Verifikasi SPMB Bandung Ungkap Dugaan Kejanggalan Kartu Keluarga
- Tim verifikasi SPMB Bandung menemukan dugaan kejanggalan administrasi, seperti satu rumah dihuni beberapa KK dan alamat tidak sesuai saat pengecekan lapangan jalur domisili.
- Pengecekan dilakukan setelah muncul pengaduan masyarakat terkait jarak domisili peserta, dengan hasil dokumentasi diserahkan ke Dinas Pendidikan untuk evaluasi dan keputusan akhir.
- Pihak sekolah berharap proses seleksi berjalan jujur agar warga sekitar tidak dirugikan, sementara penentuan validitas data sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Bandung, IDN Times - Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur domisili di Kota Bandung diwarnai temuan dugaan kejanggalan administrasi kependudukan. Saat melakukan verifikasi lapangan terhadap sejumlah pendaftar, salah satunya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Bandung. Panitia menemukan satu alamat yang dihuni dua hingga tiga Kartu Keluarga (KK), alamat rumah yang tidak sesuai, hingga penghuni yang diduga hanya menginduk dalam KK.
Temuan tersebut muncul setelah sekolah menerima arahan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk melakukan pengecekan langsung ke sejumlah alamat yang menjadi sorotan karena memiliki jarak sangat dekat dengan sekolah. Seluruh hasil verifikasi kemudian didokumentasikan dan dilaporkan kepada dinas sebagai bahan evaluasi sebelum penetapan hasil akhir SPMB.
"Ketika kami datang, ada yang satu rumah itu ada beberapa KK, seperti kos-kosan. Ada juga alamat yang tercantum ada nomor rumahnya, tetapi rumahnya tidak ada. Jadi hanya nomor alamatnya saja," kata Ketua Panitia SPMB SMP Negeri 2 Bandung, Rahmat Abdillah, Senin (29/6/2026).
1. Verifikasi dilakukan usai banyak pengaduan soal jarak domisili
Rahmat mengatakan, pengecekan lapangan dilakukan setelah muncul sejumlah pengaduan masyarakat terkait banyaknya peserta yang memiliki jarak sangat dekat dengan sekolah pada jalur domisili.
Dalam proses tersebut, sekolah bersama operator dan kepala sekolah diminta melakukan visit ke sejumlah alamat yang dianggap perlu diverifikasi. Tim memastikan apakah alamat yang dicantumkan benar merupakan tempat tinggal peserta, sekaligus mencocokkan kondisi di lapangan dengan dokumen administrasi yang telah diunggah.
"Kami memastikan apakah benar rumahnya di sana, apakah itu rumah atau kantor, kemudian apakah penghuni mengetahui ada yang menginduk atau mendompleng di kartu keluarganya," ujarnya.
Seluruh hasil pengecekan kemudian dituangkan dalam berita acara lengkap beserta dokumentasi foto dan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
2. Sekolah juga menemukan alamat rumah hingga apartemen yang perlu diklarifikasi
Selain menemukan satu rumah yang dihuni beberapa KK, tim verifikasi juga mendapati sejumlah alamat yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Rahmat menyebut ada alamat yang memiliki nomor rumah dalam dokumen, tetapi bangunan rumahnya tidak ditemukan. Ada pula pendaftar yang menggunakan alamat apartemen di sekitar kawasan sekolah.
"Di daerah Rakata itu alamatnya ada nomor sekian, tetapi rumahnya tidak ada. Ada juga yang alamatnya di apartemen sekitar sini. Kami tidak selalu bisa masuk ke dalam apartemennya, tetapi alamatnya memang tercatat di sana," katanya.
Meski menemukan sejumlah kejanggalan, sekolah tidak memiliki kewenangan menentukan apakah data tersebut benar atau tidak. Seluruh hasil verifikasi disampaikan kepada Dinas Pendidikan sebagai bahan pengambilan keputusan.
3. Panitia berharap tidak ada warga sekitar yang dirugikan
Rahmat menilai tingginya minat masyarakat masuk SMP Negeri 2 Bandung membuat sebagian orang berupaya memenuhi syarat jalur domisili dengan berbagai cara.
Ia berharap proses SPMB dapat berjalan jujur sehingga calon siswa yang benar-benar tinggal di sekitar sekolah tidak kehilangan haknya akibat dugaan manipulasi administrasi.
"Kami berharap ada kejujuran. Jangan sampai mereka yang memang benar-benar tinggal di sekitar sekolah justru tersisihkan oleh pihak-pihak yang berusaha menyekolahkan anaknya dengan berbagai cara," ujarnya.
Rahmat menegaskan, sekolah hanya menjalankan tugas sebagai verifikator administrasi. Sementara keputusan akhir terhadap peserta yang ditemukan memiliki kejanggalan dokumen sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kota Bandung.
