Rahman.
Menurut dia, selama model pembangunan masih bertumpu pada eksploitasi dan distribusi yang tidak adil, ketimpangan sosial dan tekanan ekologis akan terus berjalan beriringan.
2. Struktur politik dinilai ikut memperkuat ketimpangan
Tak hanya soal ekonomi, Transisi Bersih juga menilai ketimpangan diperparah oleh struktur politik yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan tumbuh bersamaan.
CELIOS mencatat akumulasi kekayaan tidak hanya terkonsentrasi di sektor bisnis, tetapi juga tercermin dalam struktur pejabat publik dan lembaga legislatif. Kondisi ini dinilai berisiko membuat kebijakan publik lebih dekat pada kepentingan elite ketimbang kebutuhan masyarakat luas.
Situasi tersebut menciptakan lingkaran yang saling menguatkan: kekayaan memengaruhi kekuasaan, lalu kekuasaan menjaga distribusi kekayaan tetap terkonsentrasi.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, ketimpangan diperkirakan akan makin dalam dan mengunci mobilitas sosial. Dalam jangka panjang, kerja keras tak lagi cukup menjadi jaminan untuk naik kelas, terutama bagi generasi muda yang menghadapi pasar kerja makin sempit dan tidak stabil.
3. Transisi Bersih dorong enam agenda perubahan ekonomi
Sebagai jalan keluar, Transisi Bersih mendorong enam agenda transformasi ekonomi yang dinilai lebih adil dan berkelanjutan.
Agenda pertama adalah penerapan pajak kekayaan progresif untuk kelompok superkaya. Skema ini dinilai penting sebagai instrumen koreksi ketimpangan, sekaligus sumber pembiayaan layanan publik, perlindungan sosial, dan transisi energi.
Kedua, pemerintah didorong menggeser orientasi ekonomi dari model ekstraktif menuju sektor produktif, terutama manufaktur bernilai tambah tinggi. Langkah ini dinilai penting untuk membangun rantai nilai domestik yang lebih kuat dan inklusif.
Ketiga, revitalisasi sektor manufaktur perlu dipercepat agar mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kenaikan upah, dan memperluas kelas menengah.
Keempat, peningkatan produktivitas harus menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang melalui investasi pendidikan, keterampilan tenaga kerja, riset, inovasi, dan infrastruktur ekonomi.
Kelima, transisi energi harus dihubungkan langsung dengan strategi industrialisasi nasional agar tak hanya menekan emisi, tetapi juga membuka industri baru dan memperluas kesempatan kerja.
Keenam, reformasi tata kelola ekonomi dan politik dinilai mendesak dilakukan, mulai dari transparansi kekayaan, pencegahan konflik kepentingan, hingga reformasi pembiayaan politik.
Transisi Bersih menilai keberhasilan pembangunan tak bisa lagi hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata. Ukurannya harus bergeser pada seberapa adil kesejahteraan dibagi dan seberapa kuat pembangunan mampu bertahan dalam jangka panjang.
