Dudung Beberkan Alasan Peserta Latsar Kopdes Diperkenalkan Senjata
- Dudung Abdurachman menegaskan pengenalan senjata dalam Latsar Kopdes hanya bagian dari pendidikan dasar kemiliteran, bukan latihan tempur atau upaya menjadikan peserta sebagai prajurit.
- Ia menjelaskan kegiatan itu bertujuan memberi pemahaman bela negara sesuai sistem pertahanan rakyat semesta, agar masyarakat siap jika dilibatkan dalam situasi darurat nasional.
- Ombudsman RI meminta evaluasi menyeluruh atas pelatihan setelah lima peserta meninggal, menekankan pentingnya standar keselamatan dan tata kelola program agar tragedi serupa tak terulang.
Sumedang, IDN Times - Video dan foto peserta latihan dasar (latsar) calon manajer Koperasi Desa (kopdes) yang terlihat membawa senjata menjadi sorotan publik. Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa kegiatan tersebut hanya sebatas pengenalan dasar kemiliteran dan tidak bertujuan melatih peserta menjadi prajurit.
Menurut Dudung, materi itu merupakan bagian dari pemahaman mengenai sistem pertahanan negara yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Dia mengaku sempat mempertanyakan bentuk latihan tersebut saat pertama kali melihat video yang beredar. Namun setelah memahami materinya, ia menilai kegiatan tersebut masih sesuai dengan pengenalan dasar kemiliteran.
Ia menjelaskan, pendidikan dasar kemiliteran memang mengenalkan peserta terhadap berbagai aspek dasar, termasuk penggunaan senjata.
"Saya juga awalnya berpikir latihan model apa ini. Tapi pendidikan militer itu rata-rata seperti itu," ujar Dudung ditemui usai mendatangi rumah duka korban Latsar Kopdes, Selasa (30/6/2026).
1. Kalau ada perang mereka bisa ikut
Menurutnya, materi yang diberikan kepada peserta latihan hanya sebatas pengenalan dan bukan latihan tempur. Jika benar latihan tempur maka mereka akan mengejar cara untuk mengejar musuh dan mengatasinya.
"Kalau ini pengenalan awal saja," katanya.
Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta yang melibatkan tiga komponen, yakni komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Masyarakat termasuk dalam komponen pendukung yang sewaktu-waktu dapat dilibatkan dalam sistem pertahanan negara apabila dibutuhkan.
Menurutnya, pengenalan dasar tersebut bertujuan agar masyarakat memiliki gambaran mengenai bela negara apabila menghadapi situasi darurat.
"Kalau nanti terjadi perang, rakyat dilibatkan, dia sudah terampil. Minimalnya seperti itu," ucapnya.
2. Bandingkan dengan wajib militer di sejumlah negara
Dalam kesempatan itu, Dudung juga membandingkan sistem pertahanan Indonesia dengan sejumlah negara yang menerapkan wajib militer.
Dudung menilai abhwa Indonesia tidak memiliki kewajiban wajib militer seperti yang diterapkan di beberapa negara sehingga pendidikan bela negara menjadi salah satu bentuk pengenalan kepada masyarakat.
Ia menyebut konsep tersebut juga sejalan dengan semangat persatuan antara TNI dan rakyat yang selama ini menjadi bagian dari sejarah perjuangan Indonesia.
"Rakyat dan TNI harus bersatu. Dulu Jenderal Sudirman juga seperti itu, Belanda dipukul mundur karena rakyat dan TNI bersatu," katanya.
3. Ombudsman minta ada evaluasi program latihan ini
Sebelumnya, anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution menyampaikan, belasungkawa mendalam atas meninggalnya lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) saat mengikuti pelatihan dasar (latsar) Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Peristiwa tersebut, menurutnya, harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap metode pelatihan, standar keselamatan, dan tata kelola penyelenggaraan program
"Setiap nyawa manusia sangat berharga. Tragedi ini harus menjadi pelajaran agar pelaksanaan program pembangunan tidak mengabaikan aspek keselamatan peserta. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang," ujar Maneger di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Maneger menegaskan, tujuan program menyiapkan manajer koperasi desa merupakan langkah strategis dalam memperkuat perekonomian desa. Namun, pelaksanaan pelatihan harus selaras dengan kompetensi yang memang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi manajerial.
